Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
IKLAN baliho pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 2, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus Saady, menjadi sorotan publik. Pasalnya, pada papan baliho yang terletak di dekat pintu keluar Gerbang Tol Bekasi Barat tertulis, "Kami Akan Membangun Bekasi Islamic Word".
Dari data yang diperoleh, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2 ini memang tengah mengusung visi-misi membangun Bekasi menjadi dunia Islami. Tercetaknya kata ‘word’--yang dalam Bahasa Inggris berarti kata--dalam baliho itu, ditengarai dimaksudkan sebagai 'world' yang berarti dunia.
Ilyas, salah seorang pengemudi kendaraan roda empat Suzuki Ertiga B 1567 KIN mengaku sempat kaget membaca tulisan iklan baliho tersebut. Namun, Ia pun tertawa lantaran kalimat yang tertulis di iklan kampanye tersebut ternyata salah.
“Ini tim pemenangan Paslon nomor urut 2 apa tidak mengecek dulu sebelum mencetak atau memasang baliho tersebut, masa bisa salah,” ungkap Ilyas, Selasa (12/6).
Tidak hanya di dunia nyata, salah penulisan baliho ini pun menjadi viral di dunia maya. Dalam berbagai akun media sosial, salah satunya Twitter, warganet ramai mebicarakan hal ini.
Pemilik akun @brayen memposting foto baliho yang salah tersebut sambil mencuitkan “kata islami?” di bawah foto baliho yang Ia bagikan. Lalu akun @yalllsucc mencuitkan pesan “ada bekasi islamic excel sama power point ga?”.
Selain itu, pemilik akun @ferdinandusSaja pun mencuitkan bahwa dulu “Stop Humanity, sekarang Word, ini bukan salah ketik, tapi bahasa PKS memang beda dengan bahasa Inggris”. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved