Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 20 ribu warga Kota Bekasi belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP-E hingga saat ini. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diadukcasip) Kota Bekasi Nardi mengaku hal itu disebabkan warga belum memiliki kesadaran untuk mengurus.
Padahal, menurutnya, pihaknya telah melakukan kegiatan jemput bola agar sebelum hari pencoblosan, seluruh warga bisa merekam. “Tapi kesadaran warga mengurus dokumen kependudukan masih minim,” kata Nardi, Selasa (26/6).
Nardi menjelaskan, adapun jemput bola yang pihaknya lakukan biasanya diadakan di sekolah-sekolah hingga pusat keramaian lainnya seperti mal dan pasar. Namun, jumlah warga yang belum merekam nyatanya masih ada sekitar 20 ribu orang lagi.
Pada H-2 hari pencoblosan, Senin (25/6), banyak warga yang mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengurus berbagai masalah kependudukan. Bahkan, antrian hari ini hingga 500 orang.
“Sampai sekarang kantor masih penuh, sebagian warga sudah kami arahkan untuk menuju kantor Kecamatan tempat mereka berdomisili kalau keperluannya hanya untuk melakukan perekaman,” tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Kota Bekasi masih memadati kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur pada H-1 pencoblosan pilkada serentak, Rabu (27/6) besok. Kedatangan mereka untuk mengurus dokumen kependudukan sebagai syarat memilih dalam Pilkada 2018. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved