Jaksa ICC Angkat Bicara Usai Rodrigo Duterte Mendekam di Penjara Belanda

KANTOR Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyambut baik penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Belanda dengan mengatakan bahwa ini merupakan “perkembangan penting” dalam upaya menuntut pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang melawan narkoba yang dilancarkan oleh pemerintahannya.

Dalam sebuah pernyataan, kantor kepala jaksa penuntut ICC, Karim Khan, mengatakan bahwa pihaknya kini sedang memulai persiapan untuk menghadirkan Duterte dan proses peradilan selanjutnya di hadapan ICC. 

“Penangkapan Bapak Duterte merupakan perkembangan penting dalam upaya Kantor untuk menuntut pertanggungjawaban atas situasi di Republik Filipina atas dugaan kejahatan yang dilakukan dalam konteks apa yang disebut sebagai kampanye 'perang melawan narkoba',” kata kantor tersebut.

Baca juga : Mantan Presiden Filipina Duterte Ditangkap dan Dikirim ke Belanda

“Ini adalah langkah penting dalam upaya berkelanjutan kami untuk memastikan akuntabilitas bagi para korban kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi ICC,” tambahnya.

Duterte memasuki Lembaga Pemasyarakatan Den Haag atau Penjara Scheveningen pada pukul 02.00 dini hari waktu Filipina, di mana ia akan ditahan sambil menunggu persidangan oleh ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang melawan narkoba yang dilancarkan oleh pemerintahannya.

Pesawat yang membawanya ke Belanda mendarat di bandara Rotterdam Den Haag pada pukul 16.54 atau pukul 23.54 waktu Filipina.

Baca juga : Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Diterbangkan ke ICC 

Kantor Jaksa Penuntut ICC telah menuduh berdasarkan investigasi independen dan tidak memihak bahwa Duterte bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (pasal 7(1)(a) Statuta Roma) yang dilakukan di Filipina antara tanggal 1 November 2011 dan 16 Maret 2019.

“Bapak Duterte diduga telah melakukan kejahatan-kejahatan ini sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil,” kata kantor tersebut.

Lebih lanjut ditekankan bahwa dalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada 7 Maret 2025, Kamar Pra-Pengadilan I menetapkan bahwa “ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Duterte memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan.”

Baca juga : Duterte Tuding Penahanannya Ilegal

“Kamar juga mencatat bahwa kasus yang dituduhkan kepada Duterte termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan karena kejahatan yang dituduhkan terjadi pada periode ketika Filipina menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC,” tambahnya.

Untuk mengingatkan kembali, Filipina menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, pada tahun 2019 setelah pengadilan yang berbasis di Den Haag memulai penyelidikan terhadap perang narkoba pemerintahan Duterte.

Kantor Khan juga menunjukkan bahwa penyelidikan dalam situasi di Filipina terus berlanjut. Kantor tersebut mendorong mereka yang ingin bekerja sama lebih lanjut atau yang memiliki informasi yang relevan terkait perang Duterte melawan narkoba untuk melakukannya melalui portal Banding Saksi.

“Dalam mengupayakan akuntabilitas lebih lanjut dalam Situasi ini, Kantor berharap untuk terlibat dengan pihak berwenang Filipina pada jalan kerja sama yang potensial, dan akan terus bergantung pada kemitraan otoritas nasional, organisasi regional dan internasional, masyarakat sipil, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan Statuta Roma,” katanya.(GMA/H-4)