AS Khawatir dengan Perpanjangan Status Darurat Keamanan di Myanmar

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengaku prihatin dengan keputusan junta yang berkuasa di Myanmar. Pernyataan itu muncul setelah junta memperpanjang keadaan darurat di negara tersebut selama enam bulan ke depan.

Perpanjangan status itu membuat gelaran pemilu yang telah dijanjikan militer pada Agustus batal. Junta Myanmar beralasan masih memerangi pejuang antikudeta di seluruh negeri.

"AS sangat prihatin dengan perpanjangan keadaan darurat rezim militer Burma , yang terjadi ketika rezim menjerumuskan negara itu lebih dalam ke dalam kekerasan dan ketidakstabilan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menggunakan nama lama Myanmar.

Baca juga: Junta Ingkar Janji untuk Kembalikan Demokrasi Myanmar

Negara Asia Tenggara itu telah dirusak oleh kekerasan mematikan sejak kudeta menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi, lebih dari dua tahun lalu. Junta melakukan tindakan keras berdarah terhadap oposisi yang telah memicu pertempuran di seluruh wilayah.

"Sejak menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dua setengah tahun lalu, rezim militer telah melakukan ratusan serangan udara, membakar puluhan ribu rumah, dan menelantarkan lebih dari 1,6 juta orang," kata Miller.

Dia mengatakan kebrutalan rezim Myanmar yang meluas dan mengabaikan aspirasi demokrasi rakyat Burma selain memperpanjang krisis. AS akan terus bekerja dengan mitra dan sekutu di ASEAN untuk menerapkan alat politik dan ekonomi untuk meminta pertanggungjawaban rezim.

Baca juga: Tensi Politik Myanmar Melandai, Aung San Suu Kyi akan Jadi Tahanan Rumah

Bulan lalu, Washington memberlakukan sanksi terhadap Kementerian Pertahanan Myanmar dan dua bank yang dikendalikan junta, Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar milik negara dan Bank Investasi dan Komersial Myanmar. (AFP/Z-1)