Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEJATINYA, bila disimak diskursus kontemporer tentang trajektori demokrasi di Indonesia, cukup banal mengindikasikan bahwa tren perkembangan demokrasi di Tanah Air cenderung mengalami stagnasi (Warburton and Aspinall, 2019). Penulis sendiri (Hidayat, 2021:6) cenderung mengartikulasi tren perkembangan demokrasi di Indonesia sebagai 'arus balik demokrasi' (democratic u-turn).
Di antara indikasi yang pada umumnya dikemukakan dalam menjastifikasi tentang realitas stagnasi demokrasi di Indonesian adalah: a) terjadinya xenofobia politik populis, yang selanjutnya telah berimplikasi pada pelapukan demokrasi oleh pemerintahan sipil hasil pemilihan umum; b) adanya penyimpangan regulasi terkait kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia, dan c) terjadinya manipulasi lembaga negara oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan (Warburton and Aspinall, 2019: 256).
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/reformasi-dan-anomali-demokrasi
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Upaya merevisi regulasi seputar pemilihan yang berlangsung di DPR saat ini dapat menjadi upaya mendongkrak nilai Indonesia pada tahun depan.
Indeks demokrasi Indonesia 2024 terdiri dari proses pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).
Penilaian yang sudah berjalan rutin pastinya punya bobot yang perlu untuk dipertimbangkan
Hasan mempertanyakan alat ukur EIU karena Israel yang melakukan pembantaian terhadap Bangsa Palestina rangkingnya berada di atas Indonesia.
Nilai kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun ini juga turun dibanding tahun lalu, yakni 5,29.
Upaya merevisi regulasi seputar pemilihan yang berlangsung di DPR saat ini dapat menjadi upaya mendongkrak nilai indeks demokrasi Indonesia pada tahun depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved