Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KETUA Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa Sidang Umum ke-44 Tahun General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2023 bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.
Baca juga: Sekjen ASEAN: Ada Kemauan Politik untuk Percepat Perundingan Tata Perilaku Laut Cina Selatan
AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema "Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN" atau "Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera".
"Pada Agustus nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah AIPA ke-44. Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya,” kata Putu saat diskusi Parlemen di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (21/7).
Baca juga: Kemitraan ASEAN dan UE Penting bagi Dunia
Awalnya, kata Putu, anggota AIPA hanya 5 negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota.
“Saat AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” jelas Legislator asal Bali ini.
Saat pertemuan awal, Putu menyebut Indonesia mengusulkan resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus. Makanya, kata dia, Indonesia menunggu mereka menerapkan konsensus tersebut.
“Kebetulan negara lain tidak ada yang mengobjek atau memprotes, akhirnya draft resolusi emergency item pada saat itu diakui dan menjadi sebuah resolusi atau keputusan dari pada AIPA,” ujar pimpinan BKSAP ini.
Kunci kedua, kata Putu, ASEAN merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan dan banyak dilirik oleh kekuatan-kekuatan besar. Jadi, menurut Putu parlemen ASEAN harus responsif untuk bisa mengawal berbagai tantangan kawasan secara mandiri di dalam. Sehingga, ASEAN tidak perlu kekuatan besar lainnya datang untuk mengintervensi permasalahan di kawasan.
Kunci ketiga, kata Putu yaitu kesejahteraan. Otomatis harapannya konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau. Mengingat, ASEAN ini masyarakatnya mendapatkan support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonominya yang dipikirkan harus sustainable melalui sustainable growth.
“Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth yang tinggi atau ASEAN lainnya, justru jomplang growthnya. Nah, rakyat satu negara di ASEAN itu mungkin tidak mendapatkan benefit dari peningkatan ekonomi, sementara rakyat negara ASEAN lain yang hanya mendapatkan kesejahteraan dari peningkatan ekonomi kawasan," pungkasnya. (Ant/H-3)
MENTERI Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam Tran Thanh Man, di Vietnam, Sabtu (14/9/2024).
Target pemerataan pembangunan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan sehingga semakin kuat secara ekonomi.
Menlu Retno Marsudi mengatakan perlu kerja keras menjaga stablitas di Timur Tengah, termasuk menyelesaikan masalah Palestina.
"Yang dulu Israel menginvasi Gaza, sekarang ke Libanon. Jadi jelas tindakan Israel ini mengkhawatirkan stabilitas keamanan di Timur Tengah."
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN dan Jepang telah menyepakati sejumlah visi bersama dan rencana implementasi kemitraan ke depan.
"Kita harus selalu mengingat bahwa keamanan rakyat dan stabilitas kawasan menjadi prioritas utama demi mewujudkan kemakmuran bagi ASEAN," kata Kapolri dalam sidang AMMTC.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendapatkan laporan bahwa sekolah pusing untuk mengolah limbah dari Makan Bergizi Gratis (MBG).
Robert Rouw menilai keberadaan jalan tol di Riau, khususnya Tol Pekanbaru–Dumai dan Tol Pekanbaru–Bangkinang, telah membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat maupun logistik.
DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved