Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JURU bicara DPR AS Mike Johnson menyebut keputusan bersalah terhadap mantan Presiden Donald Trump sebagai "hari memalukan dalam sejarah Amerika."
Johnson juga menuduh sistem keadilan telah dimanfaatkan dan menggambarkan persidangan tersebut sebagai "latihan politik murni, bukan hukum."
Johnson merendahkan proses hukum, juga menyebut kasus tersebut "latihan politik murni, bukan hukum" dan menuduh sistem keadilan telah dimanfaatkan.
Baca juga : Donald Trump Akan Jalani Sidang Vonis Sebelum Konvensi Partai Republik
"Rakyat Amerika melihat ini sebagai perang hukum, dan mereka tahu ini salah—dan berbahaya," kata Johnson dalam pernyataannya. "Presiden Trump akan secara tepat mengajukan banding atas vonis yang absurd ini—dan dia AKAN MENANG!"
Berbagai respon pendukung Trump juga meramaikan media sosial. Ketua Konferensi Republik di DPR Elise Stefanik, yang dilaporkan masuk dalam daftar singkat calon wakil presiden Trump, mengatakan vonis itu "menunjukkan seberapa korup dan termanipulasinya sistem Amerika di bawah Joe Biden."
"Dari awal, timbangan keadilan telah ditumpuk melawan Presiden Trump," tulis Stefanik dalam sebuah pernyataan. "Kita harus meningkatkan upaya kita dan bekerja tanpa henti untuk memastikan Presiden Trump meraih kemenangan pada November ini untuk menyelamatkan Amerika dari agenda Demokrat Kiri Jauh yang gagal dari Biden."
Baca juga : Joe Biden: Hanya dengan Memilihlah Kita Dapat Mengalahkan Donald Trump
Anggota DPR Georgia dari Partai Republik, Marjorie Taylor Green, memposting foto bendera Amerika terbalik di X — sebuah simbol kampanye "Stop the Steal" dan pemberontakan 6 Januari.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise menyebut vonis itu "Korup, partisan, kejam."
"Saya tidak akan tinggal diam saat pemimpin partai kita diserang oleh pemerintah kita sendiri," kata Scalise, membagikan tautan penggalangan dana.
Baca juga : Saham Trump Media Jatuh 9% Setelah Vonis Bersalah Donald Trump
Demikian pula, Gubernur Texas Greg Abbott menyebut persidangan uang tutup mulut "palsu" di X.
Ini adalah persidangan yang palsu. Pengadilan Kanguru tidak akan bertahan di banding.
Rakyat Amerika pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seorang Presiden AS yang duduk memanfaatkan sistem keadilan kita terhadap lawan politik — semua untuk memenangkan pemilihan.
Baca juga : Donald Trump Salahkan Administrasi Joe Biden Setelah Dinyatakan Bersalah
Kita harus MENYINGKIRKAN Joe Biden pada November.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 30 Mei 2024
(CNN/Z-3)
DIREKTUR PT. Mentari Kharisma Utama (MKU), Jimmy Lie, saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan
Para tersangka mengemas ulang oli SAE 40 drum dengan harga Rp3,7 juta per drum yang dibeli secaera daring di Semarang, Jawa Tengah.
LAPORAN Abdul Hamain, salah seorang warga Tangsel itu, terkait dugaan penggunaan gelar akademik S2 palsu oleh Ketua IDI Kota Tangsel belum ditindaklanjuti oleh Polisi.
"Laporan daripada klien saya henti lidik berdasarkan SP2HP. Lalu SP2HP ini ada dua versi, satu dikirim ke klien saya satu lagi dikirim ke penasihat hukum terdahulu
"Hari ini kami membuat laporan atau akan membuat laporan tentang mengapa warga negara asing (WNA) bisa memiliki KTP, bisa memiliki kartu keluarga dan bisa memiliki paspor."
Martin mengatakan, dugaan pemalsuan akta kelahiran dalam penetapan Freddy Widjaja sebagai anak sah dari almarhum Eka Tjipta Widjaja merupakan perbuatan melawan hukum
Yosep Hidayah, terdakwa kasus pembunuhan istri dan anaknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, menghadapi sidang vonis di PN Subang.
Akhirnya Satgas hanya melakukan penyegelan kantor. Pihak kepolisian berada di ROP selama satu jam dari pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB.
Saat diberi kesempatan tanggapan oleh ketua hakim, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menghancurkan barang bukti.
Sebagaimana dikemukakan majelis hakim dalam persidangan, bahwa Jokdri sama sekali tidak terkait dengan perkara pengaturan skor sebagaimana yang ditangani satgas anti mafia bola.
PENGADILAN niaga Madrid, Spanyol, mengeluarkan putusan awal bahwa FIFA maupun UEFA dilarang mencegah rencana pembentukan Liga Super Eropa,
Mahkamah Agung Spanyol kemudian menolak argumen bahwa Kerad Project adalah perusahaan palsu dan memastikan perusahaan itu melakukan kerja secara legal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved