Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KANSELIR Jerman Olaf Scholz mengatakan tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka. Negara Palestina merupakan bagian penting dari solusi damai dalam konflik di kawasan saat ini, terutama agresi Israel di Jalur Gaza.
"Kami telah mengatakan dengan jelas bahwa harus ada perspektif Solusi Dua Negara dan tanpa harapan kemungkinan pemerintah sendiri, perdamaian tidak mungkin terjadi dan harus ada perspektif damai bagi negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza dan Israel yang berdampingan," kata Scholz dalam sebuah pertemuan di kota utara Bremen, Jerman, dilansir Yeni Safak, Selasa (20/8).
Ia mengungkapkan itu merupakan posisi Eropa, Amerika Serikat, dan Jerman mengenai masalah ini. Pihaknya berpegang teguh solusi tersebut.
Baca juga : PM Spanyol: Pengakuan Palestina, Satu-satunya Jalan Perdamaian di Timur Tengah
"Itu dalam apa yang kami lakukan dan kritik, bahkan jika ada sesuatu yang perlu dikritik,” tambahnya.
Bulan lalu, Jerman mengatakan tidak mendukung kebijakan pendudukan Israel setelah pengadilan PBB menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan memutuskan bahwa organisasi Israel di wilayah pendudukan harus dievakuasi.
"Pemerintah Jerman saat ini hanya mendukung Israel karena tanggung jawab historisnya terhadap negara Yahudi, dan itu tidak berarti "Jerman mendukung kebijakan pendudukan Israel," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner.
Baca juga : Abbas Tekankan Pentingnya Hak Palestina dalam Pidato PBB
"Terserah pada pemerintah Israel untuk menarik kesimpulan dari laporan (Mahkamah Internasional) ini," tambahnya.
Wagner mengatakan negaranya telah berulang kali menjelaskan sikap dan posisi mengenai kebijakan pendudukan Israel. Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina Hamas.
Lebih dari 40 ribu warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Lebih dari 10 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan. (I-2)
Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina dan yang pertama di antara negara-negara demokrasi kaya G7 yang melakukannya.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
Presiden Donald Trump akan mengirimkan senjata ke Ukraina dan menjatuhkan saksi dagang ke Rusia, jika perdamaian tidak tercapai 50 hari kedepan.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia selalu memilih jalan damai dan kerja sama. Hal ini merupakan prinsip utama dalam hubungan antarnegara.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved