Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengaku prihatin dengan keputusan junta yang berkuasa di Myanmar. Pernyataan itu muncul setelah junta memperpanjang keadaan darurat di negara tersebut selama enam bulan ke depan.
Perpanjangan status itu membuat gelaran pemilu yang telah dijanjikan militer pada Agustus batal. Junta Myanmar beralasan masih memerangi pejuang antikudeta di seluruh negeri.
"AS sangat prihatin dengan perpanjangan keadaan darurat rezim militer Burma , yang terjadi ketika rezim menjerumuskan negara itu lebih dalam ke dalam kekerasan dan ketidakstabilan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menggunakan nama lama Myanmar.
Baca juga: Junta Ingkar Janji untuk Kembalikan Demokrasi Myanmar
Negara Asia Tenggara itu telah dirusak oleh kekerasan mematikan sejak kudeta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, lebih dari dua tahun lalu. Junta melakukan tindakan keras berdarah terhadap oposisi yang telah memicu pertempuran di seluruh wilayah.
"Sejak menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dua setengah tahun lalu, rezim militer telah melakukan ratusan serangan udara, membakar puluhan ribu rumah, dan menelantarkan lebih dari 1,6 juta orang," kata Miller.
Dia mengatakan kebrutalan rezim Myanmar yang meluas dan mengabaikan aspirasi demokrasi rakyat Burma selain memperpanjang krisis. AS akan terus bekerja dengan mitra dan sekutu di ASEAN untuk menerapkan alat politik dan ekonomi untuk meminta pertanggungjawaban rezim.
Baca juga: Tensi Politik Myanmar Melandai, Aung San Suu Kyi akan Jadi Tahanan Rumah
Bulan lalu, Washington memberlakukan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Myanmar dan dua bank yang dikendalikan junta, Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar milik negara dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar. (AFP/Z-1)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved