Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG pejabat senior Departemen Kehakiman AS bertemu dengan Ghislaine Maxwell, mantan rekan dekat Jeffrey Epstein, di penjara Tallahassee, Florida, Kamis (24/7). Pertemuan ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan publik agar pemerintahan Trump merilis dokumen terkait jaringan perdagangan seks Epstein.
Maxwell, 63, tengah menjalani hukuman 20 tahun penjara atas kasus perdagangan seks yang membantu Epstein mengeksploitasi gadis-gadis muda.
Pengacara Maxwell, David Markus, mengatakan kepada CBS News, ia tidak bisa mengungkap detail pembicaraan. Namun menegaskan Maxwell menjawab semua pertanyaan yang diajukan.
“Dia tidak pernah menolak. Dia menjawab semuanya,” kata Markus. “Saya bersyukur pemerintah akhirnya datang untuk bertanya langsung kepadanya. Ini pertama kalinya dilakukan, dan itu hal yang baik.”
Wakil Jaksa Agung Todd Blanche sebelumnya mengatakan ia ingin menggali informasi dari Maxwell mengenai individu lain yang mungkin terlibat dalam kejahatan Epstein.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya sorotan terhadap Maxwell dan tuntutan agar Departemen Kehakiman merilis dokumen terkait kasus Epstein.
The Wall Street Journal melaporkan Jaksa Agung Pam Bondi sempat memberi tahu Trump pada Mei lalu, namanya tercantum dalam dokumen DOJ terkait Epstein. Namun, Gedung Putih membantah laporan tersebut dan menyebutnya “berita palsu.”
Perlu dicatat, tercantumnya nama seseorang dalam dokumen tidak otomatis berarti terlibat kriminal, dan Trump sejauh ini tidak pernah dituduh melakukan pelanggaran dalam kasus Epstein.
Saat kampanye pemilu lalu, Trump sempat berjanji akan merilis dokumen Epstein. Namun para pendukungnya kini mulai frustrasi karena belum ada kejelasan, termasuk soal rumor “daftar klien” Epstein. DOJ dan FBI sebelumnya menegaskan tidak ada daftar semacam itu.
Kasus Epstein kembali mencuat setelah Komite DPR AS pada Rabu (23/7) memutuskan untuk memanggil paksa (subpoena) Departemen Kehakiman guna menyerahkan dokumen kasus. Komite Pengawas DPR yang dikendalikan Partai Republik juga telah memanggil Maxwell untuk bersaksi secara virtual pada 11 Agustus mendatang.
Namun Ketua DPR Mike Johnson mengingatkan Maxwell, yang selama bertahun-tahun membantu Epstein merayu dan melecehkan anak di bawah umur, tidak bisa dipercaya memberikan kesaksian akurat.
Pengacaranya membantah, menegaskan Maxwell akan bersaksi dengan jujur jika ia memilih untuk tidak menggunakan hak diamnya.
Epstein meninggal bunuh diri di penjara New York pada 2019 saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks. Sejak kematiannya, berbagai teori konspirasi terkait jaringan kejahatannya terus berkembang.
Pekan lalu, Departemen Kehakiman sempat meminta pengadilan federal di Florida untuk membuka kesaksian dewan juri dari penyelidikan tahun 2006. Namun pada Rabu, hakim menolak untuk mempublikasikan dokumen tersebut. (BBc/Z-2)
Donald Trump kembali enggan menjelaskan langkah AS terkait Greenland, namun memberi sinyal peluang kesepakatan di Davos. Denmark memperingatkan risiko terhadap NATO.
Rusia menegaskan tidak memiliki rencana merebut Greenland. Menlu Sergei Lavrov menyatakan AS memahami Moskow dan Beijing tak mengancam wilayah tersebut.
Menlu Rusia Sergei Lavrov menyebut Greenland bukan bagian alami dari Denmark. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan AS dan Eropa terkait rencana Donald Trump.
Macron dan Uni Eropa bersatu di Davos melawan ambisi Trump atas Greenland. Ketegangan meningkat seiring ancaman tarif dan retorika keras yang mengancam NATO.
Departemen Kehakiman AS melayangkan somasi kepada pejabat Minnesota atas tuduhan menghalangi petugas imigrasi. Ketegangan dipicu penembakan demonstran oleh agen ICE.
Pedoman diet terbaru AS memicu perdebatan sengit. Ahli kardiologi peringatkan risiko lemak jenuh dan daging merah dalam piramida makanan "terbalik" Trump.
Departemen Kehakiman AS kembali meminta pembukaan materi grand jury dalam penyelidikan Jeffrey Epstein setelah Kongres menyetujui aturan yang mengizinkan rilis dokumen itu.
Presiden AS Donald Trump menandatangani RUU yang mewajibkan publikasi seluruh berkas penyelidikan Jeffrey Epstein dalam 30 hari, meski sebelumnya menolak.
Ribuan pesan antara Jeffrey Epstein dan tokoh-tokoh elite Amerika dirilis DPR AS, mengungkap jejaring pengaruhnya meski berstatus predator seksual sejak 2008.
RUU Epstein Files Transparency Act resmi menuju meja Presiden Donald Trump. Publik menanti apakah pemerintahan Trump akan membuka seluruh dokumen terkait Jeffrey Epstein.
Ketua DPR AS Mike Johnson memastikan voting RUU yang memaksa Departemen Kehakiman merilis seluruh berkas kasus Jeffrey Epstein akan digelar pekan depan.
Gedung Putih menepis tuduhan Donald Trump mengetahui kasus pelecehan seksual Jeffrey Epstein setelah perilisan email lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved