Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ISTANA Kepresidenan Filipina berkewajiban untuk memastikan mantan Presiden Rodrigo Duterte mendapat persidangan yang adil di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Demikian disampaikan Pejabat Pers Istana sekaligus Wakil Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan Claire Castro.
"Di bawah Undang-Undang Republik 9851, sebagai warga Filipina bukan hanya karena ia mantan presiden, pemerintah harus memastikan Duterte mendapat persidangan yang adil, terutama karena ia adalah warga Filipina," kata Castro pada Jumat (14/3).
Lebih jauh Castro mengatakan, pemerintah tidak akan membiayai pembelaan hukum Duterte. "Mereka memiliki pengacara sendiri. Kami sudah menyatakan bahwa kami tidak memiliki tanggung jawab atau keterlibatan dalam proses ICC," imbuh dia.
Ia menambahkan pemerintah Filipina tidak memiliki yurisdiksi atas penanganan kasus Duterte oleh ICC. "Kami tidak memiliki yurisdiksi atas prosedur ICC. Setelah kami menyerahkan mantan presiden ke ICC, pemerintah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadapnya," ucap Castro.
Saat ditanya apakah pemerintah akan mematuhi kemungkinan perintah ICC untuk membekukan aset Duterte, Castro menyatakan tindakan apa pun akan bergantung pada hukum Filipina.
"Jika ada undang-undang yang mengizinkannya dan mereka menunjukkan kepada kami dasar hukumnya, kami akan mematuhinya karena kami selalu menegaskan bahwa kami akan bertindak sesuai hukum," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr alias Bongbong mengatakan penangkapan Duterte sejalan dengan komitmen Filipina terhadap Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol). Interpol Manila telah menerima salinan resmi surat perintah ICC, yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Agung Departemen Kehakiman kepada Duterte setelah kepulangannya dari Hong Kong.
Duterte kemudian ditempatkan dalam tahanan pemerintah sebelum dipindahkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang dilakukannya.
"Interpol meminta bantuan, dan kami memenuhinya karena kami memiliki komitmen terhadap Interpol yang harus kami jalankan. Jika kami tidak melakukannya, mereka tidak akan lagi membantu kami dalam kasus lain yang melibatkan buronan Filipina di luar negeri," kata Marcos pada Selasa (11/3) malam. (PNA-OANA/Ant/I-1)
KANTOR Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyambut baik penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Belanda
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa AS dan Filipina telah mencapai kesepakatan dagang terbaru.
Filipina berpeluang besar mencatat sejarah dengan lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sebagai salah satu runner up terbaik.
TOPAN Wipha menyebabkan hujan deras dan banjir besar di Filipina pada akhir pekan lalu.
Pada 2024 Filipina sukses memikat 5,44 juta wisatawan mancanegara, sebanyak lebih dari seperempatnya atau 27% berasal dari Indonesia.
Barang-barang yang dijual di Alfamart Filipina sebagian merupakan barang-barang yang diproduksi di Indonesia dan sisanya merupakan barang yang diproduksi langsung di Filipina.
Indonesia dan Filipina sama-sama mengantongi tiga poin dari laga perdana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved