Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
RAKYAT Pakistan turun ke jalan dan menuduh pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) telah dinodai dengan kecurangan. Aksi yang menyuarakan isu ini terjadi di seluruh wilayah Pakistan.
Hasil pemilu yang berlangsung pekan lalu memberikan kejutan bagi partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin eks Perdana Menteri Imran Khan. PTI memenangkan kursi terbanyak meskipun menghadapi tekanan keras dari militer negara tersebut.
Namun tanpa adanya pemenang mayoritas, negara ini tetap berada dalam kekacauan. Pasalnya beberapa partai menyatakan akan membentuk pemerintahan masing-masing.
Baca juga : Kandidat Terkait Imran Khan yang Dipenjara Memimpin Hasil Pemilu Pakistan
PTI mendapatkan lebih dari 90 kursi parlemen, namun hal ini tidak cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Partai Khan mengklaim jika pemilu tidak dicurangi PTI bisa memperoleh 150 kursi.
PTI mendapatkan tindakan keras dari militer selama berbulan-bulan sehingga perolehan suaranya tidamik maksimal. Khan, mantan atlet kriket, dilarang mengikuti pemilu dan dijatuhi puluhan tahun hukuman penjara tepat menjelang pemungutan suara.
Partai tersebut mengorganisir protes di luar kantor komisi pemilihan umum di daerah pemilihan di seluruh negeri dimana dugaan kecurangan terjadi. Di Lahore, ratusan polisi antihuru-hara berkumpul untuk membubarkan, menangkap dan mendakwa peserta protes asal PTI.
Baca juga : Pemilu Pakistan, Khan Dipenjara dan Sharif Diprediksi Menang
PTI dan partai-partai kecil lainnya menuduh adanya campur tangan penguasa dalam pemilu. Mereka mengklaim kursi yang mereka menangkan sebenarnya jauh lebih besar dari yang diumumkan KPU.
Partai Liga Muslim Pakistan Nawaz (PML-N), yang dipimpin oleh Nawaz Sharif dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) menguntit PTI dalam laporan perolehan suara parlemen tersebut.
Salman Akram Raja termasuk di antara pemimpin PTI yang kalah dari calon perdana menteri asal partai yang dekat dengan militer. Pihaknya telah menolak pengumuman hasil pemilu hingga proses gugatan selesai.
Baca juga : Gonjang-ganjing Pemilu Pakistan
Raja mengklaim telah memenangkan sekitar 150 ribu suara, dibandingkan dengan lawannya yang memperoleh 50 ribu suara. "Mereka memutuskan untuk menulis ulang hasilnya,” kata Raja.
Ia mengklaim bahwa kotak suara telah diisi dengan suara yang telah dicoblos untuk lawan politiknya. "Pemutusan internet juga direncanakan untuk menyerang keseluruhan pemilu dan mencurangi pemilu di seluruh negeri," katanya.
Namun Raja mengatakan PTI berpacu dengan waktu dalam perselisihannya, karena ada tenggat waktu dua minggu untuk mengumumkan kandidat perdana menteri. PTI juga menghadapi rintangan dari koalisi yang dipimpin oleh PML-N dan partai-partai lain, yang diklaim telah membentuk koalisi.
Baca juga : Kali Ketiga Imran Khan Divonis Bersalah, Hukumannya 14 Tahun Penjara
PML-N menjalin komunikasi dengan PPP dan partai lain untuk mencegah PTI mengambil alih kekuasaan. “Kecurangan ini terjadi dalam skala besar pada hari pemilu sehingga akan sangat sulit untuk membatalkannya dalam waktu 14 hari. Ini mungkin akan memakan waktu yang lama dan saya pikir sebagian besar kasus ini akan berakhir di pengadilan," kata Raja.
Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa termasuk di antara negara-negara yang menyatakan keprihatinannya atas penyimpangan dan campur tangan penguasa dalam proses pemilu Pakistan. Terlebih KPU baru mengumumkan hasilnya secara resmi setelah tiga hari dari pemungutan suara.
Ketika tuduhan kecurangan muncul, protes juga terjadi di wilayah Balochistan, Sindh dan Khyber Pakhtunkhwa. Di provinsi Balochistan yang bergolak, puluhan ribu orang berkumpul di luar kantor komisi pemilu untuk memprotes kecurangan pemilu.
Baca juga : Mantan PM Pakistan Imran Khan Divonis 10 Tahun Penjara
Jan Buledi, mantan juru bicara pemerintah Balochistan dan sekretaris jenderal Partai Nasional, mengatakan dia menerima ancaman pembunuhan langsung dari seorang kolonel. Itu setelah secara terbuka menuduh militer mengisi kotak suara dengan suara palsu di daerah pemilihan tempat dia mencalonkan diri.
Buledi mengklaim ribuan suara telah didaftarkan untuk PPP dari TPS yang ditutup karena ancaman keamanan. “Bagaimana kami bisa menerima ribuan suara palsu dari TPS yang tidak ada satu pun suara yang diberikan? Kami tidak akan menerima parlemen provinsi palsu yang muncul dari hasil curian suara yang diberikan kepada PML-N dan PPP,” katanya. (The Guardian/Z-3)
Baca juga : Survei Pemuda ICMI: Ada Ancaman Disintegrasi jika Pemilu Curang
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved