Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMITE Perlawanan untuk Palestina mengecam pengesahan undang-undang di parlemen Zionis Israel, Knesset, yang mengizinkan deportasi keluarga yang anggotanya melakukan serangan terhadap pasukan dan pemukim Israel.
Knesset telah menyetujui UU kontroversial soal deportasi keluarga pejuang Palestina sebagai kelanjutan dari perang genosida dan pembersihan etnis. Ini dilaporkan saluran televisi Yaman Al-Masirah News pada Kamis (7/11) dengan mengutip komite tersebut.
Undang-undang yang didukung oleh para anggota partai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu disahkan dengan hasil pemungutan suara 61-41 pada Kamis.
Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka yang tinggal di wilayah yang diduduki dapat dideportasi antara tujuh hingga 15 tahun. Yang bukan penduduk bisa menghadapi deportasi selama minimal 10 tahun hingga maksimal 20 tahun.
Jika diberlakukan, undang-undang ini akan diterapkan pada kerabat tingkat pertama dari pelaku serangan.
Sebelumnya, rezim Israel secara resmi telah memutushubungan dengan Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Rezim Zionis mulai melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok Palestina Hamas melakukan operasi kejutan ke wilayah yang diduduki.
Serbuan itu sendiri dilakukan Hamas sebagai pembalasan atas kekejaman yang terus-menerus dilakukan rezim tersebut terhadap rakyat Palestina selama tujuh dekade terakhir.
Jumlah korban jiwa akibat invasi Israel telah mencapai lebih dari 43.000 orang. (Ant/Z-2)
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
Donald Trump mengisyaratkan dukungan untuk eskalasi militer Israel di Gaza.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved