Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
JERMAN tidak akan mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina. Ini dikatakan Kanselir Friedrich Merz pada Selasa (26/8).
Pernyataannya itu muncul di tengah desakan yang menguat agar Jerman mengubah sikapnya di tengah perang brutal dan pembersihan etnis oleh Israel di Jalur Gaza.
Pada konferensi pers bersama di Berlin dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Merz menegaskan bahwa Jerman tidak akan bergabung dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB bulan depan.
"Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui dengan jelas posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif tersebut," kata Merz, seorang politikus konservatif.
Ketika ditanya apakah pemerintah Jerman akan berubah sikap setelah serangan militer Israel baru-baru ini di Gaza yang menewaskan warga sipil, termasuk jurnalis, tenaga kesehatan, dan tim penyelamat, Merz menjawab tidak.
"Saat ini, kami tidak melihat ada kondisi yang memungkinkan untuk mengakui negara (Palestina). Karena itu, kami tetap berseberangan dalam isu ini. Peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami," katanya.
"Kami tidak akan mendukung langkah itu jika muncul dalam agenda Majelis Umum PBB di akhir musim gugur. Namun sekali lagi, kedua pemerintahan sudah mengetahui perbedaan pandangan kami terkait hal ini," kata Merz.
Pemerintah Jerman belakangan meningkatkan kecaman terhadap Israel atas blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza serta keputusan rezim Zionis untuk memperluas operasi militer demi menduduki Kota Gaza.
Meski membekukan sebagian ekspor senjata ke Israel yang kemungkinan digunakan di Gaza, Merz menolak memberi tekanan politik yang lebih kuat terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Merz juga menolak mendukung usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang penting dengan Israel atau menjatuhkan sanksi kepada para menteri sayap kanan Israel.
Jerman telah lama mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, tetapi tetap berpendapat bahwa pengakuan atas negara Palestina seharusnya dilakukan setelah perundingan damai secara diplomatik, bukan sebelumnya.
Namun, para pengkritik menilai operasi militer Israel di Gaza, rencana aneksasi wilayah Palestina, dan perluasan permukiman ilegal telah menghapus kemungkinan adanya penyelesaian politik.
Mereka menuntut tekanan lebih besar terhadap pemerintah Israel lewat pengakuan negara Palestina.
Jajak pendapat terbaru oleh media publik ZDF menunjukkan bahwa mayoritas warga Jerman mendukung pengakuan negara Palestina, meski pemerintah Merz enggan melakukannya.
Survei itu mengungkapkan 60 persen responden mendukung Jerman mengakui Palestina sebagai negara, sementara hanya 22 persen yang menolak, dan 18 persen tidak menjawab. (Anadolu/I-2)
Pakar UI Prof Suzie Sudarman menilai deklarasi perdamaian Gaza sarat kepentingan negara kuat dan berisiko menggeser tujuan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Meskipun Amerika Serikat (AS) tetap menolak pengakuan negara Palestina, total 159 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakuinya.
GEDUNG Putih resmi mengumumkan proposal perdamaian berisi 20 poin yang diklaim mampu segera menghentikan perang Israel di Gaza.
AMERIKA Serikat (AS) meluncurkan rencana berani berisi 21 poin yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Jalur Gaza dan menciptakan jalan menuju negara Palestina di masa depan.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menuduh Hamas menolak gencatan senjata dan membebaskan sandera.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak status negara Palestina melalui solusi dua negara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB.
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
WFH adalah salah satu ‘aksi cepat’ yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Panglima militer Uganda Muhoozi Kainerugaba ancam akan terjun ke perang Iran demi membela Israel jika terdesak. Hubungan kedua negara semakin erat pasca-insiden Entebbe.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu umumkan perluasan zona keamanan di Libanon Selatan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran pendudukan jangka panjang.
ORGANISASI kemanusiaan Oxfam menilai Israel menerapkan pola operasi militer yang serupa dengan yang sebelumnya dilakukan di Gaza. Kini Israel menyerang wilayah selatan Libanon.
Menlu Oman Badr al-Busaidi tegaskan Iran tidak bertanggung jawab atas perang yang dimulai AS-Israel. Oman desak diplomasi demi keamanan Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved