Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARA pemimpin militer Niger telah memerintahkan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam. Junta Niger menyalahkan badan dunia tersebut karena menghalangi pengakuan internasional setelah kudeta.
Perintah pengusiran itu dikeluarkan sehari setelah Amerika Serikat (AS) menghentikan bantuan lebih dari US$500 juta kepada Niger. Sementara Prancis telah menarik pasukannya setelah mereka juga diperintahkan keluar.
Kementerian luar negeri Niger mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (10/10), yang memerintahkan Koordinator Kemanusiaan Dan Residen PBB Louise Aubin untuk meninggalkan Niamey dalam waktu 72 jam.
Baca juga: AS Hentikan Bantuan ke Niger Saat Prancis Memulai Penarikan Pasukan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat menyesali perintah tersebut, kata juru bicaranya Stephane Dujarric. Dia juga membenarkan Aubin telah diberi waktu 72 jam untuk pergi dari Niger.
Dujarric mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu pekerjaan badan dunia tersebut di Niger. Namun dia menegaskan kembali komitmen PBB yang tak tergoyahkan untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan bagi masyarakat di Niger melalui operasi kemanusiaan yang berkelanjutan.
Baca juga: Niger Umumkan Tiga Hari Berkabung Nasional
Aubin, seorang warga Kanada, diangkat untuk pekerjaan itu pada Januari 2021. Pada Sidang Umum PBB bulan lalu di New York, para pemimpin militer Niger merasa dihalang-halangi untuk berpartisipasi penuh dan menyeluruh dalam pertemuan tersebut.
Bakary Yaou Sangare, yang sebelum kudeta menjabat duta besar Niger untuk PBB dan sekarang menjadi menteri luar negeri itu diperintahkan mewakil junta di majelis tersebut. Namun, menurut sumber lain, dia juga menjadi perwakilan pemerintah terguling.
Karena persaingan kredensial, masalah tersebut ditunda dan tidak ada perwakilan dari Niger yang diakui di forum tersebut. Sebelumnya, para pemimpin kudeta di Niger mengatakan penjegalan tersebut merupakan tindakan durhaka yang dikomandoi Guterres PBB.
Secara terpisah, rezim militer Niger mengatakan pihaknya telah mengawal konvoi pertama tentara Prancis dari pangkalan mereka di kota barat Ouallam menuju Chad.
Menurut laporan di televisi nasional Niger pada Rabu malam, total 116 tentara dan perlengkapan Prancis meninggalkan Niamey menuju N'Djamena di Chad pada Senin dan Selasa (10/10).
Sebuah pesawat dengan kontingen pertama yang terdiri dari 49 tentara lepas landas dari Niamey. Keesokan harinya, dilaporkan ada tiga penerbangan dari Niamey, dan pada Rabu (11/10), pesawat lain lepas landas dengan 14 tentara di dalamnya.
Evakuasi dikatakan dilakukan dengan pesawat angkut militer A400M yang melakukan perjalanan dari bandara Diori Hamani di Niamey ke ibu kota Chad, N'Djamena.
N'Djaména, sekitar 1.600 kilometer dari Niamey, adalah pangkalan pasukan Prancis di komando Sahel. Sekitar seribu tentara Prancis ditempatkan di Niamey, dan 400 lainnya dikerahkan di dua pangkalan depan di barat laut, dekat Mali dan Burkina Faso, sebuah wilayah yang dikenal sebagai sarang aktivitas pemberontak.
Para pemimpin militer Niger, yang memerintahkan penarikan pasukan dan menjamin operasi tersebut akan dilakukan dengan keamanan penuh, mengatakan penarikan pasukan akan dilanjutkan sesuai jadwal yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Ini adalah ketiga kalinya dalam 18 bulan pasukan Prancis dikirim ke bekas jajahan Afrika, sehingga memberikan pukulan telak terhadap pengaruh Prancis di benua itu dan prestise mereka di panggung internasional.
Duta Besar Prancis untuk Niger juga diberi perintah angkat kaki oleh tentara yang menggulingkan presiden yang didukung Prancis pada 26 Juli. AS secara resmi mengakui penggulingan presiden Nigeria yang terpilih secara demokratis, Mohamed Bazoum, adalah sebuah kudeta militer.
“Setiap dimulainya kembali bantuan AS akan memerlukan tindakan untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dalam jangka waktu yang cepat dan kredibel,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.
AS bersama dengan negara-negara Afrika Barat dan bekas negara kolonial Perancis, telah menekan militer untuk memulihkan Bazoum. Washington mempertahankan sekitar 1.000 personel militer di Niger, namun tidak lagi aktif melatih atau membantu pasukan Niger. (AFP/Z-3)
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
KONFLIK Iran-Israel dapat berdampak sangat negatif terhadap Suriah jika terus meningkat.
Bersaksi di pengadilan, mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan mengadili mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan upaya kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.
Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.
MANTAN Presiden Brasil Jair Bolsonaro didakwa mendalangi upaya kudeta terkait kerusuhan di ibu kota Brasilia pada 2023.
FETULLAH Gulen, pemimpin utama organisasi Fetullah (FETÖ) yang dinilai bertanggung jawab atas upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli di Turki, dilaporkan meninggal dunia.
KETUA DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil menegaskan tidak ada rencana Kaesang Pangarep mundur atau dikudeta sebagai ketua umum partainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved