Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Pusat (PP) Muhammadiyah angkat suara soal langkah Pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Setelah memperoleh penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, sekaligus menepis keraguan yang sebelumnya sempat mengemuka di ruang publik.
Sikap itu disampaikan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti seusai menghadiri pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam.
Mu’ti menuturkan, pertemuan berlangsung kondusif dan terbuka, tanpa perdebatan tajam antarormas. Menurutnya, perbedaan sikap yang sempat muncul sebelumnya lebih dipicu oleh keterbatasan informasi mengenai posisi dan peran Indonesia dalam BoP.
“Pertemuan berlangsung sangat baik dan tidak ada perbedaan pandangan yang berarti. Perbedaan yang sempat muncul itu lebih karena informasi yang belum utuh,” ujar Mu’ti di Jakarta pada Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait tujuan dan komitmen Indonesia bergabung dalam BoP, termasuk kaitannya dengan isu-isu global yang sensitif seperti perdamaian dunia dan Palestina.
“Setelah dijelaskan secara komprehensif oleh Presiden, semua ormas Islam memiliki pemahaman yang sama mengenai posisi Indonesia dan komitmen yang akan dijalankan,” kata Mu’ti.
Mu’ti menyebut, hasil pertemuan tersebut mengerucut pada satu sikap bersama, yakni dukungan terhadap langkah politik luar negeri pemerintah melalui BoP.
“Alhamdulillah semua ormas Islam sangat mendukung langkah politik Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam BoP,” ujarnya.
Terkait sikap resmi PP Muhammadiyah, Mu’ti menegaskan tidak ada perbedaan dengan organisasi Islam lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Ya sama dengan ormas yang lain juga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mu’ti menyatakan Muhammadiyah memahami arah kebijakan pemerintah dan menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
“Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BoP ini,” pungkasnya. (Dev/P-3)
Kornas MBM, M. Nurul Yamin, menekankan bahwa Tahap 3 ini merupakan kelanjutan dari gerak konsolidasi yang terus meningkat.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan prinsip syariah.
Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani rangkaian aksi demonstrasi di berbagai kota.
PP Muhammadiyah resmi mengakuisisi Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi. Momentum bersejarah itu menjadikan Unisma sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah ke 163.
MENCERMATI situasi dan kondisi yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah yang diwarnai dengan aksi massa dan kekerasan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Wacana pemotongan gaji pejabat negara bukan hanya urusan angka atau penghematan, namun pernyataan politik yang benar-benar bisa menjadi politik simbolis atau otoritas moral.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas komersial.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengomentari rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan pemotongan gaji pejabat khususnya para menteri dan anggota DPR RI.
EKONOM CORE Yusuf Rendy Manilet melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pengurangan gaji pejabat negara sebagai inisiatif yang patut diapresiasi.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved