Bangkrutnya Zionisme dan Penyelamatan Israel

SEBELUM 7 Oktober 2023, proyek Zionisme, yaitu pembentukan Israel Raya di seluruh wilayah historis Palestina, berpotensi terwujud. PADA periode pertama pemerintahannya, Presiden AS Donald Trump meluncurkan Abraham Accord yang diniatkan membawa seluruh negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Kini, pascatercapainya gencatan senjata fase pertama Hamas-Israel yang rapuh, Trump kembali menghidupkan gagasan itu. Berhasilnya Abraham Accord membawa empat negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel pada 2020 tak bisa dilepaskan dari geopolitik regional saat itu.

Isu Palestina bukan lagi prioritas. Iran, yang membangun poros perlawanan melalui proksi-proksinya di Timur Tengah, dilihat negara-negara Arab sebagai ancaman nyata. Karena itu, membangun aliansi dengan Israel merupakan keniscayaan geopolitik regional untuk mengimbangi Iran, yang dituduh Israel dan AS sedang membangun senjata nuklir.

Israel saat itu ialah elang yang mendominasi langit Timteng. Bukan karena Israel bangsa unggul pilihan Tuhan yang ditakdirkan mengendalikan bangsa-bangsa di kawasan, melainkan ia dilindungi secara politik, diberi impunitas, dipasok berbagai senjata canggih, dan diberi kemudahan ekonomi oleh negara-negara Barat yang selama 2.000 tahun memersekusi orang Yahudi.

Baca juga : Lebih dari 20 Pemimpin Negara Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

Dosa besar Eropa itu, yang berpuncak pada Holocaust pada Perang Dunia II, dibayar dengan penyerahan tanah Palestina untuk tanah air bangsa Yahudi. Ironisnya, kaum Zionis mengeklaim mereka mewakili peradaban Barat di tengah bangsa-bangsa di kawasan yang dituduh 'uncivilzed' untuk menjustifikasi kebiadaban mereka. Ini merupakan ideologi kolonialisme. Demi menjaga dukungan Barat, Israel mengeklaim diri sebagai negara demokratis pendukung tatanan internasional guna mendukung imperialisme, kapitalisme, dan hubungan hegemonik antarbangsa.

Kenyataannya, semua konvensi PBB hanya berlaku sepanjang instrumen-instrumen itu menguntungkan mereka. Maka itu, genosida di Gaza dibenarkan, tapi kejahatan perang Rusia di Ukraina ditolak. Keputusan penyidik PBB bahwa Israel telah melakukan genosida tidak digubris. Arrest warrants yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bagi PM Israel Benjamin Netanyahu justru diberi sanksi oleh AS. Padahal, AS mendukung Arrest Warrant untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Suara pro Palestina di negara-negara Barat dibungkam dengan mengorbankan simbol-simbol peradaban Barat. Alhasil, genosida Israel tidak hanya mengungkap wajah sejati Zionisme, tapi juga mengungkap hipokrisi Barat.

 

Baca juga : Sejarawan Israel Avi Shlaim: Zionisme sedang Hancurkan Diri Sendiri

ISRAEL REDUP

Bagaimanapun, nurani manusia tak bisa dilukai terus-menerus. Narasi pro Israel pelan-pelan redup. Globalisasi yang menandai terhubungnya manusia dari aneka ras dan ideologi melalui teknologi digital membuat ethnic cleansing, dehumanisasi, dan genosida terhadap Palestina tak bisa lagi ditutupi. Holocaust yang dialami kaum Yahudi ditransfer Barat ke Palestina. Ironisnya, untuk mendapat dukungan Barat atas kejahatan mereka, orang Israel mengukuhkan hubungan dengan partai-partai sayap kanan Barat yang dulu memersekusi mereka.

Ethnic cleansing di Palestina bisa bertahan bertahun-tahun lantaran publik Israel dan Barat menjustifikasinya. Namun, ketika narasi Israel bahwa ia ialah korban teroris Hamas runtuh, Israel kelimpungan. Pemerintahan Trump pun tak kuasa melawan tekanan internasional. Apalagi AS dan sekutu Barat terlibat genosida yang dilakukan Israel karena di balik retorika keprihatinan mereka, mereka tetap memasok senjata dan menjaga hubungan ekonomi dengan Israel. Kini, resiliensi mereka mendukung Israel tak dapat dipertahankan.

Demi menjaga kepentingan politik domestik dan global, pemerintahan negara-negara Barat berbondong-bondong mengakui negara Palestina yang membuat AS kian terisolasi. Setelah memaksa Netanyahu menerima rencana perdamaian 20 poin Hamas-Israel, Trump menyasar Arab Saudi untuk ikut dalam perahu Abraham Accord. Namun, Timteng sudah berubah. Iran sudah dilemahkan dan poros perlawanan telah berantakan. Palestina kembali menjadi isu sentral negara-negara Arab-Islam. Saat ini tak ada negara Arab-Islam mana pun yang bersedia bergabung ke dalam Abraham Accord.

Arab Saudi bahkan menghidupkan Inisiatif Perdamaian Arab yang diadopsi Liga Arab dalam KTT-nya di Beirut pada 2002. Inisiatif itu menawarkan perdamaian komprehensif Arab-Israel dengan imbalan Israel mundur dari seluruh tanah Arab yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza, sesuai dengan perbatasan pada 1967. Tawaran Riyadh itu mengindikasikan ia tak yakin Israel akan mengimplementasikan kesepakatan fase pertama yang rapuh hasil perundingan tidak langsung Hamas-Israel yang dimediasi Turki, Qatar, Mesir, dan AS di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada 10 Oktober.

Pada fase itu, Israel harus menarik pasukan ke garis kuning yang masih berada di 53% wilayah Gaza, perang dihentikan, pertukaran sandera Yahudi dengan tahanan Palestina, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Kendati Trump menyatakan kesepakatan itu merupakan kemenangan historis Israel ketika berpidato di parlemen Israel (Knesset), sesungguhnya Israel tidak menang perang. Memang Gaza hancur lebur dan kemampuan politik dan militer Hamas melemah, tapi ia tetap eksis dan solid. Dus, tujuan perang Israel tidak tercapai. Realitas itu menghancurkan semua mitos kedigdayaan militer dan keadaban Israel.

 

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Penghancuran Gaza dan genosida tidak menggambarkan supremasi militer Israel, tapi simbol kehancuran moralnya. Di luar isolasi internasional, Israel juga menghadapi pembelahan sosial, kerugian besar ekonomis, dan kehilangan deterrence-nya. Namun, tentu saja Netanyahu menampik bahwa Zionisme telah bangkrut.

Kendati Trump menyebut kesepakatan itu akan menciptakan perdamaian abadi, kenyataannya jauh dari itu. Israel masih menyerang warga sipil dan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Alasan Israel: Hamas masih belum mengembalikan sisa jenazah sandera Yahudi.

Padahal, dalam perundingan, Hamas telah memberi tahu Israel bahwa pencarian sisa jenazah akan memakan waktu karena penghancuran Gaza telah mengubah geografi enklave tersebut. Sementara itu, Israel menolak masuknya ekskavator dan buldozer untuk membantu menemukan jenazah di bawah reruntuhan.

Sikap berat sebelah Trump dan diamnya negara-negara penjamin implementasi kesepakatan, yaitu Mesir, Turki, dan Qatar, atas pelanggaran Israel dapat menimbulkan kemarahan publik mereka sendiri dan merusak kredibilitas serta reputasi AS. Trump mengecam Hamas yang mengeksekusi delapan warga Gaza yang berkolaborasi dengan Israel.

Geng-geng kolaborator itu sengaja diciptakan Israel untuk mendorong konflik internal di kalangan Palestina ketika Israel sendiri gagal melakukannya.

Awalnya Trump mendukung Hamas mengamankan situasi pascagencatan senjata, tapi kemudian balik badan setelah tahu adu domba Israel di antara orang Palestina ialah skenario Israel. Bagaimanapun, tidak mudah bagi Israel untuk kembali berperang apa pun alasannya kecuali Trump mendukungnya. Hal yang terakhir ini sulit dibayangkan karena momentumnya sudah hilang dan Trump ingin mendapatkan Nobel Perdamaian.

Memang terkiat dengan perlucutan senjata Hamas pada fase berikutnya, Trump mengancam akan menurunkan tantara AS ke jalan-jalan Gaza untuk mendemiliterisasi Hamas. Gertakan itu tidak akan efektif karena Hamas tahu berlanjutnya perang akan membuat Israel dan AS kian terpuruk tanpa menjanjikan kemenangan. Pada 7 Oktober 2025, Hamas bersama semua faksi Palestina mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan membiarkan diri dilucuti. Dalam kesepakatan Hamas-Israel, perlucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza merupakan subjek perundingan.

Pasalnya, bila kelompok bersenjata dilucuti, sementara Israel dan AS menolak legitimasi Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Maka itu, two-state solution hanyalah ilusi. Namun, di balik retorika anti-Hamas, baru-baru ini Trump mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa rintangan bagi terwujudnya perdamaian ialah Israel, bukan Hamas. Itu dikatakan dalam wawancaranya dengan majalah TIME, pada 23 Oktober lalu.

Pada saat bersamaan, Trump mengutus para pembantunya ke Tel Aviv. Yang tiba pertama ialah utusan khusus Timteng Steve Witkoff, lalu Jared Kushner (menantu dan penasihat politik Trump), kemudian Wakil Presiden AS JD Vance, dan Menlu Marco Rubio. Semuanya membawa misi yang sama: memastikan Israel patuh pada kesepakatan gencatan senjata.

Lebih jauh, mereka mengecam langkah parlemen Israel (Knesset) meloloskan RUU tentang Aneksasi Tepi Barat. Trump bahkan mempertimbangkan akan mengunjungi Gaza dan membebaskan Marwan Barghouti dari penjara Israel. Bargouti ditahan sejak 2002 karena dituduh terlibat Intifada II, 2004-2005. Kendati pemimpin teras Fatah, Barghouti didukung seluruh faksi Palestina. Tak heran jika Hamas mencantumkan Barghouti dalam daftar untuk dibebaskan Israel. Namun, para menit terakhir Netanyahu mencoret namanya.

Di tengah ketiadaan tokoh Palestina yang punya legitimasi kuat untuk berunding dengan Israel bagi two-state solution inilah yang mendorong Trump melirik Barghouti. Ini sikap yang masuk akal dan menjanjikan keberhasilan visinya menciptakan perdamaian abadi di Timteng. Tidak mudah memang. Namun, harus dilakukan. Toh, two-state solution harus ditafsirkan sebagai upaya Trump menyelamatkan Israel dari kehancuran.

Israel harus realistis bahwa upayanya melenyapkan Palestina alah proyek irasional dan barbarik. Padahal, kelanjutan hidupnya bergantung pada kesediannya berdamai dengan bangsa Arab dengan imbalan Palestina dimerdekakan. Tak ada opsi lain!