Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Liberal Demokrat (Lib Dem) dilaporkan akan mengajukan mosi, Selasa (24/2), guna mendesak Pemerintah Inggris merilis dokumen terkait penunjukan Andrew Mountbatten-Windsor sebagai utusan dagang Inggris. Langkah ini diambil menyusul penangkapan Andrew minggu lalu atas dugaan pelanggaran jabatan publik.
Mosi tersebut bertujuan memaksa pemerintah membuka file penunjukan Andrew dalam peran tersebut pada tahun 2001. Termasuk dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan latar belakang (vetting).
Andrew memegang peran sebagai "perwakilan khusus untuk perdagangan dan investasi internasional" antara tahun 2001 hingga 2011. Posisi ini memberinya akses istimewa ke pejabat senior pemerintah dan kontak bisnis di seluruh dunia.
Namun, dokumen terbaru yang dirilis di Amerika Serikat terkait mendiang Jeffrey Epstein memicu kecurigaan besar. Andrew diduga meneruskan laporan pemerintah dari kunjungannya ke Vietnam, Singapura, dan Tiongkok kepada Epstein pada 2010. Selain itu, ia juga dituduh membocorkan informasi mengenai peluang investasi emas dan uranium di Afghanistan kepada terpidana kasus asusila tersebut.
Hingga saat ini, Andrew belum menanggapi permintaan komentar mengenai tuduhan spesifik ini, meski sebelumnya ia secara konsisten membantah melakukan kesalahan terkait hubungannya dengan Epstein.
Pemimpin Lib Dem, Sir Ed Davey, menegaskan tidak ada seorang pun yang boleh kebal dari pengawasan parlemen.
"Publik berhak mengetahui bagaimana Andrew ditunjuk untuk peran tersebut. Ada prinsip yang jauh lebih luas yang dipertaruhkan di sini. Tidak ada seorang pun, terlepas dari gelar atau teman mereka, yang boleh berada di luar pengawasan Parlemen," tegas Sir Ed Davey.
Selain file milik Andrew, Lib Dem juga menuntut korespondensi dari Lord Mandelson terkait penunjukan tersebut. Hal ini menyusul laporan Mandelson tetap mendorong penunjukan Andrew meskipun saat itu muncul kekhawatiran mengenai kelayakannya.
Debat di Parlemen ini berlangsung saat Komite Perdagangan diperkirakan akan bertemu minggu ini untuk memutuskan apakah akan meluncurkan investigasi parlemen terhadap sistem penunjukan utusan dagang Inggris secara keseluruhan.
Sementara itu, Pemerintah Inggris menyatakan gelombang pertama dokumen terkait penunjukan Lord Mandelson sebagai duta besar AS akan dirilis pada awal Maret. Namun, pemerintah memiliki hak untuk tidak mempublikasikan materi yang dianggap dapat merusak keamanan nasional atau hubungan diplomatik, yang nantinya akan diserahkan kepada komite khusus untuk ditinjau.
Lord Mandelson sendiri telah ditangkap pada Senin atas tuduhan serupa, yakni membocorkan informasi sensitif pemerintah kepada Epstein saat ia menjabat sebagai menteri. Posisi Mandelson saat ini, seperti yang dipahami media, adalah bahwa ia tidak bertindak secara kriminal dan tidak termotivasi oleh keuntungan finansial. (BBC/Z-2)
Jaksa Agung Pam Bondi angkat bicara soal subpoena dokumen Jeffrey Epstein dan walkout anggota Demokrat. James Comer akui lontarkan kata kasar dalam rapat.
Rapat tertutup Jaksa Agung Pam Bondi dengan Komite Pengawas DPR AS berakhir ricuh. Anggota Demokrat tuduh adanya upaya penutupan dokumen kasus Epstein.
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
Komite Pengawasan DPR AS resmi memanggil paksa Jaksa Agung Pam Bondi terkait penyelidikan berkas Jeffrey Epstein. Anggota dewan tuntut transparansi penuh.
Richard Kahn, akuntan Jeffrey Epstein, diperiksa 7 jam oleh DPR AS. Ia klaim tak tahu soal perdagangan seks meski kelola ribuan dokumen keuangan.
Terungkap! PM Keir Starmer diperingatkan soal risiko reputasi Lord Mandelson dan Jeffrey Epstein sebelum penunjukan Dubes AS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved