Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA mahkota terakhir Iran yang kini berada dalam pengasingan, Reza Pahlavi, menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata dalam membantu pengunjuk rasa menumbangkan pemerintah Iran.
Dalam konferensi pers di Washington, Jumat (16/1) waktu setempat, Pahlavi menyatakan keyakinannya bahwa keruntuhan Republik Islam Iran hanyalah masalah waktu.
"Republik Islam akan jatuh—bukan 'jika', melainkan 'kapan'," tegas Pahlavi di hadapan media.
Seruan ini muncul di tengah gelombang protes besar yang dipicu krisis ekonomi sejak 28 Desember lalu.
Demonstrasi yang awalnya menuntut perbaikan biaya hidup tersebut dengan cepat berubah menjadi gerakan politik yang menuntut berakhirnya kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Ali Hosseini Khamenei.
Data dari lembaga hak asasi manusia HRANA menyebutkan sedikitnya 2.677 orang telah tewas dalam bentrokan tersebut, dengan ribuan lainnya masih dalam proses verifikasi. Selain itu, sekitar 19.000 pengunjuk rasa dilaporkan telah ditangkap.
Pemerintah Iran sendiri bergeming dan melabeli aksi protes tersebut sebagai "kerusuhan" yang ditunggangi oleh musuh-musuh luar negeri.
Sejak 8 Januari, otoritas setempat memberlakukan pemadaman internet total untuk meredam koordinasi massa dan menutupi tindakan keras aparat keamanan di lapangan.
Dalam keterangannya, Pahlavi mengklaim bahwa sebagian aparat keamanan Iran mulai menolak terlibat dalam penumpasan demonstran. Akibatnya, ia menuduh pemerintah mendatangkan milisi asing untuk membungkam rakyatnya sendiri.
Pahlavi mendesak kekuatan global untuk memberikan tekanan ekonomi yang lebih berat, mengusir diplomat Iran, dan menuntut pembebasan tahanan politik. Secara spesifik, ia meminta adanya serangan terarah terhadap infrastruktur komando Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).
Ia juga menyoroti pentingnya akses informasi bagi rakyat Iran.
"Rakyat Iran sedang mengambil tindakan tegas di lapangan. Sekarang saatnya komunitas internasional bergabung sepenuhnya dengan mereka," ujarnya.
Ia mendesak penyediaan layanan internet satelit seperti Starlink untuk menembus sensor pemerintah.
Terkait peran Amerika Serikat (AS), Pahlavi optimis terhadap komitmen Presiden Donald Trump. Meski menolak merinci detail diskusinya dengan pejabat senior AS, ia menyatakan, "Saya percaya Presiden Trump adalah orang yang memegang kata-katanya, dan pada akhirnya, dia akan berdiri bersama rakyat Iran."
Sebelumnya, Presiden Trump telah memperingatkan Teheran agar tidak mengeksekusi pengunjuk rasa dan mengancam akan mengambil "tindakan yang sangat tegas" jika hal itu terjadi.
Di sisi lain, parlemen Iran membalas dengan ancaman akan menjadikan pangkalan militer AS dan wilayah Israel sebagai target jika terjadi serangan.
Menutup keterangannya, Pahlavi menyatakan siap kembali ke Iran untuk memfasilitasi pembentukan konstitusi baru yang menjunjung tinggi demokrasi, pemisahan agama dan negara, serta kebebasan individu. Namun, ia menegaskan bahwa penentuan pemimpin masa depan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
"Dengan atau tanpa bantuan dunia, rezim ini akan runtuh. Namun, keruntuhan itu akan terjadi lebih cepat dan lebih banyak nyawa yang terselamatkan jika dunia mengubah kata-kata menjadi tindakan nyata," pungkasnya. (bbc/Z-1)
Pelajari sejarah Mohammad Mosaddegh, perdana menteri Iran yang berani menasionalisasi minyak dan melawan imperialisme Barat hingga digulingkan dalam kudeta 1953.
Berikut dampak sanksi AS terhadap Iran dan rekam jejaknya di negara tersebut.
REZA Pahlavi, putra mahkota Iran yang diasingkan, menyerukan kepada Presiden Trump untuk mengambil tindakan terhadap rezim Iran sesegera mungkin.
Pelajari sejarah Kudeta Iran 1953 (Operasi Ajax). Bagaimana penggulingan PM Mosaddegh memperkuat kekuasaan Shah Reza Pahlavi dan peran intelijen Barat.
Telusuri perjalanan panjang sejarah pemerintah Iran, mulai dari era Megah Kekaisaran Achaemenid hingga transformasi menjadi Republik Islam pasca Revolusi 1979.
DUA sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Eropa, Polandia dan Italia memutuskan tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tak akan tunduk pada tuntutan berlebihan AS terkait program nuklir, di tengah negosiasi dan meningkatnya ketegangan kawasan.
Menteri Energi AS Chris Wright sebut hubungan AS-Venezuela akan berubah drastis pasca penangkapan Nicolas Maduro. Fokus pada reformasi minyak dan kerja sama energi.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri KTT perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang akan digelar di Amerika Serikat pekan depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved