Pemerintahan Trump Pangkas Setengah Pegawai Departemen Pendidikan, Menuai Pro dan Kontra

DEPARTEMEN Pendidikan Amerika Serikat berencana mengurangi sekitar setengah dari jumlah pegawainya. Pengurangan itu seiring upaya Pemerintahan Trump untuk memangkas ukuran pemerintah federal.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini akan berdampak pada hampir 2.100 pegawai, yang akan mulai diberhentikan pada 21 Maret.

Trump telah lama berusaha menghapuskan Departemen Pendidikan, sebuah tujuan yang telah lama diidamkan sebagian kaum konservatif. Namun, tindakan tersebut membutuhkan persetujuan Kongres. Departemen ini memiliki anggaran tahunan sekitar US$238 miliar dan mempekerjakan lebih dari 4.000 orang.

Baca juga : Donald Trump Wajibkan Warga Kanada yang Tinggal di AS Mendaftarkan Diri

Peran Departemen Pendidikan

Didirikan pada 1979, Departemen Pendidikan bertugas mengawasi pendanaan sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program untuk membantu siswa berpenghasilan rendah. Banyak orang yang salah paham departemen ini mengoperasikan sekolah dan menetapkan kurikulum, padahal tugas tersebut berada di tangan pemerintah negara bagian dan distrik lokal.

Selain itu, hanya sekitar 13% dari pendanaan sekolah dasar dan menengah berasal dari pemerintah federal, sementara sisanya ditanggung pemerintah negara bagian dan komunitas lokal.

Departemen ini juga berperan penting dalam mengelola pinjaman mahasiswa federal, yang digunakan oleh jutaan warga Amerika untuk membayar pendidikan tinggi.

Baca juga : Bantuan Militer AS Dilanjutkan, Ukraina Terima Proposal Gencatan Senjata

Pemangkasan Pegawai untuk "Melayani dengan Lebih Baik"

"Sebagai bagian dari misi terakhir Departemen Pendidikan, hari ini kami memulai pengurangan tenaga kerja yang berdampak pada hampir 50% dari jumlah pegawai departemen," ujar Menteri Pendidikan AS, Linda McMahon, dalam pernyataan resminya pada Selasa.

Ia menyatakan pemangkasan ini akan mempengaruhi semua divisi dalam departemen dan dilakukan demi "melayani siswa, orangtua, pendidik, dan pembayar pajak dengan lebih baik."

Ketika Trump dilantik sebagai presiden, Departemen Pendidikan memiliki 4.133 pegawai, menjadikannya departemen dengan jumlah pegawai paling sedikit di antara 15 lembaga setingkat kabinet di AS. Setelah pemangkasan ini, hanya akan tersisa 2.183 pegawai, termasuk beberapa ratus orang yang pensiun atau menerima program kompensasi pengunduran diri lebih awal.

Baca juga : Ekonom Tolak Tarif Trump bakal Ciptakan Lapangan Kerja

Menurut pemberitahuan kepada pegawai, mereka yang terkena PHK akan tetap menerima gaji dan tunjangan hingga 9 Juni, serta paket pesangon atau dana pensiun sesuai dengan masa kerja mereka.

Meski ada pemangkasan besar-besaran, departemen ini tetap akan menjalankan program-program penting, termasuk pendanaan sekolah, pinjaman mahasiswa, beasiswa Pell Grant, dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus, serta hibah kompetitif.

Trump Pertimbangkan Perintah Eksekutif untuk Menghapus Departemen Pendidikan

Laporan menyebutkan bahwa Trump telah mempertimbangkan untuk menandatangani perintah eksekutif terkait Departemen Pendidikan, meskipun hingga saat ini belum dilakukan.

Baca juga : Iran Berikan Peringatan kepada AS

Beberapa perintah eksekutif Trump sebelumnya telah menghadapi gugatan hukum, termasuk kebijakan pemangkasan besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah di Washington.

Selain itu, sejumlah gugatan juga diajukan terhadap Departemen Efisiensi Pemerintahan (Doge), sebuah tim yang dipimpin oleh Elon Musk dan bertugas mengurangi pengeluaran pemerintah. Tim ini telah memotong jumlah pegawai di berbagai lembaga serta mengakses data di seluruh pemerintahan.

Isu Ideologi dan Kritik terhadap Departemen Pendidikan

Selama beberapa dekade, Partai Republik telah menggulirkan wacana untuk membubarkan Departemen Pendidikan. Ketika Ronald Reagan mencalonkan diri sebagai presiden pada 1980, ia pun mengusulkan pembubaran departemen ini.

Namun, langkah ini tidak pernah terwujud karena memerlukan persetujuan Kongres, yang saat ini berarti Trump harus mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat.

Kaum konservatif telah lama mendorong desentralisasi pendidikan, dengan memberi lebih banyak wewenang kepada pemerintah negara bagian dan daerah.

Namun, belakangan ini, Trump dan kelompok konservatif menyerang Departemen Pendidikan karena dianggap memiliki agenda "woke", termasuk kebijakan perlindungan terhadap gender dan ras.

Trump menuduh departemen ini "mendoktrinasi anak muda dengan materi yang tidak pantas terkait ras, seksualitas, dan politik."

Serikat Pekerja Mengecam Pemangkasan Ini

Serikat American Federation of Teachers (AFT), yang merupakan serikat pendidikan paling berpengaruh di AS, mengecam kebijakan pemangkasan pegawai ini.

"Pengurangan besar-besaran di Departemen Pendidikan adalah serangan terhadap kesempatan yang akan melumpuhkan lembaga ini dan kemampuannya dalam mendukung siswa, serta menyebabkan kekacauan dalam program pendidikan federal di seluruh negeri," ujar Randi Weingarten, presiden AFT.

Ia pun menyerukan Kongres dan pengadilan untuk segera turun tangan. (BBC/Z-2)