SBY Pertanyakan Pemimpin Dunia tak Bisa Hentikan Perang tidak Beradab

PRESIDEN ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti ketidakberdayaan pemimpin dunia dalam menghentikan perang yang tidak beradab dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikan melalui akun X @SBYudhoyono, Sabtu (1/6).

SBY mengatakan dalam perang dan operasi militer ada aturannya, batas-batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Melihat apa yang terjadi belakangan ini, SBY menilai hukum, etika dan norma dalam peperangan tak diindahkan lagi.

"Seolah cara apapun dibenarkan. The ends justify the means. Jatuhnya korban jiwa penduduk sipil dan mereka yang tidak berdosa (non combatant dan innocent people), yang sangat besar jumlahnya dan jauh melampaui batasan "collateral damage" diabaikan," tulis SBY.

Baca juga : Demokrat: Forum Khusus Presiden Serupa dengan Mimpi SBY

"Bangunan, infrastruktur dan fasilitas sipil dihancurkan tanpa perasaan bersalah. Apakah para politisi dan para jenderal sudah tidak punya hati dan kejernihan berpikir lagi? Apakah ini sebuah kemunduran peradaban dan perikemanusiaan?"

Kritik SBY kemduian menyoroti ketidakmampuan para pemimpin dunia dalam menghentikan konflik. Ia mempertanyakan apakah mereka tidak mampu atau tidak mau menghentikan kekerasan. 

"Tidak mampu atau tidak mau? Bagaimana jika perang yang tidak beradab ini, dengan dalih untuk memenuhi kepentingan nasional pihak-pihak yang berperang, dianggap sebagai "a new normal" dan mendapatkan pembenaran sejarah?," lanjut SBY.
 
"Apa yang tengah terjadi di dunia saat ini juga merupakan pertanda dan sekaligus bukti kembalinya "geopolitics of hard power" atau juga "geopolitics of the new ideology"? Adakah "clash of civilizations" yang kerap diidentikkan dengan geopolitik pasca Perang Dingin kini telah digantikan dengan "clash of nations"?"

Baca juga : Hamas Kecam Veto AS Terhadap Upaya Palestina Jadi Anggota PBB

SBY mempertanyakan apakah upaya menghentikan perang karena selalu kandas dalam diplomasi dan upaya global untuk mencari solusi seperti tak mampu menghadapi negara-negara yang memiliki hak veto dalam tatanan dan mekanisme PBB. 

"Kalau memang begitu adanya, situasi di tiga kawasan yang saat ini tengah bergolak, utamanya Timur Tengah dan Eropa (Ukraina), kemudian ketegangan yang amat tinggi di Asia Timur dan Asia Tenggara ini, benar-benar membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Mengapa saya katakan demikian? Karena, yang saat ini tengah berhadap-hadapan, baik langsung maupun tidak langsung, di ketiga "flash points" tersebut adalah para pemegang hak veto. Maknanya, setiap ada prakarsa politik untuk mengakhiri peperangan ("peace proposal") akan selalu kandas jika salah satu pemegang hak veto tidak menyetujuinya," 

"Saya punya pendapat, meskipun barangkali saya diejek karena pikiran saya dianggap terlalu elusif dan tidak "doable". Tidak mengapa. Paling tidak apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan," tulis SBY lagi. 
 
"Tidak mungkin tak ada solusi yang bisa dilakukan oleh dunia. Sejak bersekolah di sekolah dasar, guru saya selalu mengajarkan "di mana ada kemauan, di situ ada jalan". If there is a will, there is a way.". (P-5)