Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
VENEZUELA mengecam perpanjangan sanksi selama enam bulan oleh Uni Eropa (UE). Caracas menilai blok itu tidak mendukung demokrasi yang sedang dibangun melalui proses politik tahun depan.
UE telah menerapkan sanksi terhadap Venezuela, termasuk embargo senjata dan larangan perjalanan serta pembekuan aset bagi puluhan pejabat, sejak November 2017 yang ditinjau setiap tahun.
Pada Senin (13/11), Dewan UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memutuskan untuk memperpanjang tindakan pembatasannya hanya selama enam bulan, bukan satu tahun, hingga 14 Mei 2024.
Baca juga: 14 Migran Venezuela Tewas dalam Kebakaran di Chile
Kementerian luar negeri Venezuela menyebut tindakan tersebut sikap yang sombong dan ilegal dan menuduh blokade tersebut mencampuri urusan dalam negerinya. Caracas sedang diselidiki Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan atas tanggapan mereka terhadap protes pada 2017 terhadap Presiden Nicolas Maduro yang terpilih kembali pada 2018 tidak diakui oleh beberapa negara, termasuk anggota UE.
Bulan lalu, pemerintahan Maduro dan oposisi sepakat untuk mengadakan pemilu tahun depan dan mengizinkan adanya pengamat, termasuk dari UE. Itu sebuah pengumuman yang mendorong Amerika Serikat (AS) untuk meringankan sejumlah sanksi minyak dan gas.
Baca juga: Kisah Anak-anak Penambang Emas di Venezuela
Namun sejak itu, Caracas menolak hasil pemilihan pendahuluan oposisi untuk memilih saingan Maduro, sehingga memicu kritik internasional dan meningkatkan keraguan mengenai kemungkinan terjadinya pemilu yang bebas dan adil.
Dalam pernyataannya, Dewan UE menyambut baik perjanjian Barbados sebagai sebuah langkah positif dan perlu menuju pemulihan demokrasi di Venezuela. Mereka telah mempertimbangkan ketika memutuskan untuk mempersingkat periode peninjauan sanksi berikutnya.
“Dewan bersedia mengambil langkah-langkah dan mempertimbangkan pelonggaran atau pembalikan tindakan pembatasan tergantung pada perkembangan situasi,” tambahnya. (AFP/Z-3)
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya masih tidak menganggap Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah.
Presiden Iran Ebrahim Raisi memulai tur diplomatik langka ke Amerika Latin pada Senin (11/6). Kunjungan pertamanya di Caracas.
OTORITAS Venezuela mengklaim 95% pemilih dalam referendum tidak mengikat menyetujui klaim Essequibo yang dimiliki Guyana.
Maria Corina Machado, mengajukan banding untuk membatalkan larangan dirinya memegang jabatan publik saat dirinya mencalonkan diri pada pemilihan presiden Venezuela 2024.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memerintahkan lebih dari 5.600 personel latihan militer "defensif" dekat perbatasan dengan Guyana sebagai respons pengiriman HMS Trent oleh Inggris.
Keluarnya Inggris dari keanggotaannya di Uni Eropa (UE) menjadi salah satu penanda perubahan politik dan rkonomi terbesar dalam sejarah Eropa modern.
Belum ada tanda-tanda Inggris bakal melonggarkan aturan lain tentang karantina 10 hari bagi pendatang dari luar negeri.
"Sepak bola adalah kebebasan. Bebas dari monopoli UEFA, bebas untuk mengejar ide terbaik tanpa takut sanksi," kata CEO A22, Bernd Reichart.
Proyek ketahanan iklim merupakan inisiatif jangka panjang yang akan membantu komitmen tinggi kota-kota untuk dapat bertindak mengatasi kejadian yang berkaitan dengan perubahan iklim
Program promosi ini merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu unit bisnis HERO Group, Hero Supermarket di Jakarta.
Negara-negara anggota CPOPC menilai Undang-undang yang antikelapa sawit itu sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved