Palestina Dorong Pemungutan Suara Keanggotaan PBB Digelar 18 April

DELEGASI Palestina untuk PBB sedang mendorong pemungutan suara untuk mengakui negara anggota penuhnya bulan depan, kata Duta Besar Riyad Mansour pada Rabu, sebuah langkah yang ditentang Amerika Serikat.

"Kami sedang mencari pengakuan. Itu adalah hak alami dan hukum kami," kata Mansour, seraya menambahkan bahwa ia mendorong pemungutan suara di Dewan Keamanan pada 18 April.

"Semua orang mengatakan 'solusi dua negara', lalu apa logika menolak kita menjadi negara anggota?" dia menambahkan.

Baca juga : Palestina Kembali Ajukan Diri Menjadi Negara Anggota PBB

Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melalui pemungutan suara di Dewan Keamanan – di mana sekutu Israel, Amerika Serikat dan empat negara lainnya memiliki hak veto – dan kemudian disetujui oleh dua pertiga mayoritas di Majelis Umum.

Presiden Palestina Mahmud Abbas awalnya meluncurkan permohonan status kenegaraan tahun 2011. Hal ini tidak dipertimbangkan Dewan Keamanan, namun Majelis Umum pada tahun berikutnya memberikan status pengamat yang lebih terbatas kepada "Negara Palestina".

Otoritas Palestina mengajukan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali.

Baca juga : Palestina Ingin Jadi Anggota Penuh PBB

Oposisi AS

Komentar Mansour muncul ketika Amerika Serikat sebelumnya pada Rabu menyuarakan penolakannya terhadap keanggotaan penuh Palestina. Mereka mengatakan mendukung pembentukan negara tetapi setelah melakukan negosiasi dengan Israel.

“Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan.

“Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui perundingan langsung melalui para pihak, sesuatu yang kami kejar saat ini, dan bukan di PBB,” katanya, tanpa secara eksplisit mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memveto tawaran tersebut jika mencapai kesepakatan dengan Dewan Keamanan. Dewan.

Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah

Miller mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah terlibat aktif dalam memberikan “jaminan keamanan” bagi Israel sebagai bagian dari landasan negara Palestina.

Pemerintahan Presiden Joe Biden semakin mengisyaratkan dukungan terhadap negara Palestina, dengan Otoritas Palestina yang telah direformasi dan berkuasa di Tepi Barat dan Gaza, seiring dengan upaya mereka mencari cara untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di mana Israel berusaha menghilangkan Hamas dari Gaza. Mengupas.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa dekade telah menentang negara Palestina dan memimpin pemerintahan sayap kanan dengan anggota yang memusuhi Otoritas Palestina, yang memegang otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat.

Baca juga : Dewan Keamanan PBB Kaji Putusan ICJ, Aljazair: Masa Impunitas Israel Telah Berakhir

Berdasarkan undang-undang Amerika yang sudah lama berlaku, Amerika Serikat diharuskan memotong dana untuk badan-badan PBB yang memberikan keanggotaan penuh pada negara Palestina.

Undang-undang tersebut diterapkan secara selektif. Amerika Serikat menghentikan pendanaan pada tahun 2011 dan kemudian menarik diri dari badan kebudayaan dan ilmu pengetahuan PBB UNESCO, namun bergabung kembali pada tahun lalu di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.

Robert Wood, wakil perwakilan AS untuk PBB, mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina oleh badan dunia secara keseluruhan berarti "pendanaan akan dipotong dari sistem PBB, jadi kami terikat oleh hukum AS."

“Harapan kami adalah mereka tidak melakukan hal itu, tapi itu terserah mereka,” kata Wood tentang tawaran Palestina. (AFP/Z-3)