Pemerintah Didorong Berperan Aktif Bebaskan Greta Thunberg dan Lawan Blokade

PEMERINTAH Indonesia didorong untuk mengambil inisiatif dan aktif dalam upaya membuka akses bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza dan membebaskan aktivis kemanusiaan Greta Thunberg dan 11 rekannya yang ‘diculik’ dan disandera Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Personel IDF mencegat kapal layar Madleen yang membawa bantuan ke Gaza, Senin (9/6) pagi, menahan Greta Thunberg dkk. di dalamnya, saat mereka mencoba mematahkan blokade Israel di wilayah Palestina.

Para aktivis tersebut dalam misi pelayaran yang dioperasikan Freedom Flotilla Coalition untuk memprotes kampanye genosida Israel di Jalur Gaza, yang merupakan salah satu yang paling mematikan dan paling merusak sejak Perang Dunia II.

Baca juga : Greta Thunberg dan Aktor Game of Thrones Ikut Misi Pelayaran ke Gaza, Lawan Blokade Israel

Direktur geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melonggarkan blokade Gaza oleh Israel dan membebaskan Greta dkk.

“Indonesia menerima solusi dua negara sebagai jalan keluar yang paling kredibel untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Sudah semestinya kita mengingatkan Israel dan Amerika Serikat yang selalu mendukung aksi teror Israel di Palestina bahwa prinsip two state solution hanya efektif bila dibarengi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Teguh, Senin (9/6).

Selain itu, lembaga think tank yang dipimpin Syahganda Nainggolan ini juga meminta PBB memberikan tekanan maksimal pada pemerintah Israel, yang dengan sengaja menutup akses bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza dan menawan Greta dkk.

Baca juga : Kapal Bantuan Gaza yang Bawa Greta Thunberg Diduga Diserang Israel di Perairan Internasional

Teguh mengatakan, dengan melihat veto terakhir Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang membahas gencatan senjata di Gaza, masyarakat internasional tidak dapat berharap banyak pada Dewan Keamanan PBB.

Namun, tegasnya, Majelis Umum PBB masih bisa diharapkan untuk menerbitkan resolusi mengecam blokade Israel dan penahanan aktivis kemanusiaan di kapal Madleen.

“Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, Resolusi Majelis Umum PBB dapat memengaruhi perkembangan hukum internasional, karena resolusi tersebut dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai global yang diterima luas,” tandas Teguh.

Baca juga : Beri Perlindungan Hukum untuk Armada Bantuan Gaza Freedom Flotilla Coalition

Angkat Kesadaran Internasional

Greta dkk. membawa bantuan kemanusiaan yang dihimpun dari masyarakat internasional dan berusaha menerobos blokade Israel di Gaza.

Sebagai bagian dari misi terbaru yang diselenggarakan oleh Freedom Flotilla Coalition untuk mematahkan blokade di Gaza, perahu layar Madleen sepanjang 18 meter berlayar pada 1 Juni dari Pelabuhan San Giovanni Li Cuti di Catania, Sisilia, Italia.

Baca juga : Israel akan Deportasi Penumpang Kapal Madleen, Termasuk Greta Thunberg

Mereka dalam misi untuk meningkatkan kesadaran internasional atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Blokade Israel atas Gaza telah menempatkan wilayah yang dihuni sekitar 2 juta warga Palestina itu dalam risiko kelaparan.

"Saya mendesak semua teman, keluarga, dan kawan saya untuk menekan pemerintah Swedia agar membebaskan saya dan yang lainnya sesegera mungkin," kata Thunberg dalam pesan yang direkam sebelumnya yang dirilis setelah Madleen dicegat dan ditawan IDF.

Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa berkebangsaan Prancis yang merupakan keturunan Palestina, juga termasuk di antara para relawan di kapal tersebut. Ia dilarang memasuki Israel karena penentangannya terhadap kebijakan Israel terhadap Palestina.

Perang genosida Israel telah menghancurkan Gaza, menggusur sekitar 90% penduduknya dan menewaskan lebih dari 54.700 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan Gaza. Dampaknya, penduduk di sana hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional. (Antara/Daily Sabah/B-3)