Israel Tutup Paksa UNRWA Setelah Pengeboman di Sekolah

PASUKAN Israel telah melancarkan serangan udara terhadap sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di Jalur Gaza.  mengakibatkan sedikitnya 18 orang tewas, termasuk enam anggota staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, mengecam tindakan ini dan menuduh pemerintah Israel berupaya menutup lembaga tersebut setelah gagal mempengaruhi donor barat untuk menghentikan pendanaannya. Dalam wawancara yang dilansir The Guardian, Lazzarini mengatakan, “Upaya yang disengaja untuk menghilangkan UNRWA dan mencegahnya beroperasi akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi sistem multilateral, PBB, dan transisi Palestina menuju penentuan nasib sendiri.”

Pada Sabtu (14/9), UNRWA mengonfirmasi bahwa enam anggota stafnya tewas dalam dua serangan udara yang menghantam sekolah al-Jaouni di Nuseirat, Gaza tengah. Ini merupakan jumlah korban tewas tertinggi di kalangan staf UNRWA dalam satu insiden.

Baca juga : Israel Terus Buru Yahya Sinwar

Menurut pasukan Pertahanan Israel (IDF), serangan tersebut menewaskan sembilan anggota Hamas, tiga di antaranya adalah pekerja UNRWA. Namun, Lazzarini menanggapi bahwa IDF sebelumnya tidak memberikan informasi bahwa ketiga staf tersebut adalah anggota Hamas. “Tidak ada nama-nama ini dalam daftar IDF yang diberitahukan kepada kami, sehingga kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi atau membantah klaim tersebut,” katanya.

UNRWA, sebagai salah satu badan kemanusiaan terbesar PBB, memiliki sekitar 13.000 staf di Gaza dan lebih dari 30.000 staf di wilayah tersebut yang menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi Palestina. Lazzarini menyerukan penyelidikan independen terhadap insiden tersebut dan menyoroti bahwa jumlah staf UNRWA yang tewas sejak konflik dimulai pada 7 Oktober lalu telah mencapai 220 orang.

Dia menuduh adanya upaya yang disengaja untuk membongkar lembaga tersebut dengan alasan politik, bukan masalah netralitas. Lazzarini juga mengkritik rancangan undang-undang Israel yang mencap UNRWA sebagai organisasi teroris, mencabut kekebalan staf UNRWA, dan menolak akses UNRWA ke gedung-gedung yang berada di bawah kendali Israel.

Baca juga : Israel Bombardir Gaza Utara dan Selatan

“Ini adalah preseden berbahaya jika negara anggota PBB memberi label organisasi PBB sebagai teroris, yang bisa mendorong negara lain untuk melakukan hal serupa,” tegas Lazzarini.

Lazzarini juga memperingatkan dampak jangka panjang terhadap generasi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, yang berisiko beralih ke ekstremisme akibat keputusasaan. “Semakin lama kita menunda pemulihan pendidikan untuk anak-anak ini, semakin besar risiko menanam benih kebencian dan ekstremisme,” tambahnya.

Meskipun Lazzarini mengakui bahwa pelanggaran hukum internasional di Gaza adalah hal yang biasa, ia juga menekankan tantangan dalam menghadapi standar ganda Barat setelah bertemu dengan pemimpin Arab di Kairo pekan ini. UNRWA telah menanggapi tuduhan awal Israel dengan memecat 10 staf dan menyelesaikan dua penyelidikan, termasuk yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna.