AS Kirim Pejabat Senior ke Timur Tengah, Peringatkan Israel agar Tidak Ganggu Gencatan Senjata Gaza

SERANGKAIAN kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) ke Timur Tengah dalam beberapa pekan terakhir menjadi sinyal kuat dari Gedung Putih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok politik di Israel agar tidak merusak gencatan senjata Gaza, terutama melalui langkah aneksasi Tepi Barat. Washington menegaskan, tindakan tersebut berisiko memicu keretakan serius dalam hubungan kedua negara.

Usai gencatan senjata rapuh mulai berlaku pekan lalu, utusan Timur Tengah Steve Witkoff bersama Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, segera menuju kawasan tersebut untuk melakukan konsultasi. 

Kini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance turut bergabung dalam misi diplomatik itu. Gedung Putih juga mengerahkan para sekutu utama Trump untuk meredam perpecahan politik di Knesset yang semakin tajam.

Baca juga : Utusan Khusus AS: Hamas Harus Terima Kesepakatan Gencatan Senjata dan Pertukaran Sandera di Gaza

Ketegangan meningkat setelah parlemen sayap kanan Israel menyetujui rancangan undang-undang yang akan menetapkan kedaulatan atas wilayah pendudukan di Tepi Barat. 

RUU itu dinilai berpotensi mengakhiri prospek solusi dua negara. Meskipun kecil kemungkinan rancangan itu disahkan, langkah tersebut tetap memicu kekhawatiran di Washington. Pemerintah AS bahkan mengambil langkah tidak biasa dengan mengecam langsung para anggota parlemen Israel yang mendukungnya.

"Jika itu aksi politik, itu aksi politik yang sangat bodoh dan saya pribadi merasa sedikit terhina," kata JD Vance menanggapi hasil pemungutan suara tersebut. 

Baca juga : Direktur RS Indonesia di Gaza Desak Pemerintah Beri Tekanan Supaya Israel Sepakati Gencatan Senjata

"Tepi Barat tidak akan dianeksasi oleh Israel. Kebijakan pemerintahan Trump adalah bahwa Tepi Barat tidak akan dianeksasi oleh Israel," tambahnya.

Marco Rubio menilai keputusan itu bisa kontraproduktif terhadap stabilitas di Gaza. "Kami pikir ada potensi (pemungutan suara) yang mengancam kesepakatan damai," ujarnya.

Langkah menuju legalisasi aneksasi Tepi Barat juga memicu kemarahan negara-negara Arab yang berperan penting dalam menjaga gencatan senjata antara Israel dan Hamas. 

Dalam pernyataan bersama, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Mesir, dan beberapa kekuatan regional lain mengutuk dengan keras pengesahan RUU tersebut. 

Trump, yang baru-baru ini berjanji melindungi Qatar bila diserang, dikabarkan akan menerima kunjungan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih bulan depan untuk membahas pakta keamanan baru.

Trump menegaskan kepada negara-negara Arab bahwa ia mampu mengendalikan Netanyahu. Namun karena kekhawatiran terus meningkat, Gedung Putih kini mengirim sejumlah pejabat senior ke Israel untuk mencegah munculnya langkah yang dapat mengguncang gencatan senjata. 

Media Israel bahkan menyebut strategi ini sebagai bibi-sitting atau pengawasan ketat terhadap Netanyahu agar ia tidak mengambil langkah drastis, termasuk deklarasi aneksasi Tepi Barat. "Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab," kata Trump. 

"Israel akan kehilangan semua dukungannya dari AS jika itu terjadi," lanjutnya.

Washington juga telah meyakinkan negara-negara Arab bahwa setelah pertukaran sandera, mereka akan menekan pemerintahan Netanyahu agar tidak melanjutkan operasi militer maupun upaya mencaplok wilayah baru.

Sementara itu, hampir seluruh bantuan AS untuk Israel kini berfokus pada sektor militer, termasuk penjualan helikopter dan kendaraan infanteri senilai US$6,4 miliar. Namun, pemerintahan Trump mempertimbangkan untuk menunda sebagian bantuan tersebut, meskipun langkah itu bisa menimbulkan reaksi politik di dalam negeri.

Partai Likud pimpinan Netanyahu menolak RUU aneksasi itu, menyebutnya sebagai provokasi dari oposisi yang bertujuan merusak hubungan kami dengan AS.

Namun, sekadar munculnya gagasan aneksasi setelah gencatan senjata dinilai sudah cukup untuk menimbulkan alarm di antara negara-negara Arab yang berperan menjaga perdamaian di Gaza. (The Guardian/H-1)