Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
HUKUM rimba sedang dipertontonkan Israel melalui invasi di Jalur Gaza. Hukum internasional hanya dijadikan alasan pembenar bagi tindakan mereka, bukan penentu benar atau salah.
Situasi ini berlaku pada serangan Israel ke Jalur Gaza dengan dalih membela diri atas serangan mendadak Hamas dan mencari para petinggi Hamas yang bertanggung jawab. Serangan itu bisa terus dilakukan tanpa ada negara yang bisa menghentikan karena Amerika Serikat (AS) berada di belakang Israel.
Namun, serangan Israel sungguh sangat tidak proporsional dan banyak melanggar hukum perang yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional. Serangan Israel sangat indiscriminate atau tidak membedakan rakyat sipil dengan mereka yang mengangkat senjata.
Baca juga: Guterres : Gaza Jadi Kuburan Massal Anak-anak Palestina
Target yang diserang pun termasuk rumah sakit dan rumah ibadah dengan alasan banyak pejuang Hamas berlindung di sana. Mayoritas negara meminta agar serangan Israel dihentikan yang tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB.
Namun, karena dalam masyarakat internasional berlaku hukum rimba maka Resolusi Majelis Umum PBB ini diabaikan begitu saja. Serangan pun masih terus dilancarkan dan korban rakyat sipil terus bertambah.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai terdapat empat skenario serangan Israel dapat berhenti. Pertama, Israel berhasil menangkap para pemimpin pejuang Hamas atau menemukan mereka dalam kondisi tidak bernyawa.
Baca juga: Sejak Gempuran Israel ke Jalur Gaza, 88 Pekerja PBB Tewas
Selanjutnya Israel akan menempatkan otoritasnya untuk memastikan pejuang Hamas tidak melakukan serangan ke Israel.
Namun, bila serangan Israel untuk mencari petinggi Hamas dilawan oleh para pejuamg Hamas maka serangan akan berlangsung lama. Terlebih bila serangan dilawan oleh rakyat sipil Palestina yang tidak menginginkan tanah mereka diambil oleh Israel.
"Skenario kedua adalah bila terjadi pergantian pimpinan di Israel. Saat ini, PM Benjamin Netanyahu sedang menghadapi protes dari sebagian masyarakatnya," sebut Hikmahanto, dalam keterangan resmi, Selasa (7/11).
Bila memang terjadi pergantian pimpinan, diharapkan pemimpin baru Israel lebih lunak dalam kebijakan menghadapi Hamas dan bersedia mengakhiri serangan.
"Skenario ketiga adalah bila Presiden AS (Joe Biden) dapat mengendalikan serangan yang dilakukan Israel. Hingga saat ini, Pemerintah AS seolah membiarkan dan membenarkan serangan yang dilakukan oleh Israel karena hal tersebut merupakan hak bela diri Israel (right of self defense)," imbuh Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu.
"Di sini pentingnya demonstrasi dari berbagai negara sehingga Biden tahu bahwa mayoritas warga dunia menentang serangan Israel demi kemanusiaan, bukan untuk membela Hamas," tegas Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, bila perlu masyarakat dunia memviralkan rakyat tidak berdosa yang terdampak oleh serangan Israel ke masyarakat di AS. Harapannya ada rakyat AS akan menekan pemerintahnya untuk mengendalikan Israel menghentikan serangan.
Kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden Jokowi, bisa juga membuka kontak langsung dengan Presiden Biden untuk menjelaskan berbagai konsekuensi bila serangan Israel terus berlanjut.
Terakhir, serangan akan berakhir bila sejumlah negara turut campur dalam perang ini. Saat ini Iran sudah melakukan latihan perang.
Namun, AS tidak mau tinggal diam dengan mengerahkan kapal induk mereka untuk menghadapi campur tangan Iran. Bahkan bukannya tidak mungkin Rusia dan Tiongkok juga akan turut campur.
"Bila skenario ini terjadi maka Perang Dunia III berada di ambang pintu. Artinya serangan Israel ke Jalur Gaza akan berhenti namun memunculkan perang yang lebih besar. Suatu hal yang tidak diharapkan oleh umat manusia," pungkas Hikmahanto. (Z-1)
PEMIMPIN otoritas Israel Benjamin Netanyahu tengah mempertimbangkan jalur militer untuk membebaskan para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.
LEBIH dari 100 jurnalis menandatangani petisi yang meminta akses langsung tanpa hambatan ke Jalur Gaza. Ini menurut Sky News pada Senin (4/8).
RATUSAN mantan pejabat tinggi keamanan Israel menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggunakan pengaruhnya menekan pemerintah Israel.
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
Hamas menegaskan tidak akan menyerahkan senjata, kecuali terbentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Menlu AS Marco Rubio mengkritik langkah beberapa negara Barat yang akan mengakui Palestina.
Mereka juga mengirim surat, yang ditandatangani oleh 550 mantan pejabat keamanan, kepada Presiden Trump yang memintanya untuk menekan Netanyahu agar mengakhiri perang Gaza.
Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv pada Minggu waktu setempat menuntut pemerintah segera mengamankan pembebasan para sandera yang tersisa.
KELOMPOK bersenjata Palestina, Hamas menyatakan hanya akan mengizinkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memberikan bantuan kepada para sandera Israel.
PM Israel Netanyahu minta bantuan Palang Merah untuk sandera Gaza usai video kondisi memprihatinkan beredar.
Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved