Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL mengatakan pihaknya menarik kembali staf diplomatiknya dari Turki setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengkritik operasi militer 'Negeri Zionis' itu terhadap Hamas di Jalur Gaza, Palestina.
Pengumuman tersebut memberikan pukulan telak terhadap upaya baru kedua pihak untuk memulihkan hubungan politik dan ekonomi setelah satu dekade membekukan hubungan.
Israel dan Turki, negara berpenduduk mayoritas Muslim yang membentuk benteng pertahanan NATO di Timur Tengah, baru saja menyepakati pembukaan dan pertukaran kembali duta besar mereka pada tahun lalu.
Baca juga: Israel Terus Bom Gaza Sampai Waktu yang Tidak Ditentukan
Mereka juga melanjutkan diskusi mengenai proyek pipa gas alam yang didukung Amerika Serikat (AS), yang dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat dan lebih langgeng di tahun-tahun mendatang.
Namun, hubungan mereka retak ketika Erdogan mulai meningkatkan serangannya terhadap operasi militer balasan Israel terhadap Hamas di Jalur Gaza.
Militan Hamas melancarkan serangan mendadak pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang sebagian besar warga sipil dan menyandera lebih dari 220 orang.
Baca juga: Elon Musk Setuju Buka Akses Starlink di Gaza yang Dibombardir Israel
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan serangan Israel telah menewaskan 7.703 orang sebagian besar warga sipil dan lebih dari 3.500 di antaranya adalah anak-anak.
Partai Islam pimpinan Erdogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Istanbul pada Sabtu (28/10), yang menurut Presiden Turki itu dihadiri 1,5 juta orang.
“Israel, Anda adalah penjajah,” kata Erdogan di depan bendera Turki dan Palestina yang dikibarkan lautan pendukungnya.
Dia menuduh pemerintah Israel berperilaku seperti penjahat perang dan berusaha membasmi warga Palestina.
"Tentu saja, setiap negara punya hak untuk membela diri. Tapi di manakah keadilan dalam kasus ini? Tidak ada keadilan yang ada hanyalah pembantaian keji yang terjadi di Gaza," tuturnya.
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen memanggil kembali seluruh staf diplomatik dari Turki beberapa saat setelah Erdogan menyelesaikan pidatonya.
“Mengingat pernyataan serius yang datang dari Turki, saya telah memerintahkan kembalinya perwakilan diplomatik di sana untuk melakukan evaluasi ulang terhadap hubungan antara Israel dan Turki,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Perang Salib
Israel telah memerintahkan staf diplomatiknya keluar dari Turki dan beberapa negara regional lainnya sebagai tindakan pencegahan keamanan, awal bulan ini. Sumber diplomatik Turki mengatakan semua diplomat Israel telah meninggalkan negara itu pada 19 Oktober.
“Sulit untuk memahami siapa yang diinstruksikan Cohen untuk kembali,” kata sumber diplomatik Turki.
Namun pernyataan Cohen menambahkan dimensi diplomatik baru pada penarikan tersebut. Hal ini menyusul pengumuman Erdogan, awal pekan ini, bahwa ia membatalkan rencana mengunjungi Israel karena perang yang tidak manusiawi.
Hubungan diplomatik kedua pihak sekarang berada dalam bahaya jatuh ke titik terendah yang pernah mereka alami ketika serangan Israel terhadap kapal Turki yang membawa bantuan ke Gaza menewaskan 10 warga sipil pada 2010.
Erdogan telah menjadi pendukung internasional terkemuka terhadap hak-hak Palestina selama dua dekade pemerintahannya. Dia mengatakan, pada rapat umum, Sabtu (28/10) bahwa Israel adalah pion di kawasan yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk mencap otoritas mereka di Timur Tengah.
“Penyebab utama di balik pembantaian yang terjadi di Gaza adalah Barat,” kata Erdogan.
Dan dia menuduh sekutu Israel menciptakan suasana perang salib yang mengadu domba umat Kristen melawan Muslim.
“Dengarkan seruan kami untuk berdialog. Tidak ada yang rugi dalam perdamaian yang adil,” terangnya.
Pidato Erdogan disampaikan sebagai tanggapan terhadap protes pro-Palestina selama berhari-hari di Istanbul dan kota-kota besar lainnya yang diorganisir oleh kelompok sayap kanan dan konservatif Islam di Turki.
Namun, sebuah jajak pendapat yang dirilis minggu ini menunjukkan mayoritas responden lebih memilih untuk melihat Turki tetap netral atau mencoba memainkan peran mediasi dalam perang tersebut.
Survei Metropoll menunjukkan 11,3% responden mengatakan mereka mendukung Hamas. Namun 34,5% mengatakan Turki harus tetap netral dan 26,4% mengatakan Turki harus menjadi penengah.
Hanya 3,0% yang mengatakan mereka mendukung Israel. (AFP/Z-1)
Menlu RI Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Erdogan di Istanbul untuk menyampaikan hasil Dialog 2+2 dan menegaskan kerja sama strategis bilateral.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Menlu Sugiono dan Menhan Sjafrie bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, membahas situasi Gaza dan rencana Pasukan Stabilisasi Internasional.
Rencana Trump tentang Gaza menyerukan tata kelola internasional sementara atas wilayah kantong Palestina dan pembentukan dewan perdamaian yang diketuai oleh dirinya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan drone Ukraina terhadap dua kapal tanker di Laut Hitam yang menuju Rusia.
Persaingan Australia dan Turki dalam memperebutkan posisi tuan rumah KTT Iklim PBB (COP31) memanas. Jika tak tercapai kesepakatan, Jerman akan menjadi tuan rumah default.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
DEWAN Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya sebagai badan penjaga perdamaian internasional baru dan keanggotaan tetap tidak akan murah.
PEMERINTAHAN AS meminta negara-negara yang menginginkan tempat tetap di Dewan Perdamaian Gaza untuk menyumbang setidaknya US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (14/1) bahwa ia diberi tahu bahwa pembunuhan para demonstran di Iran telah dihentikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved