Tiongkok Tuduh AS Kirim Sinyal Berbahaya Lewat Penjualan Senjata ke Taiwan

TIONGKOK mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang menyetujui penjualan senjata senilai sekitar US$11 miliar atau setara Rp183,9 triliun kepada Taiwan. 

Pemerintah Tiongkok menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatannya dan sinyal berbahaya bagi kelompok separatis di pulau tersebut.

"AS secara terang-terangan mengumumkan rencananya untuk menjual senjata canggih dalam jumlah besar ke wilayah Taiwan di Tiongkok, kami dengan tegas menentang dan mengutuknya dengan keras," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (18/12).

Baca juga : Bikin Cemas, Angka Penderita Batuk Rejan di AS Menggila

Sehari sebelumnya, Rabu (17/12), Amerika Serikat menyatakan telah menyetujui potensi penjualan senjata dan perlengkapan militer terkait senilai lebih dari US$11 miliar, di tengah meningkatnya tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan.

Menurut Defense Security Cooperation Agency (DSCA), paket tersebut mencakup delapan jenis sistem persenjataan, di antaranya High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) sertarudal antitank Javelin. Lembaga itu telah memberi tahu Kongres AS menyusul persetujuan Departemen Luar Negeri.

Penjualan senjata tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menghadapi ancaman saat ini maupun di masa mendatang, dengan memperkuat kapasitas pertahanan diri militernya.

Baca juga : Sheikh Hasina Tumbang, USAID dan Clinton Foundation Dituding di Baliknya

Guo Jiakun menegaskan bahwa keputusan Washington secara terang-terangan melanggar prinsip satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, melanggar kedaulatan, keamanan dan integritas teritorial Tiongkok, merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.

Ia menuduh kelompok separatis di Taiwan berupaya mendorong agenda kemerdekaan dengan memperkuat kekuatan militer, menghabiskan dana publik untuk membeli persenjataan, serta berisiko mengubah pulau itu menjadi kotak mesiu.

"Langkah-langkah seperti itu tidak akan membalikkan kegagalan yang tak terhindarkan dari kemerdekaan Taiwan dan hanya akan mendorong Selat Taiwan ke dalam bahaya konflik militer dengan kecepatan yang lebih cepat," sebut Guo.

Menurutnya, kebijakan AS yang mempersenjatai Taiwan demi mendukung agenda kemerdekaan hanya akan berbalik merugikan Washington. Upaya menggunakan Taiwan sebagai alat untuk membendung Tiongkok, lanjutnya, tidak akan pernah berhasil.

"Masalah Taiwan berada di inti kepentingan utama Tiongkok dan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan Tiongkok-AS," ujarnya.

"Tidak seorang pun boleh meremehkan tekad dan kemampuan kuat pemerintah dan rakyat Tiongkok dalam menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah," tegas Guo.

Ia pun mendesak Amerika Serikat agar mematuhi prinsip satu Tiongkok serta tiga komunike bersama dan segera menghentikan tindakan yang dinilainya berbahaya dengan terus mempersenjatai Taiwan.

"Tiongkok akan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan dan integritas wilayahnya," tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa total nilai penjualan senjata yang diusulkan mencapai sekitar US$11,1 miliar atau setara Rp185,5 triliun. 

Dalam pernyataan resminya, kementerian tersebut menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Amerika Serikat atas keputusan itu.

Pengumuman ini menjadi yang kedua sekaligus terbesar sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari.

Selain mencakup 82 unit HIMARS dan lebih dari 1.000 rudal Javelin, paket tersebut juga meliputi 60 unit howitzer swagerak beserta perlengkapan pendukung lainnya dengan nilai lebih dari US$4 miliar atau sekitar Rp66,9 triliun.

Penjualan senjata ini diumumkan di tengah upaya Trump menjaga hubungan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping demi kepentingan kerja sama ekonomi, serta saat ia berupaya menghindari pembahasan isu-isu sensitif dalam hubungan AS-Tiongkok termasuk Taiwan.

Di sisi lain, pengumuman tersebut juga muncul ketika Tiongkok bersikap semakin keras terhadap Jepang, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu yang menyebut bahwa serangan terhadap Taiwan dapat menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. (SCMP/Fer/I-1)