Inggris Bela Kesepakatan Chagos Usai Dikritik Trump Sebagai 'Tindakan Bodoh'

PEMERINTAH Inggris membela habis-habisan kesepakatan pengalihan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius meskipun mendapat kecaman keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. London menegaskan langkah ini merupakan strategi krusial untuk mengamankan pangkalan militer penting, Diego Garcia, dari ketidakpastian hukum.

Melalui platform Truth Social, Donald Trump melontarkan kritik pedas dengan menyebut langkah Inggris tersebut sebagai "tindakan yang sangat bodoh" dan bentuk "kelemahan total". Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat beberapa bulan sebelumnya, Trump dan pejabat senior AS sempat memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut.

"Sangat mengejutkan, sekutu NATO kita yang 'cerdas', Inggris, saat ini berencana menyerahkan Pulau Diego Garcia, lokasi pangkalan militer AS yang vital, kepada Mauritius tanpa alasan apa pun," tulis Trump. Ia bahkan menambahkan Tiongkok dan Rusia dipastikan sedang memantau situasi ini.

Baca juga : PM Inggris Keir Starmer: Ukraina Harus Tentukan Masa Depan

Respons Tegas Inggris

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara resmi Perdana Menteri Inggris menyatakan posisi pemerintah tidak berubah. Inggris bersikeras bahwa kesepakatan senilai £3,4 miliar (sekitar Rp72 triliun) itu justru memperkuat keamanan nasional.

"Kami tidak akan pernah berkompromi pada keamanan nasional kami," tegas juru bicara tersebut. Ia menambahkan AS sebelumnya telah mendukung langkah ini dan Presiden Trump sempat mengakui kekuatannya tahun lalu.

Pemerintah Inggris menjelaskan kesepakatan ini diambil karena status hukum pangkalan Diego Garcia terus terancam oleh keputusan pengadilan internasional. Dengan menyerahkan kedaulatan kepada Mauritius namun menyewa kembali pangkalan tersebut selama 99 tahun, Inggris mengeklaim telah mengamankan operasi militer "untuk generasi mendatang."

Baca juga : Donald Trump Sindir Presiden Rusia Vladimir Putin Soal Perang Ukraina

Polemik Kedaulatan dan Protes Warga

Perselisihan ini berakar dari pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada 1965, saat Mauritius masih menjadi koloni Inggris. Mauritius berargumen bahwa mereka dipaksa menyerahkan kepulauan tersebut secara ilegal sebagai syarat kemerdekaan.

Jaksa Agung Mauritius, Gavin Glover, menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan akan tetap berjalan. "Kedaulatan Republik Mauritius atas Kepulauan Chagos telah diakui secara jelas oleh hukum internasional dan tidak boleh lagi menjadi bahan perdebatan," ujarnya.

Namun, di tengah pertarungan geopolitik ini, warga asli Chagos merasa ditinggalkan. Bernadette Dugasse, seorang warga kelahiran Diego Garcia, menyatakan ketidaksetujuannya. "Saya ingin kesepakatan ini dihentikan dan tidak ada uang yang diberikan kepada pemerintah Mauritius," tegasnya melalui pesan WhatsApp. Ia menuntut agar warga Chagossian dilibatkan langsung dalam menentukan masa depan tanah kelahiran mereka.

Di dalam negeri, Perdana Menteri Keir Starmer juga menghadapi tekanan politik. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menyebut kesepakatan ini sebagai "sabotase diri", sementara pemimpin Liberal Demokrat Sir Ed Davey menilai Starmer telah gagal menghadapi tekanan Trump.

Saat ini, rancangan undang-undang untuk mengimplementasikan perjanjian ini sedang dalam tahap akhir di Parlemen Inggris. Meskipun Trump kini menunjukkan penolakan, London tetap optimis bahwa kerja sama strategis dengan sekutu 'Five Eyes' akan menjaga kestabilan wilayah tersebut. (BBC/Z-2)