Operasi Venezuela Picu Ketegangan di Kongres, Demokrat Tuding Trump Langgar Konstitusi

OPERASI militer kejutan Amerika Serikat di Venezuela yang menggulingkan Nicolás Maduro memicu perdebatan sengit mengenai batas wewenang kepresidenan di Capitol Hill. Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, menyatakan niatnya untuk menuntut jawaban tegas dari para penasihat Presiden Donald Trump dalam pengarahan tertutup pertama Kongres pada Senin malam.

Jeffries menyoroti pernyataan Trump yang mengklaim otoritas atas negara Amerika Selatan tersebut. "Apa rencana ke depan sekarang setelah Donald Trump mengatakan dia menjalankan Venezuela?" ujar Jeffries, sembari mengkritik kurangnya komunikasi pemerintah dengan Kongres serta ketidakjelasan langkah transisi pemerintahan baru di sana.

Perdebatan Konstitusional Politisi

Demokrat tersebut menegaskan tindakan militer tanpa persetujuan Kongres merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Jeffries menolak klaim pemerintah yang menyebut operasi tersebut sebagai tindakan penegakan hukum, dan lebih memilih melabelinya sebagai aksi militer "nakal".

Baca juga : Trump Pertimbangkan Diplomasi dan Opsi Militer terhadap Venezuela

"Konstitusi bukanlah masalah ketidaknyamanan. Itu adalah sebuah persyaratan," tegas Jeffries. "Tidak ada pengecualian Trump terhadap Konstitusi Amerika Serikat."

Ia menambahkan rakyat Amerika menolak kemungkinan terlibat dalam perang asing lainnya yang tidak dapat dibenarkan. "Presiden mengambil tindakan militer tanpa persetujuan Kongres. Itu adalah tindakan militer, bukan tindakan penegakan hukum meskipun ada klaim dari anggota pemerintah saat ini," lanjutnya.

Pembelaan dari Kubu Republik

Di sisi lain, Ketua DPR (Speaker) Mike Johnson membela langkah Trump. Menurutnya, operasi penggulingan Maduro akhir pekan lalu berada sepenuhnya di bawah koridor hukum Pasal II Konstitusi AS, yang mengatur wewenang eksekutif.

Baca juga : Trump Isyaratkan Keputusan soal Venezuela setelah Dapat Laporan Militer Tingkat Tinggi

"Apa yang sangat penting untuk diakui di sini adalah bahwa ini merupakan operasi yang tidak memerlukan persetujuan awal dari Kongres, atau otorisasi awal dari Kongres. Ini hanya memerlukan pemberitahuan kepada Kongres," jelas Johnson kepada CNN.

Johnson mengaku telah berkomunikasi dengan Trump dan anggota kabinet utama hanya beberapa jam setelah operasi berlangsung. Ia menilai pemerintah telah mengikuti prosedur yang seharusnya.

"Mereka telah melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Ini adalah tindakan yang tepat dan kami akan mendapatkan lebih banyak detail di dalam," kata Johnson sesaat sebelum memasuki ruang briefing.

Pimpinan DPR saat ini tengah menjadwalkan pengarahan lengkap bagi seluruh anggota Kongres pada pertengahan pekan, seiring dengan kembalinya anggota dewan ke Washington pada Selasa malam. Sebanyak 16 petinggi legislatif dijadwalkan menerima rincian lebih lanjut mengenai operasi tersebut guna meredakan ketegangan politik yang mulai memanas di Washington. (CNN/Z-2)