Thailand: Tarif AS Jangan Diperalat untuk Mengakhiri Perang

MENTERI Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menolak keras penggunaan ancaman tarif perdagangan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai alat untuk menekan Thailand agar segera berunding dengan Kamboja terkait dengan konflik perbatasan.

“Kami menyatakan bahwa tarif tidak seharusnya digunakan untuk menekan Thailand kembali ke pernyataan bersama atau proses dialog. Isu hubungan Thailand–Kamboja harus dipisahkan dari pembicaraan perdagangan,” ucap Sihasak.

Lebih jauh Sihasak menyatakan tanggung jawab meredakan ketegangan saat ini berada pada pihak Kamboja. Insiden ini telah merenggut sedikitnya 11 korban jiwa yang terdiri atas prajurit Thailand dan warga sipil Kamboja.

Baca juga : Trump Tersulut Lihat Thailand-Kamboja Ribut

Ia menegaskan Thailand akan mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional. Menurut dia, situasi dapat memburuk jika Kamboja tidak menghentikan serangan dan bersedia berunding. 

“Ada dua jalan yaitu menurunkan ketegangan menuju perdamaian atau terus menuju konflik dengan lebih banyak kerugian,” tegas Sihasak.

Bentrokan terbaru antara militer Kamboja dan Thailand pada Rabu (10/12) telah memaksa lebih dari setengah juta warga sipil dari kedua negara meninggalkan rumah mereka akibat meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di wilayah perbatasan. 

Baca juga : Anwar Ibrahim Dorong Thailand–Kamboja Redakan Ketegangan Perbatasan

Lebih dari 500 ribu penduduk dari kedua negara meninggalkan rumah mereka di wilayah yang menjadi lokasi baku tembak jet tempur, tank, dan drone. 

Kamboja maupun Thailand saling tuding. Eskalasi terbaru pada Selasa meluas ke lima provinsi di masing-masing negara. Di Kota Samraong, Kamboja bagian barat laut, dentuman artileri dari arah kompleks candi tua yang terletak di zona sengketa terdengar jelas.

Bentrokan tersebut menjadi yang paling mematikan sejak pertempuran lima hari pada Juli yang menewaskan puluhan orang sebelum gencatan senjata rapuh disepakati berkat campur tangan Trump. (AFP/Berbagai sumber/Dhk/I-1)