Ambisi Trump Kuasai Greenland: Uni Eropa dan NATO Siapkan Opsi Militer

UNI Eropa dan NATO menghadapi dilema strategis setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berulang kali menyatakan keinginannya menguasai Greenland, memaksa Eropa menimbang opsi diplomasi, tekanan ekonomi hingga pengerahan militer untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Arktik tersebut.

Greenland memang merupakan wilayah otonom yang secara formal berada di bawah kedaulatan Denmark, sementara Denmark sendiri merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Meski Greenland bukan anggota kedua organisasi tersebut, pulau Arktik itu tetap berada di bawah perlindungan jaminan pertahanan NATO melalui keanggotaan Denmark.

Para pemimpin Eropa secara konsisten menegaskan komitmen mereka terhadap kedaulatan, integritas teritorial, serta hak Greenland dan Denmark untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Namun hingga kini, belum ada strategi yang benar-benar jelas untuk mencegah langkah sepihak Trump — atau merespons jika tindakan tersebut benar-benar dilakukan.

Baca juga : Eropa Berencana Sebar Pasukan di Greenland demi Halau AS

Berikut sejumlah opsi yang tengah dipertimbangkan:

Diplomasi dan Keamanan Arktik

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan para menteri luar negeri Denmark dan Greenland pada Rabu mendatang. Di saat yang sama, Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen serta utusan Greenland Jacob Isbosethsen telah mulai melakukan lobi intensif terhadap anggota parlemen Amerika Serikat.

Upaya diplomatik ini diarahkan untuk meredakan kekhawatiran keamanan Washington, antara lain dengan menegaskan bahwa perjanjian pertahanan AS-Denmark sejak 1951 telah memungkinkan peningkatan signifikan kehadiran militer AS di Greenland, termasuk pembangunan pangkalan-pangkalan baru.

Dalam pesan yang secara khusus ditujukan kepada kalangan Partai Republik di luar lingkaran MAGA Trump, para pejabat Denmark dan Greenland juga menekankan peringatan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bahwa serangan AS terhadap Greenland  akan menjadi akhir dari NATO.

Baca juga : Krisis NATO Memanas akibat Ancaman Trump atas Greenland, Menlu AS akan Temui Pejabat Denmark

Secara lebih konkret, para duta besar NATO dilaporkan telah sepakat di Brussels pekan lalu bahwa aliansi tersebut perlu meningkatkan belanja militer di kawasan Arktik. 

Langkah ini mencakup pengerahan peralatan tambahan serta pelaksanaan latihan militer yang lebih sering dan berskala lebih besar untuk meredakan kekhawatiran keamanan Amerika Serikat.

Meskipun klaim Trump bahwa Greenland dipenuhi kapal-kapal Tiongkok dan Rusia di mana-mana dinilai berlebihan, para diplomat Barat meyakini bahwa pendekatan kolektif untuk memperkuat keamanan eksternal Greenland dapat menjadi jalan keluar paling minim risiko dari krisis ini.

Pejabat Uni Eropa menyebut pendekatan tersebut dapat meniru operasi Baltic Sentry, misi NATO yang diluncurkan tahun lalu untuk melindungi infrastruktur di Laut Baltik, serta Eastern Sentry yang memperluas konsep tersebut guna memperkuat pertahanan di sayap timur Eropa dari ancaman drone dan bentuk ancaman lainnya.

Sanksi Ekonomi

Secara teori, Uni Eropa  memiliki pengaruh ekonomi signifikan terhadap Amerika Serikat. Brussel dapat mengancam langkah pembalasan, mulai dari pembatasan pangkalan militer AS di Eropa hingga larangan pembelian obligasi pemerintah AS oleh negara-negara Eropa.

Instrumen yang paling sering disebut adalah mekanisme anti-koersi Uni Eropa atau yang dikenal sebagai bazooka perdagangan. Instrumen ini memberi Komisi Eropa kewenangan untuk melarang barang dan jasa AS dari pasar Uni Eropa, memberlakukan tarif, mencabut hak kekayaan intelektual, hingga memblokir investasi.

Namun, penerapan langkah tersebut memerlukan persetujuan negara-negara anggota Uni Eropa. Mengingat kekhawatiran akan dampak ekonomi terhadap blok serta keinginan untuk mempertahankan kerja sama dengan AS dalam isu Ukraina, langkah ini dinilai kecil kemungkinan ditempuh, bahkan di tengah ancaman tarif dagang dari Trump.

Jean-Marie Guéhenno, mantan pejabat tinggi PBB, menekankan ketergantungan Eropa pada perusahaan teknologi AS. 

"Baik itu perlindungan data, kecerdasan buatan, atau pembaruan perangkat lunak, termasuk untuk pertahanan, Eropa tetap bergantung pada niat baik Amerika," ujarnya.

Selain itu, agar ancaman sanksi benar-benar efektif, Trump harus percaya bahwa ancaman tersebut nyata, ini sesuatu yang hingga kini dinilai belum terjadi.

Berinvestasi di Greenland

Perekonomian Greenland sangat bergantung pada subsidi tahunan dari Denmark, yang tahun lalu mencapai sekitar DKK4 miliar atau setara €530 juta. Angka ini mencakup sekitar separuh anggaran belanja publik Greenland dan sekitar 20% dari produk domestik bruto wilayah tersebut.

Janji Trump untuk menginvestasikan miliaran dolar di Greenland dapat ditandingi oleh Uni Eropa sebagai upaya menjaga pulau itu agar tidak terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat.

Sebuah rancangan proposal Komisi Eropa pada September lalu menunjukkan kemungkinan Uni Eropa menggandakan komitmennya kepada Greenland untuk menyamai besaran hibah tahunan Denmark. 

Selain itu, Greenland juga berpotensi mengakses hingga €44 juta dana Uni Eropa yang dialokasikan untuk wilayah terpencil yang memiliki keterkaitan dengan Uni Eropa.

Meski Washington mungkin memiliki sumber daya finansial lebih besar, masyarakat Greenland diperkirakan akan berhati-hati membuka diri terhadap perusahaan AS yang agresif secara komersial dan enggan kehilangan sistem jaminan sosial ala Nordik setelah meraih kemerdekaan.

Mengerahkan Pasukan

Seluruh opsi di atas membutuhkan waktu, sementara tidak ada jaminan bahwa ambisi Trump akan teredam hanya melalui diplomasi atau peningkatan keamanan Arktik. 

Trump sendiri mengatakan kepada New York Times bahwa kepemilikan AS atas Greenland secara psikologis dibutuhkan untuk keberhasilan.

Dalam sebuah makalah untuk lembaga pemikir Bruegel, Moreno Bertoldi dan Marco Buti berpendapat bahwa Uni Eropa harus secara proaktif melindungi Greenland dari ekspansionisme AS. Mereka menegaskan bahwa Uni Eropa memiliki kapasitas pengerahan yang cepat dan kapasitas tersebut harus diaktifkan.

Dengan persetujuan Kopenhagen dan Nuuk, mereka menyarankan pengerahan pasukan Eropa di Greenland sebagai sinyal komitmen Eropa terhadap integritas teritorial Greenland. Meski langkah ini tidak akan sepenuhnya mencegah aneksasi AS, hal tersebut diyakini akan membuat prosesnya jauh lebih rumit.

"Meskipun tidak akan ada kebutuhan untuk konfrontasi bersenjata, pemandangan AS menawan pasukan sekutu terdekatnya akan merusak kredibilitas AS, menodai reputasi internasionalnya, dan sangat memengaruhi publik dan Kongres AS," tulis mereka.

Pemerintah Jerman melalui juru bicaranya menyatakan tengah menyusun rencana termasuk pencegahan Eropa jika AS mencoba mengambil alih Greenland. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot sebelumnya juga mengemukakan kemungkinan pengerahan kontingen militer Prancis.

Kapasitas pengerahan cepat Uni Eropa memungkinkan pengiriman hingga 5.000 personel dari berbagai negara anggota di bawah komando Uni Eropa untuk menangani krisis di luar wilayah blok. Para ahli dan politisi menilai langkah ini berpotensi mengubah kalkulasi Washington.

"Tidak ada yang percaya bahwa perang antara AS dan Uni Eropa itu diinginkan atau dapat dimenangkan," kata Sergey Lagodinsky, anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman. 

"Tetapi langkah militer AS terhadap Uni Eropa akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kerja sama pertahanan, pasar, dan kepercayaan global terhadap AS," lanjutnya.

Menurut sejumlah analis, risiko tersebut bisa menjadi faktor yang membuat Trump berpikir ulang sebelum melangkah lebih jauh. (The Guardian/Fer/I-1)