Eks Dubes RI Bongkar Salah Kaprah Narasi 'Hapus Israel dari Peta' oleh Iran

MANTAN Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit, menyoroti distorsi narasi global terkait ketegangan antara Iran dan Israel. Dalam Forum Diskusi Denpasar 12, ia menilai tudingan bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial bagi Israel perlu dilihat secara lebih jernih dan kontekstual.

Menurut Dian, narasi yang berkembang di Barat sering kali dipelintir dan tidak mencerminkan realitas sosiopolitik yang sebenarnya di Teheran. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah interpretasi pidato mantan Presiden Ahmadinejad yang sering dijadikan alat propaganda.

Distorsi Terjemahan dan Eksistensi Komunitas Yahudi

Dian menjelaskan bahwa pernyataan Ahmadinejad pada 2008 dan 2015 yang sering diterjemahkan sebagai "menghapus Israel dari peta" memiliki nuansa makna yang berbeda dalam bahasa Persia. Secara harfiah, frasa tersebut merujuk pada penggantian rezim atau pemerintahan, bukan pemusnahan fisik sebuah negara atau bangsa.

Baca juga : UUD 1945 harus Jadi Fondasi dalam Menyikapi Konflik Antarnegara

"Kalau mau jujur tanyakan kepada mereka yang mengerti nuansa frasa Iran yang diucapkan Ahmadinejad. Sebenarnya secara harfiah berarti memusnahkan pemerintahan, artinya bukan secara fisik menghilangkan dari bumi tapi lebih kepada menyingkirkan pemerintahan zionis," tegas Dian dalam diskusi bertajuk Nuklir atau Pergantian Rezim? Perang Iran dan Pengaruhnya bagi Indonesia dan Dunia, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan bahwa Iran menghormati keberadaan komunitas Yahudi. Sejak era monarki Shah hingga pasca-Revolusi 1979, komunitas Yahudi di Iran tetap memiliki hak politik dan keterwakilan di parlemen. "Saat ini saja, satu orang Yahudi menjadi anggota DPR parlemen dan tetap dipertahankan sesuai undang-undang dasarnya," imbuhnya.

Program Nuklir: Hak Sipil vs Tuduhan Senjata

Terkait polemik nuklir, Dian menegaskan bahwa kepemilikan teknologi nuklir untuk tujuan damai diizinkan dalam kerangka perjanjian internasional. Sebagai anggota Non-Proliferasi, Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain, termasuk Indonesia, untuk memanfaatkan nuklir bagi riset, medis, dan energi.

Baca juga : Konflik Iran vs Israel Diyakini Koreksi IHSG dalam Jangka Pendek

"Isu kedua program nuklir, program nuklir bukan haram, bukan barang tabu. Itu diizinkan bagi setiap negara anggota Non-Proliferasi. Apakah dengan sendirinya membuat senjata? Kita (Indonesia) juga punya laboratorium nuklir untuk riset," jelasnya.

Dian merujuk pada laporan International Atomic Energy Agency (IAEA) yang menyatakan tidak ditemukan uranium yang diperkaya melebihi batas untuk pembuatan senjata. Menurutnya, hasil pengayaan uranium Iran sejauh ini masih dalam koridor kebutuhan medis dan pertanian.

Analisis Geopolitik dan Krisis Gaza

Lebih lanjut, Dian menilai bahwa justru Iran yang menghadapi tekanan geopolitik besar karena terkucil di tengah dominasi mazhab dan aliansi politik yang berbeda di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyentil sikap dunia internasional terhadap situasi di Gaza.

"Ketika warga Gaza dibunuh secara biadab, apakah ada negara-negara Islam atau Arab yang membantu? Mereka membiarkan pembantaian oleh Israel. Negara Arab Teluk justru membela Israel dan membantu Amerika. Dari sini terlihat siapa yang sebenarnya menghadapi ancaman eksistensial," pungkasnya.

Narasi ancaman Iran terhadap Israel sering kali digunakan sebagai alat geopolitik untuk mempertahankan pengaruh Barat di Timur Tengah, meskipun fakta di lapangan menunjukkan adanya keterbukaan politik Iran terhadap komunitas Yahudi dan kepatuhan terhadap protokol nuklir sipil. (H-3)