Tunisia, Aljazair, dan Libia Membentuk Koalisi Baru dalam Pertemuan Konsultatif

TUNISIA mengadakan "pertemuan konsultatif pertama", Senin, di ibu kotanya Tunis dengan pemimpin Aljazair dan Libia dengan harapan untuk membentuk koalisi regional Maghreb yang baru.

Tidak ada pemimpin dari Maroko atau Mauritania yang hadir dalam pertemuan tersebut, yang dijadwalkan berlangsung setiap tiga bulan.

Koalisi tersebut bertujuan untuk memajukan "keamanan, stabilitas, dan pembangunan di seluruh wilayah," demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Tunisia, Nabil Ammar, dari sebuah pernyataan.

Baca juga : 7 Negara Arab Ini Kecam Serangan Rudal Israel di RS Baptist Gaza Palestina

Pertemuan tersebut diputuskan Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune, kepala dewan presiden Libia Mohamed Al-Menfi, dan Presiden Tunisia Kais Saied ketika mereka bertemu dalam sebuah pertemuan energi di Aljazair bulan lalu.

"Konsultasi ini tidak boleh terbatas pada masalah politik saja, tetapi harus mencakup semua bidang pembangunan ekonomi dan sosial bagi rakyat ketiga negara," demikian dibacakan Ammar dari pernyataan tersebut.

Ketika pertemuan itu diumumkan pekan lalu, media Maroko mengatakan hal itu merupakan bagian dari upaya Aljazair untuk membentuk "alian Maghreb" melawan Maroko, lawan regionalnya.

Baca juga : Ambisi Maroko Produksi Hidrogen Hijau dan Ekspor ke Eropa

Presiden Aljazair Tebboune sebelumnya bulan ini mengatakan pembentukan koalisi tersebut "tidak ditujukan melawan negara lain manapun" dan pintu terbuka bagi "tetangga di barat kita", merujuk kepada Maroko.

Kepala diplomasi Aljazair, Ahmed Attaf, juga mempertahankan inisiatif tersebut, mengatakan bahwa itu akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Uni Maghreb Arab (UMA), yang didirikan pada tahun 1989 di Maroko.

UMA dibentuk dengan tujuan mendekatkan negara-negara di wilayah tersebut dan memajukan kepentingan politik dan ekonomi bersama mereka.

Baca juga : Tunisia tidak Berencana Normalisasi Hubungan dengan Israel

Namun, ketegangan antara Aljazair dan Maroko membuat organisasi tersebut mengalami kemunduran, terutama terkait dengan Sahara Barat yang disengketakan.

Kedua negara memutuskan hubungan diplomatik tahun 2021 setelah kesepakatan normalisasi Maroko dengan Israel.

Pertemuan pada hari Senin juga menyoroti "bahaya campur tangan asing di Sahel dan Gurun Sahara," demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Baca juga : PDIP Siap Jadi Opisisi atau Koalisi

Dalam kunjungannya ke Maroko pada hari yang sama, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin memuji bantuan kerajaan dalam memerangi terorisme dan kerjasama dalam wilayah Sahel, di mana Prancis terpaksa menarik pasukannya pada  2022 dan tahun lalu setelah kudeta militer di Mali, Niger, dan Burkina Faso.

Pertemuan hari Senin menyerukan "penolakan mutlak terhadap campur tangan asing dalam urusan Libia," kata Ammar dalam pernyataannya, serta "pemilihan yang menjaga kesatuan Libia dan keamanan wilayahnya."

Mereka juga berjanji untuk "melindungi perbatasan bersama dari bahaya dan dampak migrasi tidak teratur di antara kejahatan terorganisir lainnya." (AFP/Z-3)