Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA kapal asal Yunani berangkat dari pelabuhan di Pulau Syros pada Minggu (14/9) untuk bergabung dengan Armada Sumud Global menuju Gaza. Armada sipil internasional berskala besar ini bertujuan menembus blokade Israel dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda krisis tersebut.
Kapal Oksigono berlayar dengan awak sepenuhnya dari Yunani, sementara Ilektra mengangkut relawan dari berbagai negara.
Keberangkatan kedua kapal ini disertai acara dukungan di seluruh pulau, di mana ratusan warga berkumpul di pelabuhan guna memberi semangat kepada para kru.
Saat kapal meninggalkan dermaga, kerumunan massa mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan slogan-slogan, antara lain Kebebasan untuk Gaza, Perlawanan akan menang dan Hancurkan Israel.
Perwakilan dari March to Gaza Greece, gerakan pro-Palestina yang mengoordinasikan aksi ini, menjelaskan bahwa keberangkatan kapal-kapal Yunani dimaksudkan untuk mematahkan blokade Israel atas Gaza serta menggalang dukungan komunitas internasional.
"Tujuannya adalah memobilisasi komunitas global dan berkontribusi pada pembentukan koridor aman untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza," kata pejabat gerakan tersebut seperti dilansir Anadolu, Senin (15/9).
Menurut penyelenggara, kehadiran kapal Yunani dalam Armada Sumud Global menjadi sinyal kuat solidaritas internasional dengan rakyat Palestina, sekaligus menarik perhatian dunia pada bencana kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza.
Armada Sumud Global mulai berkumpul sejak bulan lalu, dengan kapal lain yang telah lebih dulu berangkat dari Barcelona, Spanyol dan Genoa, Italia.
Penyelenggara menyebut misi ini belum pernah terjadi sebelumnya, berbeda dengan upaya terdahulu yang hanya melibatkan satu kapal dan biasanya langsung dicegat oleh Israel sebelum penumpangnya dideportasi.
Konvoi kali ini menjadi yang terbesar dalam sejarah aksi solidaritas maritim untuk Palestina, dengan tujuan utama menantang blokade Israel dan mengirimkan bantuan bagi warga Gaza.
Selama berbulan-bulan, penutupan semua penyeberangan oleh Israel telah menyebabkan kondisi kelaparan akut di wilayah tersebut.
Sejak Oktober 2023, militer Israel dilaporkan telah menewaskan hampir 65.000 warga Palestina di Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Serangan udara tanpa henti membuat daerah kantong itu tak lagi layak huni, memicu kelaparan massal serta penyebaran penyakit menular. (H-3)
Global Sumud Flotilla diikuti 50 kapal dan membawa 500 hingga 700 aktivis dari lebih 45 negara.
AKTIVIS pro-Palestina yang berkumpul dengan tujuan mematahkan blokade Israel terhadap Gaza mundur ke Misrata di Libia barat setelah diblokade oleh pihak berwenang di wilayah timur negara itu.
GREAT Institute berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melonggarkan blokade Israel di Gaza dan membebaskan Greta dkk.
KAPAL Madleen, yang diinisiasi Freedom Flotilla Coalition (FFC), tengah menempuh perjalanan menuju Jalur Gaza.
Kapal layar Madleen, yang dioperasikan oleh kelompok aktivis Freedom Flotilla Coalition, berangkat dari pelabuhan Catania, Sisilia, di Italia selatan.
PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
WAKIL Menteri Luar Negeri periode 2014 Dino Patti Djalal menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan pilihan yang realistis untuk mendorong perdamaian di Gaza.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap serangan Israel yang kembali menggempur wilayah Gaza,
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved