Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBATASAN yang dilakukan Israel dan meningkatnya kendala fiskal di wilayah Palestina sangat berdampak pada kondisi ekonomi warga Palestina dan menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa secara tepat waktu. Ini dikatakan Bank Dunia pada Senin (18/9/2023).
Dalam laporan bertajuk Berpacu Melawan Waktu, Bank Dunia mengatakan bahwa kinerja perekonomian Palestina secara keseluruhan berada di bawah potensinya. Pendapatan per kapita diperkirakan stagnan.
Kemiskinan di wilayah Palestina meningkat. Satu dari empat warga Palestina hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian pernyataan lembaga pemberi pinjaman global yang berbasis di Washington itu.
Baca juga: PM Israel Netanyahu akan Bertemu Elon Musk di AS
Pembatasan Israel terhadap pergerakan dan perdagangan di Tepi Barat yang diduduki, blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza, dan perpecahan antara dua wilayah Palestina merupakan beberapa faktor yang menempatkan perekonomian Palestina pada risiko tinggi, kata laporan itu. "Kendala fiskal sangat membebani sistem kesehatan Palestina, khususnya pada kemampuannya untuk mengatasi beban penyakit tidak menular yang semakin meningkat," kata Stefan Emblad, Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza, dalam pernyataan yang dirilis bersama dengan laporan itu.
Pembatasan tersebut, termasuk, "Rezim perizinan yang panjang dan birokratis," sering kali mempersulit penyediaan layanan kesehatan yang tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina, katanya. Akses terhadap rujukan medis dari luar untuk pengobatan kanker, penyakit jantung, dan kondisi ibu dan anak sangat terpengaruh karena kendala fisik dan administratif, kata pernyataan itu.
Baca juga: Tell al-Sultan Dinyatakan Warisan Budaya Dunia
"Situasinya sangat kritis di Gaza yang punya kapasitas sistem kesehatan lebih terbatas dan pasien kesulitan untuk mendapatkan permohonan izin keluar medis yang diperlukan dengan tepat waktu," katanya. "Angka penelitian menunjukkan bahwa Gaza yang hampir diblokade berdampak pada angka kematian, karena beberapa pasien tidak dapat bertahan hidup lebih lama dari proses perizinan."
Ribuan warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza setiap tahun menyeberang ke Israel untuk mendapatkan perawatan medis yang tidak tersedia di wilayah Palestina yang miskin. Israel telah menduduki Tepi Barat--yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina--sejak Perang Enam Hari pada 1967, ketika Israel juga merebut Jalur Gaza, wilayah pesisir padat penduduk yang telah mereka tinggalkan.
Baca juga: Tokoh-Tokoh Palestina Kecam Abbas atas Peristiwa Holocaust
Tahun lalu, Israel mengeluarkan izin masuk untuk lebih dari 110.000 kunjungan medis bagi penduduk Tepi Barat, menurut COGAT, badan kementerian pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina. Lebih dari 17.000 izin serupa dikeluarkan pada periode yang sama untuk warga Palestina di Gaza, tempat tinggal 2,3 juta orang. Blokade Israel yang diberlakukan oleh Israel sejak gerakan Islam Hamas berkuasa pada 2007 juga telah menghambat pasokan medis ke daerah kantong tersebut.
Bank Dunia mendesak pihak berwenang Israel dan Palestina untuk mengelola kasus-kasus medis tersebut dengan lebih baik dan mempermudah proses perizinan dalam upaya memberikan bantuan kesehatan tepat waktu kepada pasien dan pendamping mereka. Secara keseluruhan perekonomian Palestina mengalami stagnasi selama lima tahun terakhir, kata Emblad, seraya menambahkan bahwa perekonomian Palestina diperkirakan tidak akan membaik kecuali kebijakan di lapangan diubah. "Mengingat tren pertumbuhan populasi, pendapatan per kapita diperkirakan stagnan," kata Bank Dunia. (AFP/Z-2)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved