Trump Pertimbangkan Opsi Militer, Iran Tegaskan Siap Hadapi AS

IRAN menyatakan kesiapan untuk berdialog maupun menghadapi perang dengan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan pertimbangan opsi yang sangat kuat terhadap Teheran, di tengah laporan ratusan korban tewas akibat penindakan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah yang telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Trump mengatakan kepada wartawan di atas pesawat Air Force One pada Minggu (11/1) malam bahwa militer Amerika Serikat tengah mengkaji berbagai skenario terkait Iran, sebagai bentuk dukungan terhadap demonstrasi yang berlangsung. 

Laporan yang belum terverifikasi menyebutkan lebih dari 500 orang tewas, sementara kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban bisa jauh lebih tinggi selama penindakan yang telah berlangsung sekitar 15 hari.

Baca juga : Iran dan Milisi Irak Ancam Bom Pangkalan AS, Gedung Putih Ungkap Pesan Rahasia Teheran

Gelombang protes tersebut menjadi salah satu tantangan paling serius terhadap kekuasaan ulama sejak Revolusi Islam 1979. Aksi massa ini awalnya dipicu oleh melonjaknya inflasi dan anjloknya nilai mata uang nasional, namun berkembang menjadi gerakan penentangan luas terhadap pemerintahan Iran.

"Militer sedang mempertimbangkannya, dan kami sedang melihat beberapa opsi yang sangat kuat," kata Trump kepada wartawan. 

Dia juga mengeklaim telah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh oposisi Iran, meski tidak merinci isi pembicaraan tersebut.

Baca juga : Netanyahu Beri Tahu Trump 50 Menit sebelum Serangan Israel ke Doha

Pada Senin (12/1) pagi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya tidak menutup pintu bagi diplomasi maupun konflik terbuka. 

Pernyataan itu disampaikan di hadapan para duta besar asing dalam sebuah konferensi di Teheran yang disiarkan televisi pemerintah.

"Republik Islam Iran tidak mencari perang tetapi sepenuhnya siap untuk perang," kata Araghchi dikutip Radio Free Europe, Selasa (13/1).

"Kami juga siap untuk negosiasi tetapi negosiasi ini harus adil, dengan hak yang sama dan berdasarkan rasa saling menghormati," sebutnya.

Belum diketahui secara pasti isu apa yang ingin dibahas Iran dalam negosiasi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara memang terlibat dalam pembicaraan tidak langsung terkait program nuklir Teheran yang kontroversial.

Amerika Serikat bersama negara-negara Barat sebelumnya telah mengecam keras penindasan pemerintah Iran terhadap demonstran. Washington juga menjatuhkan sanksi terhadap Teheran atas dugaan pengembangan senjata nuklir, tuduhan yang secara konsisten dibantah oleh Iran.

Pernyataan Trump memperkuat laporan sejumlah media Amerika Serikat yang menyebut bahwa presiden telah menerima paparan mengenai opsi respons terhadap situasi di Iran. 

Media seperti Axios, The New York Times dan The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump sedang menimbang berbagai langkah untuk mendukung gerakan protes.

The Wall Street Journal menyebutkan bahwa opsi-opsi tersebut dijadwalkan akan disampaikan kepada presiden pada Selasa (13/1). Langkah yang dipertimbangkan mencakup kemungkinan serangan militer, operasi siber rahasia terhadap militer Iran, hingga penerapan sanksi tambahan terhadap pemerintah Iran.

Perkembangan ini terjadi di tengah laporan berkelanjutan tentang demonstrasi, penangkapan massal, dan kekerasan di puluhan kota Iran pada Minggu (11/1). Aksi protes memasuki minggu ketiga, dengan tekanan keamanan yang terus meningkat.

Risiko eskalasi dinilai semakin besar setelah pemerintah Iran menyerukan para pendukungnya untuk turun ke jalan pada 12 Januari dalam demonstrasi nasional. Aksi tersebut dimaksudkan untuk mengecam apa yang disebut pemerintah sebagai tindakan teroris oleh Amerika Serikat dan Israel.

Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA), organisasi berbasis di Amerika Serikat, melaporkan pada Minggu (11/1) bahwa sedikitnya 544 orang tewas selama 15 hari protes. 

HRANA juga mencatat lebih dari 10.061 orang ditangkap, dengan demonstrasi terjadi di 585 lokasi di 186 kota yang tersebar di 31 provinsi.

Angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen karena akses informasi sangat terbatas akibat pemadaman internet hampir total di seluruh Iran. Layanan telepon juga dilaporkan dibatasi secara signifikan.

Kelompok hak asasi manusia menilai pemutusan akses digital ini sebagai bagian dari upaya negara untuk menutup-nutupi kekerasan aparat keamanan selama penindakan berlangsung.

Pada Minggu (11/1), Trump mengatakan dirinya berencana berbicara dengan miliarder Elon Musk mengenai upaya pemulihan akses internet di Iran. Perusahaan Musk, SpaceX, mengoperasikan layanan internet satelit Starlink yang sebelumnya digunakan di wilayah konflik seperti Ukraina.

Dalam sepekan terakhir, Trump melontarkan sejumlah peringatan keras, menegaskan bahwa Amerika Serikat mengamati situasi dengan sangat cermat dan mendesak otoritas Iran untuk menghentikan pembunuhan terhadap demonstran.

"Iran berada dalam masalah besar. Tampaknya bagi saya bahwa rakyat sedang merebut beberapa kota yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya beberapa minggu yang lalu," sebut Trump dalam pertemuan di Gedung Putih pada Sabtu (9/1).

Pernyataan Trump mendapat dukungan terbuka dari Reza Pahlavi, mantan putra mahkota Iran sekaligus tokoh oposisi.

"Presiden Trump, sebagai pemimpin dunia bebas, telah mengamati dengan saksama keberanian Anda yang tak terlukiskan dan telah menyatakan bahwa ia siap membantu Anda," kata Pahlavi dalam pidato video yang dirilis Minggu (11/1).

"Dunia hari ini mendukung revolusi nasional Anda dan mengagumi keberanian Anda," tambahnya.

PBB dan Uni Eropa Mengecam Penindasan Iran

PBB, Uni Eropa, dan sejumlah pemerintah Barat juga menyatakan dukungan terhadap gerakan protes di Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Minggu (11/1) mengaku terkejut atas laporan kekerasan terhadap demonstran.

Ia menyerukan agar pemerintah Iran menunjukkan pengendalian diri dan menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan kesiapan untuk mengusulkan sanksi baru terhadap Teheran.

"Uni Eropa sudah memberlakukan sanksi menyeluruh terhadap Iran, terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, aktivitas proliferasi nuklir, dan dukungan Teheran terhadap perang Rusia di Ukraina," ujar Kallas kepada surat kabar Die Welt.

Adegan Perang di Teheran

Seorang warga yang menyaksikan penindakan di Teheran timur mengatakan kepada Radio Farda RFE pada Sabtu (10/1) malam bahwa situasi di ibu kota semakin memburuk dan menyerupai adegan perang.

Pria tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, mengatakan suara tembakan senapan angin terdengar hampir tanpa henti selama beberapa malam terakhir. Ia juga melaporkan keberadaan drone yang terus berpatroli di udara untuk memantau jalan-jalan dan gang permukiman.

Presiden Iran Masud Pezeshkian menyalahkan kerusuhan tersebut pada teroris yang diduga terkait dengan pihak asing. Ia menuduh Amerika Serikat dan Israel berupaya menabur kekacauan dan ketidaktertiban di Iran.

Dalam pernyataan bernada keras saat rapat Dewan Tertinggi Kehakiman pada  Senin (12/1), Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni-Ejei mengatakan pemerintah harus membalas darah yang telah tertumpah, merujuk pada aparat keamanan yang dilaporkan tewas dalam bentrokan.

Dia menambahkan telah menginstruksikan jaksa dan aparat terkait untuk mempercepat proses persidangan serta hukuman terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai aktor utama di balik gelombang protes tersebut. (Fer/I-1)