8 Inspektur Jenderal yang Dipecat Trump Gugat Pemulihan Jabatan

DELAPAN inspektur jenderal (IG) yang dipecat Donald Trump dari pos pengawas federal menggugat untuk mendapatkan kembali jabatan mereka. Gugatan ini semakin menambah sorotan hukum terhadap keputusan-keputusan awal Trump di Gedung Putih dan memunculkan pertanyaan tentang motif politiknya.

Para penggugat berpendapat Trump seharusnya tidak bisa memecat mereka pada akhir Januari tanpa terlebih dahulu memberi tahu Kongres. Mereka juga menuduh Gedung Putih mengabaikan regulasi yang bertujuan melindungi mereka dari intervensi politik dan pembalasan.

"Tindakan pemerintahan ini telah menyebabkan kerusakan besar terhadap etos pengawasan yang mengutamakan transparansi, keberanian dalam mengungkap kebenaran tanpa rasa takut atau keberpihakan, serta penghormatan terhadap supremasi hukum," demikian isi gugatan yang diajukan di pengadilan federal Washington, DC, Rabu.

Baca juga : Donald Trump Copot Kepala Kantor Etika Pemerintah, David Huitema, dalam Langkah Kontroversial

Gugatan ini menjadi salah satu dari lebih dari 50 tuntutan hukum yang diajukan di pengadilan federal untuk menantang tindakan eksekutif awal pemerintahan Trump. Banyak dari gugatan tersebut, termasuk yang diajukan Rabu ini, menuduh Gedung Putih Trump merampas sebagian kekuasaan Kongres. Kasus para inspektur jenderal ini menambah daftar tuntutan dari pegawai pemerintah yang dicopot pemerintahan Trump, terutama mereka yang berada di posisi independen atau non-politis.

Pemecatan Massal dan Keterlibatan Elon Musk

Pemecatan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sikap Trump dan penasihat sementara pemerintah, Elon Musk, yang tampaknya mengambil pendekatan konfrontatif terhadap pengawas korupsi federal yang telah lama berdiri. Hal ini terjadi di tengah upaya Trump dan Musk untuk membongkar beberapa bagian pemerintahan dengan dalih memberantas korupsi.

Trump memecat 18 inspektur jenderal dalam minggu pertama masa jabatan keduanya. Mereka menerima email dua kalimat berjudul "Pemberitahuan Gedung Putih" dari Kantor Personalia Kepresidenan, dengan alasan "perubahan prioritas", yang menurut gugatan mereka tidak cukup sebagai dasar hukum pemecatan.

Baca juga : Pemerintahan Trump Didesak Serahkan Catatan Pemecatan Pejabat FBI dan Departemen Kehakiman

Segera setelahnya, akses email pemerintahan mereka dinonaktifkan, dan mereka tidak lagi dapat memasuki gedung kantor mereka.

"Pemecatan mereka sebenarnya tidak sah secara hukum, sehingga mereka tetap menjabat sebagai inspektur jenderal sah dari agensi mereka masing-masing, kecuali dan sampai Presiden secara sah memberhentikan mereka sesuai prosedur yang berlaku," demikian pernyataan pengacara para IG dalam gugatan tersebut.

"Integritas para penggugat telah tercemar tanpa dasar yang jelas, di mana pemecatan mereka yang mendadak dan melanggar hukum ini secara keliru mengesankan bahwa mereka melakukan kesalahan. Padahal, mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai jabatan mereka dan komunitas IG," tambah gugatan tersebut.

Baca juga : Departemen Kehakiman Pecat Pejabat Penyelidik Kasus Donald Trump 

Menurut para IG, Trump tidak memberi tahu Kongres tentang pemecatan ini sebagaimana diwajibkan hukum. Sebaliknya, dalam pernyataannya kepada pers, Trump hanya menyebut beberapa IG "tidak menjalankan tugas mereka dengan baik." Trump bahkan memecat inspektur jenderal ke-19 minggu ini, yakni pengawas USAID.

Para Inspektur Jenderal yang Menggugat

Para inspektur jenderal yang dicopot ini bekerja di berbagai lembaga pemerintah dan bertugas mendeteksi serta mencegah pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam departemen federal. Mereka menegaskan pekerjaan mereka bersifat non-partisan dan menghemat miliaran dolar bagi pembayar pajak, melindungi hak warga negara yang rentan, serta menjaga keamanan nasional.

Beberapa IG yang dipecat berasal dari departemen penting, seperti Pertahanan, Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Luar Negeri, dan Urusan Veteran, yang mengklaim kerja mereka menghemat jutaan dolar bagi lembaga-lembaga tersebut.

Baca juga : DOGE di Bawah Pemerintahan Trump Hadapi Gugatan Hukum Terkait Pelanggaran FACA

Salah satu penggugat, Phyllis Fong, telah menjabat sebagai inspektur jenderal di Departemen Pertanian selama lebih dari 20 tahun. Setelah diberi tahu dirinya dipecat, ia tetap datang ke kantor "karena menyadari pemecatannya tidak sah lantaran tidak sesuai dengan persyaratan Undang-Undang IG," tulis pengacaranya. Namun, ia akhirnya tidak bisa lagi masuk setelah kartu identitasnya dinonaktifkan serta komputer dan teleponnya disita Departemen Pertanian.

Beberapa IG yang menggugat bahkan pernah bekerja di bawah Trump selama masa jabatan pertamanya. Salah satunya, Hannibal “Mike” Ware dari Administrasi Bisnis Kecil, adalah orang yang ditunjuk Trump untuk jabatan tersebut tahun 2018.

Daftar inspektur jenderal lainnya yang mengajukan gugatan:

• Robert Storch (Departemen Pertahanan)
• Michael Missal (Urusan Veteran)
• Christi Grimm (Kesehatan dan Layanan Masyarakat)
• Cardell Richardson (Departemen Luar Negeri)
• Sandra Bruce (Departemen Pendidikan)
• Larry Turner (Departemen Tenaga Kerja)

Ketua MSPB Juga Menggugat

Selain para inspektur jenderal, Cathy Harris, mantan ketua Merit Systems Protection Board (MSPB), juga mengajukan gugatan untuk segera dikembalikan ke jabatannya. MSPB adalah badan utama tempat pegawai negeri federal mengajukan keluhan, terutama terkait atasan mereka di pemerintahan.

Harris mengatakan hanya menerima satu kalimat email yang memberitahukan pemecatannya minggu ini. Namun, ia berpendapat pemecatan tersebut melanggar hukum, karena ia hanya dapat diberhentikan presiden jika terbukti lalai atau melakukan pelanggaran, sedangkan masa jabatannya seharusnya baru berakhir pada 2028.

"Dengan sengaja mengabaikan ketentuan hukum yang jelas, Ms. Harris telah diberhentikan tanpa dasar, alasan, atau wewenang yang sah," tulis pengacaranya dalam gugatan tersebut. "Kemampuan MSPB untuk melindungi aparatur sipil negara kini lebih dibutuhkan daripada sebelumnya." (CNN/Z-3)