Usai Ditangkap, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Diterbangkan ke Den Haag

MANTAN presiden Filipina Rodrigo Duterte, seusai ditangkap, diterbangkan ke Den Haag, Belanda, Selasa (11/3) malam, untuk diadili di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal itu dikatakan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, yang juga merupakan putri Rodrigo Duterte.

Dalam pernyataannya, Sara Duterte menyebut penyerahan ayahnya kepada ICC merupakan 'penindasan dan penganiayaan' dan 'penghinaan' terhadap kedaulatan Filipina, serta merupakan pelecehan terhadap semua warga Filipina yang mengakui kemerdekaan mereka.

"Sejak ia ditahan pagi ini, ia masih belum dihadapkan kepada otoritas pengadilan yang kompeten untuk memastikan hak-haknya dan memungkinkannya memanfaatkan keringanan yang dijamin hukum," kata Sara Duterte.

Baca juga : Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap atas Perintah ICC

"Ia dibawa secara paksa ke Den Haag," tambahnya.

Kanal media FIlipina melaporkan mantan presiden itu telah dibawa ke pesawat yang akan menerbangkannya ke kota di Belanda yang menjadi markas ICC itu.

Sebelumnya, kantor kepresidenan Filipina menyebutkan Duterte diamankan di bandara Manila setelah penerbangannya dari Hong Kong.

Baca juga : Duterte Tolak Minta Maaf atas Kematian Terkait Perang Lawan Narkoba

Duterte, yang kini berusia 79 tahun, dituduh mengizinkan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM lainnya dalam upaya memerangi narkoba di Filipina.

Pada Senin (10/3), Duterte sempat menyatakan bersedia dipenjara jika ada surat perintah penangkapan dari ICC.

Namun, setelah surat perintah tersebut turun, ia justru berbalik menolak penahanannya, terlebih karena hal itu dilakukan oleh otoritas Barat, menurut laporan surat kabar The Philippine Star.

Baca juga : Presiden Duterte Siapkan Pembelaan Terkait Penyelidikan ICC

Diperkirakan lebih dari 6.000 orang yang diduga terkait dengan kejahatan narkoba dibunuh dalam operasi antinarkoba pada masa jabatan kepresidenan Rodrigo Duterte pada 2016-2022. Pembunuhan tersebut memicu penyelidikan ICC terhadap dugaan pelanggaran HAM.

Pada Maret 2018, Filipina menarik diri dari Statuta Roma yang menjadi dasar ICC, dan pada Juli 2023, Filipina menolak bekerja sama dengan pengadilan internasional tersebut serta memilih menjalankan penyelidikan sendiri.

Namun, pada November 2024, pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr sepakat tidak akan mencegah penahanan Duterte oleh ICC, dan pada Januari lalu, mereka menyatakan akan mematuhi perintah penangkapan Duterte yang diterbitkan ICC. (Ant/Z-1)