Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJATINYA, bila disimak diskursus kontemporer tentang trajektori demokrasi di Indonesia, cukup banal mengindikasikan bahwa tren perkembangan demokrasi di Tanah Air cenderung mengalami stagnasi (Warburton and Aspinall, 2019). Penulis sendiri (Hidayat, 2021:6) cenderung mengartikulasi tren perkembangan demokrasi di Indonesia sebagai 'arus balik demokrasi' (democratic u-turn).
Di antara indikasi yang pada umumnya dikemukakan dalam menjastifikasi tentang realitas stagnasi demokrasi di Indonesian adalah: a) terjadinya xenofobia politik populis, yang selanjutnya telah berimplikasi pada pelapukan demokrasi oleh pemerintahan sipil hasil pemilihan umum; b) adanya penyimpangan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia, dan c) terjadinya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan (Warburton and Aspinall, 2019: 256).
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/reformasi-dan-anomali-demokrasi
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Upaya merevisi regulasi seputar pemilihan yang berlangsung di DPR saat ini dapat menjadi upaya mendongkrak nilai Indonesia pada tahun depan.
Indeks demokrasi Indonesia 2024 terdiri dari proses pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).
Penilaian yang sudah berjalan rutin pastinya punya bobot yang perlu untuk dipertimbangkan
Hasan mempertanyakan alat ukur EIU karena Israel yang melakukan pembantaian terhadap Bangsa Palestina rangkingnya berada di atas Indonesia.
Nilai kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun ini juga turun dibanding tahun lalu, yakni 5,29.
Upaya merevisi regulasi seputar pemilihan yang berlangsung di DPR saat ini dapat menjadi upaya mendongkrak nilai indeks demokrasi Indonesia pada tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved