Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEHARI sebelum pecoblosan atau hari terakhir masa tenang, ribuan alat peraga dan bahan kampanye pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), masih bertabur terpasang di beberapa lokasi di Kota Depok, Jawa barat.
Padahal, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Yayan Arianto menargetakan semua alat peraga kampanye (APK) Pilkada Jabar sudah harus bersih paling telat sehari sebelum pencoblosan.
“Hari ini, terakhir masa tenang, semua alat peraga dan bahan kampanye seperti brosur, poster, dan pamflet harus bersih dari pinggir jalan Kota Depok, “ katanya Selasa (26/6)
Untuk itu menurutnya, Satpol PP mengerahkan 1. 000 personel. "Kami bekerja 24 jam. Selain mencopot alat peraga, juga memantau kondisi. Jangan sampai terjadi gesekan dengan tim pendukung pasangan calon kepala daerah" tutur Yayan.
Pada hari pertama masa tenang, Minggu (24/6), Satpol PP, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dibantu Panwascam 11 Kecamatan menurunkan puluhan lembar spanduk dan baliho para pasangan calon kepala daerah.
“Hari pertama saja ada dua truk kontainer dan mobil atribut pilkada, “ ungkapnya. Pada hari kedua masa tenang juga diturunkan ribuan lembar spanduk dan baliho lainnya yang terpasang di sejumlah titik wilayah Kota Depok.
Hingga hari terakhir masa tenang yakni Rabu (26/6) Satpol PP, Panwaslu, KPU dan Panwascam masih terus mencopot sederet alat peraga dan bahan kampanye hingga umbul-umbul milik empat pasangan calon. Yayan mengatakan spanduk empat kandidat kepala daerah dibersihkan tanpa pandang bulu.
“Tenang saja. Atribut kampanye kandidat yang bertengger di batang pohon, jalan negara, jalan protokol, jalan kota, semua kita bersihkan, “ tuturnya.
Yayan sendiri ikut naik ke atap mobil mencopoti alat peraga kampanye di Jalan Raya Cinere, dan kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Selasa (26/6). Mengenakan pakaian dinas Satpol PP, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok itu memanjat pijakan dudukan kayu. Yayan melepas baliho raksasa dibantu sejumlah personel Satpol PP Kota Depok. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved