Taiwan Hadapi Kritik atas Impor Nafta Rusia

TAIWAN diketahui mengimpor nafta senilai US$1,3 miliar dari Rusia pada paruh pertama tahun ini, jumlah terbesar dibanding negara lain, menurut laporan terbaru. 

Pengadaan ini dilakukan meskipun Taipei secara tegas menolak invasi Rusia ke Ukraina dan ikut mendukung sejumlah sanksi internasional terhadap Moskow.

Ketergantungan energi Taiwan terhadap Rusia juga dinilai membuka celah bagi potensi tekanan geopolitik dari Tiongkok. Beijing, yang mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya meski tak pernah menguasainya, memiliki hubungan strategis dengan Moskow dan disebut dapat memengaruhi pasokan bahan bakar tersebut.

Baca juga : Putin Tuding AS Tebar Konflik di Taiwan Setelah Buat Kacau Ukraina

Nafta merupakan komponen penting dalam industri petrokimia untuk produksi material dasar pembuatan komponen elektronik dan semikonduktor, yakni sektor kunci perekonomian Taiwan.

Menurut laporan lembaga riset Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang berbasis di Helsinki, Taiwan telah menggelontorkan lebih dari US$4,9 miliar untuk membeli produk turunan minyak dari Rusia sejak invasi ke Ukraina pada 2022.

Legislator Partai Progresif Demokratik, Puma Shen, menyatakan ketergantungan ini menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional, mengingat aliansi erat antara Rusia dan Tiongkok.

Baca juga : Putin Kecam AS Soal Ukraina dan Taiwan

Sepanjang paruh pertama 2025, Taiwan mengimpor 1,9 juta ton naphtha dari Rusia. Nilai pembelian bulanannya melonjak hampir enam kali lipat dibanding rata-rata pada 2022.

Pemerintah Taiwan Bantah Langgar Kebijakan Sanksi

Sejak invasi dimulai, Taiwan bergabung dalam sanksi yang dipimpin Barat terhadap Moskow dan menerapkan kontrol ekspor. 

Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, baru-baru ini menutup kunjungan ke Eropa dengan menyerukan kerja sama menghadapi ekspansi otoriter dan membangun rantai pasokan demokratis.

Namun berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan sejumlah negara lain, Taiwan belum membatasi impor produk bahan bakar fosil Rusia.

Dalam pernyataan Kamis lalu, Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan menyebut perusahaan milik negara telah berhenti membeli minyak mentah Rusia sejak 2023 dan menghentikan ekspor produk teknologi tinggi ke Rusia.

"Seiring dengan terus meluasnya sanksi internasional, kementerian akan meninjau lebih lanjut langkah-langkah pengendalian yang relevan dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan domestik terkait kepatuhan," bunyi pernyataan tersebut, seraya menegaskan tekad Taiwan menentang agresi dan menegakkan tatanan internasional.

Tekanan AS dan Risiko Geopolitik Baru

Laporan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia. 

Dia sebelumnya mengecam negara-negara Eropa dan bahkan memberlakukan tarif sekunder terhadap India pada Agustus atas pembelian minyak Rusia.

Hubungan dagang Taiwan dengan Rusia juga terancam menjadi sorotan baru setelah Taipei menyatakan menolak tekanan Washington untuk memindahkan separuh kapasitas produksi cip ke AS, usai komentar Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

"Tindakan perdagangan dan ekonomi Taiwan harus selaras dengan mitra demokrasi kita, atau kita berisiko merusak reputasi internasional kita," kata Legislator Puma Shen seperti dikutip CNN, Kamis (2/10).

Formosa Petrochemical Jadi Sorotan

CREA menyebut perusahaan migas nasional CPC telah berhenti menerima naphtha Rusia sejak Juni 2024. Namun perusahaan swasta besar, Formosa Petrochemical (pemasok utama sektor semikonduktor Taiwan) justru disebut meningkatkan impornya secara signifikan.

Sebuah kilang milik Formosa di pesisir barat Taiwan dilaporkan menaikkan ketergantungan pada naphtha Rusia dari 9% sebelum invasi menjadi 90% pada semester pertama 2025, menyumbang 96% dari total impor Taiwan.

Formosa membantah sebagian temuan tersebut. Dalam pernyataannya kepada CNN, perusahaan mengakui sekitar 85% impornya tahun ini berasal dari Rusia, namun menegaskan pengadaan dilakukan melalui tender terbuka dan seluruh pemasok wajib mematuhi sanksi internasional.

"Jika aturan internasional semakin ketat, atau jika pemerintah kami mengeluarkan larangan baru, perusahaan akan segera mematuhi dan sepenuhnya mendukung semua langkah yang relevan," tulis Formosa.

Seruan untuk Lepas dari Energi Rusia

Direktur Yayasan Hak Lingkungan Taiwan sekaligus penulis laporan CREA, Hsin Hsuan Sun mendesak pemerintah dan korporasi menyusun peta jalan untuk menghentikan ketergantungan pada energi Rusia.

"Taiwan tidak boleh mengabaikan sanksi dan risiko rantai pasokan yang ditimbulkan oleh ketergantungannya yang semakin besar pada bahan bakar fosil Rusia," sebutnya.

"Taiwan seharusnya tidak mendanai mesin perang Kremlin," pungkasnya. (I-2)