Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 20 ribu warga Kota Bekasi belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP-E hingga saat ini. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diadukcasip) Kota Bekasi Nardi mengaku hal itu disebabkan warga belum memiliki kesadaran untuk mengurus.
Padahal, menurutnya, pihaknya telah melakukan kegiatan jemput bola agar sebelum hari pencoblosan, seluruh warga bisa merekam. “Tapi kesadaran warga mengurus dokumen kependudukan masih minim,” kata Nardi, Selasa (26/6).
Nardi menjelaskan, adapun jemput bola yang pihaknya lakukan biasanya diadakan di sekolah-sekolah hingga pusat keramaian lainnya seperti mal dan pasar. Namun, jumlah warga yang belum merekam nyatanya masih ada sekitar 20 ribu orang lagi.
Pada H-2 hari pencoblosan, Senin (25/6), banyak warga yang mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengurus berbagai masalah kependudukan. Bahkan, antrian hari ini hingga 500 orang.
“Sampai sekarang kantor masih penuh, sebagian warga sudah kami arahkan untuk menuju kantor Kecamatan tempat mereka berdomisili kalau keperluannya hanya untuk melakukan perekaman,” tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Kota Bekasi masih memadati kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur pada H-1 pencoblosan pilkada serentak, Rabu (27/6) besok. Kedatangan mereka untuk mengurus dokumen kependudukan sebagai syarat memilih dalam Pilkada 2018. (OL-5)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved