Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa Sidang Umum ke-44 Tahun General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang diselenggarakan di Jakarta pada Agustus 2023 bertujuan untuk menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.
Baca juga: Sekjen ASEAN: Ada Kemauan Politik untuk Percepat Perundingan Tata Perilaku Laut Cina Selatan
AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema "Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN" atau "Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera".
"Pada Agustus nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah AIPA ke-44. Tujuan utama AIPA ini secara politik mendorong stabilitas kawasan, bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya,” kata Putu saat diskusi Parlemen di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (21/7).
Baca juga: Kemitraan ASEAN dan UE Penting bagi Dunia
Awalnya, kata Putu, anggota AIPA hanya 5 negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota.
“Saat AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” jelas Legislator asal Bali ini.
Saat pertemuan awal, Putu menyebut Indonesia mengusulkan resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus. Makanya, kata dia, Indonesia menunggu mereka menerapkan konsensus tersebut.
“Kebetulan negara lain tidak ada yang mengobjek atau memprotes, akhirnya draft resolusi emergency item pada saat itu diakui dan menjadi sebuah resolusi atau keputusan dari pada AIPA,” ujar pimpinan BKSAP ini.
Kunci kedua, kata Putu, ASEAN merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan dan banyak dilirik oleh kekuatan-kekuatan besar. Jadi, menurut Putu parlemen ASEAN harus responsif untuk bisa mengawal berbagai tantangan kawasan secara mandiri di dalam. Sehingga, ASEAN tidak perlu kekuatan besar lainnya datang untuk mengintervensi permasalahan di kawasan.
Kunci ketiga, kata Putu yaitu kesejahteraan. Otomatis harapannya konsep green ekonomi, bagaimana kawasan ASEAN siap menuju transisi hijau. Mengingat, ASEAN ini masyarakatnya mendapatkan support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonominya yang dipikirkan harus sustainable melalui sustainable growth.
“Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth yang tinggi atau ASEAN lainnya, justru jomplang growthnya. Nah, rakyat satu negara di ASEAN itu mungkin tidak mendapatkan benefit dari peningkatan ekonomi, sementara rakyat negara ASEAN lain yang hanya mendapatkan kesejahteraan dari peningkatan ekonomi kawasan," pungkasnya. (Ant/H-3)
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
MENTERI Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam Tran Thanh Man, di Vietnam, Sabtu (14/9/2024).
Target pemerataan pembangunan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan sehingga semakin kuat secara ekonomi.
Menlu Retno Marsudi mengatakan perlu kerja keras menjaga stablitas di Timur Tengah, termasuk menyelesaikan masalah Palestina.
"Yang dulu Israel menginvasi Gaza, sekarang ke Libanon. Jadi jelas tindakan Israel ini mengkhawatirkan stabilitas keamanan di Timur Tengah."
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN dan Jepang telah menyepakati sejumlah visi bersama dan rencana implementasi kemitraan ke depan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved