Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) 208, calon gubernur Jawa Tengah (Jateng) Sudirman Said bertandang ke Balai Kota Jakarta, siang ini. Sudirman mengaku datang untuk bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena sudah lama tidak bertemu selama sibuk berkampanye.
“Silaturahmi. Kan sudah lama tidak ke Jakarta, sibuk kampanye. Sekarang kan hari tenang, jadi ada waktu balik ke Jakarta untuk silaturahmi ke beberapa kawan lama. Siang ini saya akan balik lagi naik kereta. Jadi, saya sempatkan ketemu Pak Gubernur,” ujar Sudirman Said di Balai Kota, Selasa (26/6).
Anies pun berkomentar dirinya bersyukur bertemu dengan Sudirman Said hari ini. Ia berharap, hari ini menjadi hari terakhir Sudirman menjadi calon gubernur. “Mudah-mudahan besok menjadi hari penentu dan Insya Allah nanti bisa berseragam yang sama habis ini,” tutur Anies.
Anies berharap warga Jateng bisa memanfaatkan momen pilkada menjadi penentu masa depan Jateng. Ia pun berharap warga Jateng juga bisa memilih pemimpin yang bersih, tidak memiliki masalah apapun terkait tata kelola pemerintahan. Sehingga, segala program pengentasan kemiskinan di Jateng bisa berjalan dengan baik.
Tidak ada pesan-pesan khusus untuk Sudirman dari Anies. Ia menyebut Sudirman Said sudah lengkap. “Beliau enggak perlu dinasehati. Sudah lengkap,” pungkasnya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved