Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDEMO Guatemala Senin (24/7) kembali turun ke jalanan menuntut jaksa agung dan beberapa jaksa lainnya mundur. Desakan itu menyusul dugaan upaya mereka untuk menggagalkan pemilihan putaran kedua presiden yang akan datang.
Para demonstran menuntut agar Jaksa Agung Maria Consuelo Porras dipecat karena kantornya berusaha mencabut kualifikasi Partai Semilla (Seed) yang dipimpin Bernardo Arevalo. Arevalo merupakan seorang demokrat sosial yang mengejutkan banyak orang di negara ini dengan lolos ke putaran kedua pada 20 Agustus.
Spanduk yang diangkat dalam demonstrasi yang berlangsung meriah di pusat ibu kota berisi slogan-slogan seperti "Kami Menginginkan Pemilihan Bebas" dan "Saya Menolak Hidup dalam Rezim Diktator."
Baca juga: Alami Kecelakaan Saat Mabuk, Menteri Kehakiman Selandia Baru Mundur
"Rakyat Guatemala akan terus memantau dan menuntut pematuhan terhadap hukum, konstitusi, dan hasil pemilu," ujar Allan Ramirez, seorang pengunjuk rasa.
Hakim Fredy Orellana dan jaksa Rafael Curruchiche mendapatkan kritik dari para demonstran sejak pemungutan suara putaran pertama, 25 Juni.
Baca juga: Partai Penguasa Kamboja Klaim Raih Kemenangan di Pemilu
Dengan perintah dari Curruchiche, Orellana mengarahkan Mahkamah Agung Pemilu (TSE) untuk mencabut kualifikasi Partai Semilla dengan tuduhan adanya anomali dalam proses pembentukannya pada 2017. Namun, TSE menolak untuk mematuhi perintah tersebut.
Sebagai tanggapan, aparat penegak hukum telah dua kali menggeledah kantor TSE dan berusaha menangkap seorang pegawai. Pada Jumat, mereka juga melakukan penyelidikan di markas besar Partai Semilla di Kota Guatemala.
Di luar ibu kota, terjadi protes di bagian barat negara ini, termasuk di kota Quetzaltenango, serta di munisipalitas Mayan di departemen Quiche dan Totonicapan, menurut laporan media lokal.
Tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Porras sebagai tokoh yang korup dan anti-demokrasi. Ia juga dinilai menggagalkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Brian Nichols, kepala diplomat AS untuk Amerika Latin, pada Senin menyatakan sangat "penting" agar putaran kedua pemilihan berlangsung "tanpa gangguan atau tekanan."
Arevalo dijadwalkan akan bertarung dengan Sandra Torres, mantan ibu negara yang juga berhaluan kiri-tengah. Siapa pun yang menang akan mengakhiri 12 tahun pemerintahan sayap kanan di negara Amerika Tengah ini.
Tindakan hukum yang bergejolak oleh pihak berwenang seputar kampanye Arevalo dalam beberapa minggu terakhir ini banyak diartikan di dalam Guatemala dan di luar negeri sebagai upaya untuk menggagalkan pencalonannya. (AFP/Z-3)
Mantan Ibu Negara Pantai Gading, Simone Gbagbo mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu Oktober mendatang.
Korea Selatan menggelar pemilu presiden mendadak setelah krisis politik akibat darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Wali Kota Warsawa Rafal Trzaskowski meraih kemenangan tipis dalam pemilihan presiden Polandia, menurut hasil jajak pendapat saat pemungutan suara berakhir.
Korea Selatan akan menggelar pemilu presiden pada 3 Juni 2025, setelah Mahkamah Konstitusi resmi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden akibat deklarasi darurat militer.
MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved