Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH laporan dari kelompok Muslim di Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa sebagian besar orang-orang dalam daftar pantauan FBI, atau lebih dari 98% di antaranya nama-nama khas muslim.
Laporan berjudul 20 Tahun Terlalu Banyak, Seruan untuk Menghentikan Daftar Pantauan Rahasia FBI, merinci penggunaan database penyaringan terorisme oleh FBI, yang menargetkan muslim.
Artikel itu dirilis oleh Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) pada Senin (21/8). Setelah diberikan daftar FBI versi 2019 oleh peretas Swiss yang menemukannya secara daring setelah tidak sengaja diposting oleh maskapai penerbangan regional, CAIR melakukan analisis komprehensif terhadap lebih dari 1,5 juta nama.
Baca juga : Direktur FBI Sebut Ada Peningkatan Ancaman di AS Akibat Perang Israel dan Hamas
"Lebih dari 350 ribu nama termasuk beberapa transliterasi dari Mohamed atau Ali atau Mahmoud dan 50 nama yang paling sering muncul semuanya adalah nama muslim," kata laporan itu.
Dari nama daftar pantauan terungkap lebih dari 1,47 juta nama tersebut muslim atau 98%.
Laporan itu mencatat bahwa selama 20 tahun, daftar rahasia FBI telah membawa kesulitan dan ketakutan bagi komunitas muslim.
Baca juga : Muslim Amerika Tolak Biden di Pemilu 2024, Tagar #AbandonBiden Viral
“Tapi jutaan target FBI berikutnya bukanlah Muslim. Dengan terangkatnya kabut perang melawan terorisme, daftar rahasia FBI suatu hari akan menemukan target baru. Target selanjutnya adalah sesama warga Amerika, dan laporan ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada mereka," kata laporan itu.
Kelompok muslim itu juga menyerukan Presiden Joe Biden untuk mengambil tindakan dalam mengatasi daftar pantauan tersebut. Orang-orang dalam daftar pantauan menghadapi berbagai hambatan, termasuk pembatasan perjalanan, masalah imigrasi, pertemuan dengan FBI, catatan kekerasan polisi, kesulitan mendapatkan izin dan lisensi, konsekuensi profesional, dan akses terbatas ke gedung pemerintah.
Dalam insiden baru-baru ini yang melibatkan akses ke gedung pemerintahan, Walikota Prospect Park, New Jersey Mohamed Khairullah tiba-tiba tidak diundang oleh Secret Service untuk menghadiri perayaan Idul Fitri di Gedung Putih. Penolakan ini dikaitkan dengan status daftar pantauannya di FBI. (Anadolu/Z-4)
SUATU dokumen FBI pada 2020 yang termasuk dalam berkas Epstein menuduh bahwa miliarder paedofil Jeffrey Epstein dilatih sebagai mata-mata di bawah mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Hakim AS Alex Tostrud mencabut perintah darurat yang mewajibkan penyelidik federal menjaga bukti penembakan Alex Pretti.
Terjadi penembakan di Arivaca, Arizona melibatkan agen Patroli Perbatasan AS. FBI dan Sheriff Pima selidiki penggunaan kekuatan setelah satu korban dinyatakan kritis.
FBI menangkap Ryan Wedding, eks atlet Olimpiade Kanada yang jadi gembong narkoba. Diduga pimpin kartel lintas negara dengan omzet Rp15 triliun per tahun.
Departemen Kehakiman AS di bawah Pam Bondi mengambil langkah ekstrem dengan menyita perangkat wartawan Hannah Natanson terkait penyelidikan kebocoran dokumen rahasia.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved