Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara DPR AS Mike Johnson menyebut keputusan bersalah terhadap mantan Presiden Donald Trump sebagai "hari memalukan dalam sejarah Amerika."
Johnson juga menuduh sistem keadilan telah dimanfaatkan dan menggambarkan persidangan tersebut sebagai "latihan politik murni, bukan hukum."
Johnson merendahkan proses hukum, juga menyebut kasus tersebut "latihan politik murni, bukan hukum" dan menuduh sistem keadilan telah dimanfaatkan.
Baca juga : Donald Trump Akan Jalani Sidang Vonis Sebelum Konvensi Partai Republik
"Rakyat Amerika melihat ini sebagai perang hukum, dan mereka tahu ini salah—dan berbahaya," kata Johnson dalam pernyataannya. "Presiden Trump akan secara tepat mengajukan banding atas vonis yang absurd ini—dan dia AKAN MENANG!"
Berbagai respon pendukung Trump juga meramaikan media sosial. Ketua Konferensi Republik di DPR Elise Stefanik, yang dilaporkan masuk dalam daftar singkat calon wakil presiden Trump, mengatakan vonis itu "menunjukkan seberapa korup dan termanipulasinya sistem Amerika di bawah Joe Biden."
"Dari awal, timbangan keadilan telah ditumpuk melawan Presiden Trump," tulis Stefanik dalam sebuah pernyataan. "Kita harus meningkatkan upaya kita dan bekerja tanpa henti untuk memastikan Presiden Trump meraih kemenangan pada November ini untuk menyelamatkan Amerika dari agenda Demokrat Kiri Jauh yang gagal dari Biden."
Baca juga : Joe Biden: Hanya dengan Memilihlah Kita Dapat Mengalahkan Donald Trump
Anggota DPR Georgia dari Partai Republik, Marjorie Taylor Green, memposting foto bendera Amerika terbalik di X — sebuah simbol kampanye "Stop the Steal" dan pemberontakan 6 Januari.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise menyebut vonis itu "Korup, partisan, kejam."
"Saya tidak akan tinggal diam saat pemimpin partai kita diserang oleh pemerintah kita sendiri," kata Scalise, membagikan tautan penggalangan dana.
Baca juga : Saham Trump Media Jatuh 9% Setelah Vonis Bersalah Donald Trump
Demikian pula, Gubernur Texas Greg Abbott menyebut persidangan uang tutup mulut "palsu" di X.
Ini adalah persidangan yang palsu. Pengadilan Kanguru tidak akan bertahan di banding.
Rakyat Amerika pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang Presiden AS yang duduk memanfaatkan sistem keadilan kita terhadap lawan politik — semua untuk memenangkan pemilihan.
Baca juga : Donald Trump Salahkan Administrasi Joe Biden Setelah Dinyatakan Bersalah
Kita harus MENYINGKIRKAN Joe Biden pada November.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 30 Mei 2024
(CNN/Z-3)
Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) melaporkan Pablo Putra Benua beserta istrinya Rey Utami ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan akta autentik.
Salah satu langkah strategis yang kini mulai diadopsi adalah penggunaan barcode atau QR code sebagai identitas digital untuk menjamin keaslian barang.
TIM Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menolak hasil penyelidikan Bareskrim Polri atas pengaduan mereka terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
POLRI terus mengusut kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Hakim Juan Merchan memutuskan vonis bersalah Donald Trump dalam kasus pemalsuan catatan bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut tidak boleh dibatalkan.
Dia mengaku tidak mau menyerah begitu saja dan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan akhirnya didapatkan dengan keluarnya vonis hakim Mahkamah Agung.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Efektivitas waktu menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan penangkapan tanpa izin tersebut.
Plea bargain merupakan mekanisme baru yang mengatur pengakuan bersalah terdakwa dalam proses persidangan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Konsistensi etik merupakan fondasi utama kehakiman yang tidak boleh dikompromikan meski berada dalam pusaran kepentingan.
Merujuk sejumlah survei publik pada 2005, Amzulian menyebut Mahkamah Agung kala itu hanya berada di posisi kelima dalam tingkat kepercayaan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved