Resolusi DK PBB Mengadopsi Resolusi Gencatan Senjata

DEWAN Keamanan PBB (DK_PBB) pada Senin (25/3) telah mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza selama Bulan Ramadan.

Pengamat Timur Tengah Smith Al Hadar menilai resolusi DK PBB yang lolos dari veto Amerika Serikat (AS) itu adalah hal yang serius bagi Israel.

"Inilah pertama kalinya AS mengambil sikap abstein dalam pemungutan suara di DK PBB terkait gencatan senjata. Sebelumnya sudahh 3 kali AS memveto draf resolusi sejenis karena Israel belum mencapai tujuan perangnya, yaitu membasmi Hamas," kata Smith dihubungi Media Indonesia Selasa (26/3).

Baca juga : Israel Tegaskan tidak akan Patuhi Resolusi PBB Soal Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) menyebut sikap abstein AS kali ini menunjukkan presiden Joe Biden ingin melengserkan Netanyahu yang berambisi melanjutkan perang melawan Hamas meskipun komunitas global menentangnya.

"Kendati menyatakan AS tetap konsisten mendukung Israel dan bahwa resolusi DK PBB itu tidak mengikat, lolosnya resolusi DK PBB itu mengharuskan Israel segera menghentikan perang. Jadi, dengan tidak mencapai tujuan perangnya, publik Israel akan melihat ketidakbecusan Netanyahu menjaga keamanan Israel dan menangani perang," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Smith pemerintahan Netanyahu akan runtuh yang merupakan target Biden. Pasalnya, kelompok antiperang di AS kian meluas. Juga ada desakan komunitas global agar perang brutal yang dilakukan Israel terhadap Palestina bahkan kategori sebagai genosida Israel di Gaza segera diakhiri.

Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah

"Kalau tidak, dukungan tanpa reserve AS terhadap Palestina kehilangan moral dan legal standing, bahkan bisa dituduh terlibat dalam genosida terhadap Palestina. Tak kurang mengkhawatirkan, Netanyahu tidak menggubris garis merah AS dan Uni Eropa yang melarang Israel menyerbu Rafah, tempat mengungsi lebih dari 1 juta warga Palestina yang kelaparan," tegasnya.

Smith menambahkan apabila Netanyahu jatuh, Biden berharap pemerintahan baru Israel yang lebih moderat dapat mengakomodasi keprihatinan AS dan dunia internasional akan penderitaan Palestina. Selanjutnya, Israel bisa menerima solusi dua negara yang merupakan satu-satu-satunya solusi untuk menciptakaan Timur Tengah yang stabil dan damai.

"Sepanjang Palestina tidak dimerdekakan, maka Timteng selalu bergolak yang merugikan AS karena konsisten mendukung Israel. Sementara, pengaruh Rusia dan Tiongkok sebagai kompetitor AS di kawasan panas itu membesar karena bersimpati pada perjuangan Palestina," pungkasnya. (Z-10)