Parlemen Inggris Terpecah soal Resolusi Gencatan Senjata Israel-Hamas

PARLEMEN Inggris terpecah dalam menjelang pemungutan suara resolusi gencatan senjata atas perang Israel-Hamas di Gaza, Palestina. Puluhan anggota Majelis Rendah keluar sebagai penolakan resolusi tersebut.

Terdapat tiga resolusi terkait perang itu. Semuanya bersifat simbolis dan tidak mengikat pemerintah.

Namun suasana menjadi kacau ketika para legislator dari Partai Konservatif yang berkuasa dan partai oposisi menuduh Ketua Parlemen Lindsay Hoyle melanggar prosedur pengambilan keputusan.

Baca juga : Ini Hasil Safari Retno dan OKI di London dan Paris

Kekacauan terjadi ketika perdebatan mengenai mosi dari oposisi Partai Nasional Skotlandia, atau SNP, yang mendesak gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera Israel yang ditahan Hamas, dan diakhirinya hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.

Oposisi utama Partai Buruh, yang terpecah mengenai seberapa keras mereka mengkritik Israel, mengajukan versi perubahan dari resolusi. Mereka menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan menghilangkan soal hukuman kolektif.

Partai Konservatif yang berkuasa mengajukan resolusi sendiri yang berisi mendukung jeda kemanusiaan segera, diikuti langkah menuju gencatan senjata permanen yang berkelanjutan. Sementara pemerintah Inggris mengatakan gencatan senjata hanya bisa terjadi jika Hamas membebaskan semua sandera Israel dan melepaskan kendali atas Gaza.

Baca juga : Moskow Pertemukan Fatah dan Hamas

Hoyle mengizinkan ketiga resolusi itu divoting. Tetapi, anggota parlemen Konservatif marah dan menilai hal itu bertentangan dengan konvensi Majelis Rendah.

Beberapa orang menuduh Hoyle mendukung oposisi. Hoyle terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Buruh sebelum mengambil posisi netral sebagai ketua parlemen.

Kekacauan politik ini menunjukkan bahwa isu tersebut telah memecah politisi dan masyarakat Inggris serta meningkatkan ketegangan. Resolusi karya Partai Buruh akhirnya disetujui secara lisan, tanpa pemungutan suara.

Beberapa anggota parlemen menyerukan agar pemungutan suara diadakan kembali karena hasil tersebut tidak mencerminkan suara kolektif parlemen Inggris.(AFP/VoA/Z-4)