Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
GELOMBANG demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Iran selama 17 hari terakhir berujung pada pertumpahan darah yang mengerikan. Lembaga hak asasi manusia berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan lebih dari 2.000 orang tewas akibat tindakan keras aparat keamanan dalam upaya meredam protes di seluruh negeri.
Data dari HRANA merinci setidaknya 1.850 demonstran, 135 personel pemerintah, sembilan warga sipil, dan sembilan anak-anak kehilangan nyawa. Meski angka ini sudah sangat tinggi, Deputi Direktur HRANA, Skylar Thompson, menyebut jumlah tersebut masih bersifat konservatif.
Protes yang awalnya dipicu oleh kemarahan atas anjloknya nilai tukar mata uang dan lonjakan biaya hidup ini telah meluas ke 180 kota di 31 provinsi. Tuntutan massa kini berkembang menjadi desakan perubahan politik, yang menjadi tantangan paling serius bagi kepemimpinan ulama sejak Revolusi Islam 1979.
Di Teheran, situasi dilaporkan sangat mencekam. Video yang beredar menunjukkan kerumunan orang mencari jenazah orang tercinta di Pusat Forensik Kahrizak. Di sana, sedikitnya 180 kantong jenazah terlihat berjejer.
"Rekan saya pergi ke sana [Kahrizak] untuk mencari saudaranya, dan ia justru melupakan kesedihannya sendiri (karena melihat begitu banyak mayat)," ujar seorang aktivis kepada BBC Persian. "Jenazah ditumpuk dari setiap lingkungan. Anda tidak akan tahu seberapa besar tingkat kekerasan yang telah digunakan."
Profesor Shahram Kordasti, seorang ahli onkologi di London yang menjalin kontak dengan rekan-rekannya di Iran, menggambarkan kondisi rumah sakit yang kewalahan. "Di sebagian besar rumah sakit, kondisinya seperti zona perang. Kami kekurangan pasokan, kekurangan darah," ungkapnya menirukan pesan dari koleganya di Teheran.
Menanggapi situasi ini, Presiden AS Donald Trump memberikan dukungan terbuka bagi para demonstran melalui unggahan di Truth Social. "Patriot Iran, TERUSLAH PROTES - AMBIL ALIH INSTITUSI KALIAN!!! Simpan nama-nama pembunuh dan penyiksa itu. Mereka akan membayar harga yang mahal," tulis Trump.
Ia juga menambahkan, "BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN. MIGA!!! (Make Iran Great Again)."
Gedung Putih dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai langkah, mulai dari serangan rudal jarak jauh, operasi siber, hingga kampanye psikologis. Sebelumnya, Trump telah memberlakukan tarif 25% bagi negara mana pun yang berdagang dengan Iran.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan Iran siap untuk diplomasi namun juga siap menghadapi opsi militer. Ia berdalih pemerintah terpaksa bertindak tegas karena adanya infiltrasi "kelompok teroris terlatih" dari luar negeri.
Hingga saat ini, lebih dari 16.780 orang telah ditangkap. Tekanan internasional pun terus berdatangan. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mendesak Iran menghentikan kekerasan dan mengecam penggunaan label "teroris" untuk melegitimasi penindasan.
Namun, pihak yudisial Iran tetap pada posisi keras. Beberapa demonstran mulai dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan "permusuhan terhadap Tuhan", sebuah pelanggaran keamanan nasional yang membawa hukuman maksimal. (BBC/Z-2)
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
PEMERINTAH Jepang mempertimbangkan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta sekutu membantu mengawal tanker minyak.
Ketegangan meningkat di Selat Hormuz! Presiden Trump siapkan koalisi kapal perang dan ancam bom pantai Iran demi amankan jalur minyak dunia. Simak detail eskalasi terbarunya.
Aktor Palestina Motaz Malhees tidak dapat menghadiri Oscar 2026 setelah AS memberlakukan larangan perjalanan bagi pemegang dokumen Otoritas Palestina.
Donald Trump mengancam serangan tambahan ke fasilitas minyak Iran di Pulau Kharg dan menyerukan koalisi kapal perang internasional menjaga Selat Hormuz.
Senator dari Partai Demokrat, Chris Murphy, menilai Presiden Donald Trump telah kehilangan kendali atas konflik yang kini meluas di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah AS dilaporkan menerima "fee transaksi" sebesar US$10 miliar dari investor dalam kesepakatan kontrol TikTok AS. Angka ini mencapai 70% dari nilai kesepakatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved