Ribuan Demonstran di Georgia Tolak Penangguhan Pembicaraan Aksesi Uni Eropa

RIBUAN demonstran kembali turun ke jalan di Tbilisi pada Jumat untuk memprotes keputusan pemerintah Georgia yang menangguhkan pembicaraan aksesi dengan Uni Eropa (UE). Para demonstran meneriakkan "pengkhianat" sambil membawa foto jurnalis yang mereka klaim dipukuli oleh polisi dalam aksi protes malam sebelumnya. 

Untuk malam kedua berturut-turut, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran. Presiden Salome Zourabishvili menyatakan bahwa "gerakan perlawanan telah dimulai" dan menyatakan solidaritasnya dalam pidato yang disiarkan televisi. Ia menekankan pentingnya tetap bersatu hingga Georgia kembali ke jalur Eropa dan menggelar pemilu baru.

Lebih dari 100 orang ditangkap karena tidak mematuhi perintah polisi dan dianggap melakukan "huliganisme ringan," menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Georgia. Demonstran melemparkan kembang api, batu, dan botol kaca, mengakibatkan 10 petugas terluka.

Baca juga : Ribuan Demonstran di Georgia Protes Undang-Undang 'Pengaruh Asing' Saat Parlemen Bahas

Sebelumnya, lebih dari 100 diplomat dan pegawai negeri Georgia menandatangani surat terbuka yang menyatakan keputusan pemerintah bertentangan dengan kepentingan strategis negara tersebut. Perdana Menteri Irakli Kobakhidze membela keputusannya, menuduh UE melakukan "pemerasan" setelah lembaga legislatif UE menyerukan pemilu parlemen Georgia bulan lalu diulang karena "ketidakteraturan signifikan."

Sejak 2012, Georgia dipimpin oleh partai Georgian Dream, yang dikritik karena dianggap berusaha menjauhkan negara itu dari UE dan mendekatkannya ke Rusia. Presiden Zourabishvili bahkan menyebut parlemen satu partai yang terbentuk saat ini sebagai "inkonstitusional."

Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyebut pemilu terbaru di Georgia sebagai bukti memburuknya krisis demokrasi di negara itu. Resolusi tersebut mengungkapkan kekhawatiran atas intimidasi pemilih, pembelian suara, manipulasi, serta pelecehan terhadap pengamat.

Baca juga : 20 Ribu Orang di Georgia Menuntut Pembatalan RUU Kontroversial yang Dinilai Membahayakan Aspirasi Eropa

Keputusan pemerintah untuk menangguhkan pembicaraan aksesi menuai kecaman luas, termasuk dari mantan Presiden Giorgi Margvelashvili, yang menyebut langkah tersebut sebagai upaya membawa Georgia ke orbit Rusia. Sementara itu, demonstran menegaskan keinginan mereka untuk masa depan Georgia yang lebih baik sebagai bagian dari UE. 

"Kami tidak ingin menjadi bagian dari Rusia lagi," ujar seorang demonstran.

Meskipun Georgia telah menjadi kandidat resmi UE sejak 2023, proses aksesi dihentikan karena undang-undang yang mirip dengan kebijakan Rusia terhadap organisasi asing. Kobakhidze menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi dan berencana bergabung dengan UE pada 2030, tetapi menekankan pentingnya menghormati kepentingan nasional dan nilai-nilai tradisional Georgia. (BBC/Z-3)