Pakar UI: Terpilihnya Mojtaba Khamenei Bukti Iran Teguh pada Sistem Ulama

PENUNJUKKAN Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru Iran oleh Majelis Pakar memunculkan berbagai analisis terkait arah kebijakan Iran, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof Suzie Sudarman menilai terpilihnya Mojtaba Khamenei menunjukkan bahwa Iran tetap mempertahankan sistem politik dan ideologinya yang berbasis kepemimpinan ulama.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat.

Baca juga : Pernyataan Kedubes: Terpilihnya Mojtaba Khamenei Bukti Iran tidak Tergantung Figur

"Karena nyata-nyata Donald Trump dan Israel tetap akan menggempur Iran dan menutup pintu negosiasi, terpilihnya Mojtaba Khamenei jelas menunjukkan bahwa sebuah peradaban yang telah menetapkan sistemnya akhirnya akan berhadapan dengan peradaban barat yang mengutamakan kepemimpinan negara yang sekuler," kata Prof Suzie dihubungi Media Indonesia, Senin (9/3).

Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan Iran didasarkan pada konsep Wilayat al-Faqih, yakni sistem di mana otoritas tertinggi negara berada di tangan seorang ulama.

"Kepemimpinan Iran didasarkan pada konsep Wilayat al-Faqih. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang ulama (Wali al-Faqih) sebagai pemimpin tertinggi (Rahbar). Sistem ini menempatkan ulama di atas struktur politik, militer, dan hukum, memveto kebijakan, serta memilih pejabat publik," sebutnya.

Baca juga : Mojtaba Khamenei Ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi Baru Iran, Siapa Dia?

Suzie juga menyoroti aspek propaganda dalam konflik geopolitik yang melibatkan Iran dan Israel. Ia menilai diplomasi serta propaganda Israel telah membentuk persepsi global yang mengaitkan Islam dengan terorisme.

"Upaya diplomasi dan propaganda Israel telah memicu kebencian akan Islam di seluruh dunia. Bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Sebuah pemikiran yang dikonstruksi oleh kementerian Luar Negeri Israeli," ujarnya.

Ia menambahkan propaganda tersebut juga dapat memicu eskalasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan ancaman terhadap pemimpin baru Iran.

"Propaganda juga mengobarkan kebencian kepada agama dan sistem yang dibangun kalangan yang mendapatkan diri pada konsep Wilayat al-Faqih tentunya akan mendorong propaganda Israel untuk lebih kuat lagi dan kemungkinan besar merencanakan agar Mojtaba Khamenei terbunuh dengan menggerakan human intelligence kaum Zionist di Iran untuk mengupayakan pembunuhan tersebut," papar Suzie.

Ia juga menyinggung kemungkinan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik tersebut.

"Apalagi Donald Trump sudah memperkirakan pasukan Special Forcesnya untuk masuk ke wilayah Iran," tambahnya.

Menurut Suzie, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim perlu meningkatkan diplomasi publik untuk memperbaiki citra Islam di tingkat global.

"Seyogyanya negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim senantiasa melakukan diplomasi publik yang bisa melunakkan persepsi tentang Islam yang dicederai oleh propaganda kaum Zionist," ujarnya.

Sikap Iran terhadap Barat

Terkait kemungkinan perubahan sikap Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei, Prof Suzie menilai faktor emosional bisa muncul, mengingat keluarga pemimpin baru Iran menjadi korban konflik.

"Sebagai anggota keluarga dari Ayatullah Khamenei yang menjadi korban kekejian kaum Zionist tentunya berhak untuk marah namun budaya kaum Syiah itu sangat tidak pendendam," kata Suzie, merujuk pada Ali Khamenei.

Namun ia menekankan bahwa dalam sistem kepemimpinan Iran, pemimpin tertinggi memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi rakyatnya.

"Karena memang Wali al-Faqih sebagai pemimpin tertinggi (Rahbar) itu wajib melindungi umatnya dan menghindarkan kekerasan agar tidak menimpa Rakyat Iran," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketahanan negara Iran dalam menghadapi ancaman eksternal juga didukung oleh aparat keamanan.

"Selebihnya upaya ketahanan rakyat dijaga oleh pihak keamanannya," ucap Suzie.

Respons Barat

Suzie juga memperkirakan bahwa pemerintah di Washington dan Tel Aviv tidak akan mengubah pendekatan mereka terhadap Iran meski terjadi pergantian kepemimpinan.

"Washington dan Tel Aviv akan terus menggunakan diksi-diksi kejahatan kaum Syiah dan mengasosiasikan mereka dengan terorisme," ujarnya.

Menurutnya, kecil kemungkinan kedua negara tersebut mengubah narasi yang selama ini digunakan dalam politik luar negeri mereka.

"Akan kecil kemungkinan mereka merubah diskursus anti Islam yang senantiasa menjiwai retorika mereka," kata Suzie.

Ia juga menyerukan perlunya solidaritas di kalangan umat Islam untuk menolak narasi yang mengaitkan agama dengan terorisme.

"Sudah saatnya umat Islam baik Sunni maupun Syiah melakukan upaya-upaya menghentikan diskursus yang mengasosiasikan Islam dengan terorisme dan menghentikan pelanggaran kedaulatan negeri yang telah memilih sistem Wali al-Faqih sebagai pemimpin tertinggi (Rahbar)," ujarnya.

Suzie menegaskan bahwa dunia membutuhkan stabilitas dan perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

"Dunia membutuhkan perdamaian dan sebagai sesama warga kawasan Timur Tengah yang beragama Islam wajib hukumnya untuk menentang retorika bermusuhan negara-negara sekutu barat yang menistakan sistem dan agama umat negeri lainnya," pungkasnya. (Fer/I-1)