Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
HUKUM rimba sedang dipertontonkan Israel melalui invasi di Jalur Gaza. Hukum internasional hanya dijadikan alasan pembenar bagi tindakan mereka, bukan penentu benar atau salah.
Situasi ini berlaku pada serangan Israel ke Jalur Gaza dengan dalih membela diri atas serangan mendadak Hamas dan mencari para petinggi Hamas yang bertanggung jawab. Serangan itu bisa terus dilakukan tanpa ada negara yang bisa menghentikan karena Amerika Serikat (AS) berada di belakang Israel.
Namun, serangan Israel sungguh sangat tidak proporsional dan banyak melanggar hukum perang yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional. Serangan Israel sangat indiscriminate atau tidak membedakan rakyat sipil dengan mereka yang mengangkat senjata.
Baca juga: Guterres : Gaza Jadi Kuburan Massal Anak-anak Palestina
Target yang diserang pun termasuk rumah sakit dan rumah ibadah dengan alasan banyak pejuang Hamas berlindung di sana. Mayoritas negara meminta agar serangan Israel dihentikan yang tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB.
Namun, karena dalam masyarakat internasional berlaku hukum rimba maka Resolusi Majelis Umum PBB ini diabaikan begitu saja. Serangan pun masih terus dilancarkan dan korban rakyat sipil terus bertambah.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai terdapat empat skenario serangan Israel dapat berhenti. Pertama, Israel berhasil menangkap para pemimpin pejuang Hamas atau menemukan mereka dalam kondisi tidak bernyawa.
Baca juga: Sejak Gempuran Israel ke Jalur Gaza, 88 Pekerja PBB Tewas
Selanjutnya Israel akan menempatkan otoritasnya untuk memastikan pejuang Hamas tidak melakukan serangan ke Israel.
Namun, bila serangan Israel untuk mencari petinggi Hamas dilawan oleh para pejuamg Hamas maka serangan akan berlangsung lama. Terlebih bila serangan dilawan oleh rakyat sipil Palestina yang tidak menginginkan tanah mereka diambil oleh Israel.
"Skenario kedua adalah bila terjadi pergantian pimpinan di Israel. Saat ini, PM Benjamin Netanyahu sedang menghadapi protes dari sebagian masyarakatnya," sebut Hikmahanto, dalam keterangan resmi, Selasa (7/11).
Bila memang terjadi pergantian pimpinan, diharapkan pemimpin baru Israel lebih lunak dalam kebijakan menghadapi Hamas dan bersedia mengakhiri serangan.
"Skenario ketiga adalah bila Presiden AS (Joe Biden) dapat mengendalikan serangan yang dilakukan Israel. Hingga saat ini, Pemerintah AS seolah membiarkan dan membenarkan serangan yang dilakukan oleh Israel karena hal tersebut merupakan hak bela diri Israel (right of self defense)," imbuh Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.
"Di sini pentingnya demonstrasi dari berbagai negara sehingga Biden tahu bahwa mayoritas warga dunia menentang serangan Israel demi kemanusiaan, bukan untuk membela Hamas," tegas Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, bila perlu masyarakat dunia memviralkan rakyat tidak berdosa yang terdampak oleh serangan Israel ke masyarakat di AS. Harapannya ada rakyat AS akan menekan pemerintahnya untuk mengendalikan Israel menghentikan serangan.
Kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden Jokowi, bisa juga membuka kontak langsung dengan Presiden Biden untuk menjelaskan berbagai konsekuensi bila serangan Israel terus berlanjut.
Terakhir, serangan akan berakhir bila sejumlah negara turut campur dalam perang ini. Saat ini Iran sudah melakukan latihan perang.
Namun, AS tidak mau tinggal diam dengan mengerahkan kapal induk mereka untuk menghadapi campur tangan Iran. Bahkan bukannya tidak mungkin Rusia dan Tiongkok juga akan turut campur.
"Bila skenario ini terjadi maka Perang Dunia III berada di ambang pintu. Artinya serangan Israel ke Jalur Gaza akan berhenti namun memunculkan perang yang lebih besar. Suatu hal yang tidak diharapkan oleh umat manusia," pungkas Hikmahanto. (Z-1)
Indonesia manfaatkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) untuk kawal hak Palestina & solusi dua negara. Presiden Prabowo juga akan tekan tarif resiprokal di AS.
Baznas bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir menyerahkan lima unit Mobile Clinic dari Tempo Scan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan darurat.
PBNU mendukung Presiden Prabowo menghadiri KTT Board of Peace di AS untuk solusi Gaza. Gus Ulil sebut ini langkah diplomasi realistis meski menuai kritik.
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Presiden AS Donald Trump resmi membentuk 'Board of Peace' sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved