Indonesia Terdepan dalam Digitalisasi Keuangan di ASEAN

ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 650 juta orang dan 70 juta usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) yang menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan. Lebih dari 70% penduduknya memiliki tidak memiliki rekening bank dan sekitar 39 juta dari 70 juta UKM mengalami kekurangan dana sebesar US$300 miliar per tahun.

Munculnya layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, terutama mereka yang tidak memiliki rekening bank, dan UMKM. Platform keuangan digital berperan penting dalam mendorong inklusivitas keuangan yang merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ASEAN.

Inisiatif keuangan digital di kawasan ASEAN telah berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan di kawasan. Selama beberapa tahun terakhir, kemajuan nyata telah terlihat. Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) memainkan peran penting dalam memandu transformasi, yang memunculkan gelombang keuangan digital.

Baca juga: PDB ASEAN Bisa Melesat ke Angka US$1 Triliun di 2030, Jika Transisi Energi Berhasil

"Di negara-negara ASEAN, pertumbuhan dan revolusi keuangan digital telah meningkatkan perekonomian negara dan inklusivitas. Hal serupa juga terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Indonesia telah menjadi yang terdepan dalam revolusi keuangan digital menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan tangguh," kata Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani dalam ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) memmbahas Transformasi Digital Inklusif, Rabu (6/9).

Antara 2011 hingga 2022, jumlah pemain fintech di Indonesia meningkat dari sekitar 51 menjadi lebih dari 300 pemain aktif. Sementara itu, 33% populasi memilih e-wallet sebagai metode pembayaran default pada 2021. Ini menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara dengan perekonomian paling maju di ASEAN.

Baca juga: Transisi Energi Butuh Biaya Besar, Eksekusi Program JETP di ASEAN Jadi Solusi

Lebih lanjut dia sampaikan, transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas, aktivitas pembayaran non-tunai melonjak dari 813 juta menjadi 26,2 miliar pada 2017 hingga 2022. Transisi itu mengarah pada penguatan ekosistem transaksi digital. Hal ini ditunjukkan dengan nilai transaksi bruto pembayaran digital yang bertumbuh dari sekitar US$206 miliar pada 2019 menjadi US$266 miliar pada 2020. "Bahkan lebih menjanjikan lagi, kami memperkirakan angka ini akan mencapai lebih dari 400 miliar pada 2025," kata Rosan.

Meskipun demikian, dia menyadari adanya tantangan dalam mengakses lebih banyak kredit dibandingkan porsi populasi orang dewasa pada umumnya. Namun dia yakin Indonesia mampu mengatasi tantangan ini. Sektor pinjaman/ pembiayaan digital telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, memperluas buku pinjamannya dari US$1 miliar pada 2017 menjadi US$5 miliar pada 2022, menekankan komitmen Indonesia untuk memastikan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, menyumbang 18% dari anggaran 2021. Ini mengingat jangkauan mereka yang besar terutama di kota-kota yang kurang terlayani. BUMN merupakan pemain penting dalam mendorong inklusivitas keuangan melalui keuangan digital. Selama beberapa tahun terakhir, BUMN meningkatkan katalis, dan telah mengembangkan inisiatif visioner dan kolaborasi strategi untuk mentransformasikan layanan keuangan digital Indonesia dalam berbagai aspek.

Contoh pertama, pinjaman digital. Bank BUMN Indonesia atau Himbara meluncurkan platform digital yang memungkinkan individu tanpa riwayat kredit tradisional untuk bisa mengakses layanan keuangan. Inisiatif ini berdampak signifikan terhadap inklusi keuangan. Misalnya, pinjaman digital BRI tumbuh 146% dari 2021 hingga 2022. Kedua yaitu dompet elektronik pembayaran digital, beberapa perbankan BUMN telah memperluas pembayaran untuk layanan intinya melalui platform uang elektronik untuk pelanggan. Ketiga yaitu perbankan digital, sebagai solusi kegiatan perbankan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan digital ASEAN telah mengalami perubahan yang transformatif, utamanya diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan bagi nasabah dan UMKM. Pertumbuhan ini diantisipasi dengan perkiraan volume pembayaran digital yang akan meningkat. Sementara itu, sektor pinjaman digital juga diperkirakan akan tumbuh secara signifikan pada 2030. Inklusi keuangan bukan hanya tujuan ekonomi namun merupakan keharusan sosial. "Kami sangat berharap diskusi dalam forum ini akan menghasilkan solusi bagi inklusi keuangan dengan tantangan yang kita hadapi di kawasan dan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan," kata Rosan. (Z-2)